SERANG-Dari delapan pemerintah kabupaten/kota di Banten dan Pemprov Banten, baru tiga daerah yang memiliki akun sekolah pendidikan anti korupsi. Ketiganya yakni Kota Tangerang, Ka­bupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeg­lang. Sedangkan enam lainnya ditarget untuk segera membuat akun sekolah pendidikan anti korupsi dalam waktu dekat.

Direktur Jejaring Pendidikan KPK Aida Ratna Z mengatakan, pihaknya ingin memonitoring implementasi pendidikan anti korupsi di Banten. “Terutama pendidikan formal,” ujar Aida saat sosialisasi edukasi anti korupsi di SMKN 2 Kota Serang, kemarin.

Aida mengaku pihaknya menagih implementasi pendidikan antikorupsi di Banten, karena hal itu merupakan kewajiban di satuan pendidikan. Selain itu, pihaknya juga memberikan panduan untuk melaporkan implementasi dalam bentuk platform digital.

Kata dia, sosialisasi sudah dilakukan. Namun baru tiga daerah di Banten yang sudah memiliki akun sekolah pendidikan antikorupsi. “Yang lain mau ditindaklanjuti,” tuturnya.

Aida mengatakan, pembuatan akun sekolah pendidikan anti korupsi itu akan dilakukan segera. Bahkan Oktober tahun ini harus sudah dibuat. “Nanti yang belum punya akan dibuatkan akunnya oleh dinas,” ujarnya.

Kata dia, kinerja pihaknya diukur dari implementasi pendidikan anti korupsi sampai di satuan pendidikan. Selama ini, pemerintah daerah terhenti sampai terbitnya regulasi di pemerintah daerah. Padahal satuan pendidikan harus melaksanakan implementasi pendidikan anti korupsi.

“Ternyata kami tidak pegang buktinya. Datang ke lapangan banyak yang berhenti di regulasi, lupa belum mensosialisasikan dan merealisasikan,” ujarnya. Padahal setelah membuat regulasi, selanjutnya disosialisasikan di sekolah untuk penguatan kapasitas baru implementasi.

Sementara itu, Kepala Dindikbud Provinsi Banten Tabrani mengatakan, tiga daerah yang sudah memiliki akun sekolah pendidikan anti korupsi yakni Kota Tangerang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang.

Sementara itu bagi daerah yang belum, Tabrani mengaku akan ditindaklanjuti. Ia akan berkoordinasi langsung dengan pemerintah kabupaten/kota. (nna/nda)