Mayoritas di Hongkong dan Taiwan

PANDEGLANG - Sebanyak 347 warga Kabupaten Pandeglang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Berdasarkan data di Dinas Tenaga Kerja dan Trans­migrasi (Disnakertrans) sebagian besar TKI asal Pandeglang bekerja di Hongkong.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Disnakertrans Pandeglang Parti mengatakan, TKI asal Panglang bekerja di perusahaan swasta dan asis­ten rumah tangga. "Negara tujuan­nya sebagian besar ke Hongkong dan Taiwan. Sampai dengan Juli 2022, jumlah warga yang menjadi PMI sebanyak 347 orang," katanya kepada Radar Banten, Rabu (31/8).

Ratusan orang yang berangkat ke luar negeri ini, terdata dan mengurus dokumen untuk bekerja di luar negeri. Mereka membawa dokumen persya­ratan lengkap. "Artinya keberangkatan­nya secara legal. Itu yang seharusnya dilakukan agar tidak ada permasalahan di kemudian hari," ujarnya.

Parti menegaskan, dokumen pers­yaratan keberangkatan PMI harus lengkap. Karena banyak kejadian yang menimpa TKI menjadi korban keke­rasan oknum majikan yang keberang­katannya melalui jalur ilegal.

"Misalnya saja yang dialami warga Panimbang. Dia tertipu oleh peru­sahaan sponsor hingga membuatnya terkatung-katung di Arab Saudi. Pertama kali saya datang ke Disna­kertrans itu ada kasus warga terkatung-katung di Arab Saudi," jelasnya.

Adanya kasus tersebut, menjadi perhatian pemerintah daerah. Untuk itu, semua pihak berupaya dapat me­mu­langkan TKI tersebut supaya bisa kembali ke Pandeglang.

"Saat mengurus kepulangannya, saya beberapa kali bolak-balik dipanggil Bareskrim. Kita juga kasian kepada warga yang menjadi korban penipuan. Ternyata tidak semudah itu berjuang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat," ungkapnya.

Parti mengakui, tidak semua TKI menemui masalah. Ada juga PMI yang bernasib baik.

"Misalnya saja PMI dengan negara tujuan Taiwan dan Hongkong yang jarang terjadi kasus. PMI yang sering bermasalah itu di Singapura, Malaysia, dan Arab Saudi," jelasnya.

Kalau negara tujuan Asia dan negara lain sudah membuka penerimaan PMI. Terkecuali Arab Saudi masih tutup.

Kalau PMI yang bekerja di Taiwan dan Hongkong, banyak bercerita di tempat kerjanya merasa nyaman dan dimanusiakan.

"Bekerja di sana itu ketika menjalan­kan ibadah tidak diganggu. Walaupun majikan misal mau makan masaknya mengerjakan sendiri, misal mau bikin mie bikin sendiri tidak mengganggu PMI," jelasnya 

Masa kontrak kerja menjadi PMI rata-rata dua sampai tiga tahun. Setelah kepulangannya ada yang memper­panjang kontrak dan putus kontrak.

"Adapun syarat menjadi PMI itu ada 13 dokumen persyaratan wajib yang harus dipenuhi. Mulai identitas diri, sampai surat izin kepada orangtua, wali, suami atau istri," katanya.

Jadi syarat utama itu, KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, ijazah atau surat keterangan dari sekolah. Surat izin orangtua, wali, suami, isteri, surat nikah (bagi sudah menikah), dan yang lainnya.

"Syarat dokumen itu wajib dilengkapi dan harus dibawa ke negara tujuan. Kalau pegang dokumen ketika terjadi hal tidak diinginkan akan lebih mudah memproses pengurusan kepulangan ke kampung halaman," terangnya.

Helyana, warga Panimbang yang sempat terkatung-katung di Arab Saudi berpesan, ketika memilih bekerja ke luar negeri sebaiknya pastikan dulu legalitasnya. "Jadi mulai dari sponsor dan lokasi penempatan tenaga kerjanya. Pesan saya buat warga, harus berhati-hati saja sama sponsor yang mena­warkan untuk ke Arab Saudi. Sekarang saya sudah tahu kalau ke Saudi itu ditutup tidak me­nerima TKW," jelasnya.(mg-01/tur)