BPS Ingatkan Pemda

SERANG – Selama tujuh bulan ber­turut-turut atau sejak Januari hingga Juli 2022, Banten terus mengalami inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) Pro­vinsi Banten memberikan warning atau peringatan bagi pe­me­rintah daerah atas keadaan tersebut. 

Pada Juli 2022, BPS mencatat inflasi di Banten sebesar 0,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,76. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Serang sebesar 0,50 persen dengan IHK sebesar 115,73. Diikuti oleh Kota Cilegon sebesar 0,44 persen dengan IHK sebesar 114,48. Disusul oleh Kota Ta­ngerang sebesar 0,21 persen dengan IHK sebesar 110,61.

Kepala BPS Provinsi Banten Dody Herlando mengatakan, hal ini secara akumulasi tercatat inflasi tahun ka­lender 2022 di Banten 3,84 persen. “Ini boleh dikata sebagai warning bahwa semula target pemerintah adalah tiga plus minus satu persen untuk asumsi makro tahun 2022,” ujar Dody saat membacakan berita resmi statistik secara virtual, Senin (1/8).

Namun, lanjut Dody, perlu disadari juga bahwa di banyak negara di dunia terutama di negara maju terjadi inflasi. Ini merupakan efek dari perang Rusia dan Ukraina.

Kata dia, terjadinya inflasi sejak awal tahun sampai Juli tak hanya terjadi di Banten. Banyak provinsi lainnya juga mengalami kenaikan yang konsisten. Tetapi, fenomena ini memang tidak biasa. “Karena biasanya fluktuasi, dari pergerakan harga ini ada naik, ada turun. Tapi di tahun ini adalah di bawah bayang-bayang, ada persoalan perang dagang China dan Amerika, ada persoalan Eropa yaitu Ukraina dan Rusia, serta situasi dunia yang menjadikan krisis energi dan pangan,” terang Dody.

Selain faktor eksternal, jelas Dody, 

Indonesia masih ada juga bayang-bayang persoalan pandemi Covid-19, walaupun kondisi di Indonesia relatif terkendali. “Per­gerakan orang ini juga masih situasional, tarik menarik. Menggeliat. Kalau ciri-ciri eko­nominya menggeliat tentu banyak akti­vitas yang biasanya menimbulkan perubahan harga,” ujarnya.

Menurut Dody, secara kelompok barang, Banten masih berkutat di persoalan bahan pangan. “Ini yang perlu merekomendasikan. Beras aman terkendali. Tapi, seperti ca­bai, bawang merah, dan sebagainya masih terjadi fluktuasi,” ungkapnya.

Seperti diketahui, kata dia, sejak Januari sampai April harga minyak goreng melam­bung. Hal itu merupakan sesuatu yang tak biasa seperti tahun-tahun yang lalu, harga minyak goreng di daerah-daerah sentra tidak terjadi kenaikan. Harga minyak goreng baru deflasi di bulan Mei. “Ini yang perlu diwaspadai. Bahan makanan. Masih masalah klasik. Cabai,” ujarnya.

Dody mengatakan, pemerintah daerah ha­rus mengantisipasi masalah kebutuhan pangan seperti cabai, bawang merah, dan mi­nyak goreng. “Itu bisa diselesaikan dengan kebijakan domestik. Beras juga walaupun aman, tapi harus ingat harus dijaga agar tak impor. Biasanya di triwulan empat terjadi defisit,” tegasnya.  

Selain itu, Dody mengingatkan ada per­soa­lan energi, yakni naiknya harga elpiji dan bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga BBM ini akan berdampak pada kenaikan ongkos transportasi. Hal ini juga akan berimbas pada kenaikan harga di hampir seluruh sektor kebutuhan.

Menurut Dody, krisis energi masih mewar­nai Indonesia dalam beberapa bulan ke depan. Ini karena banyak negara maju yang juga mengalami inflasi akibat tren perang. Krisis energi ini harus diwaspadai karena Indonesia tak memiliki sumber daya tersebut. 

Terkait peringatan dari BPS, Pj Sekda Banten Moch Tranggono mengatakan, akan meminta BUMD di Banten untuk men­­coba memenuhi kebutuhan ma­sya­rakat. Ini bertujuan untuk menekan laju inflasi di Banten.“Kebutuhan masyarakat dipe­nuhi, sehingga bisa menekan inflasi,” ujarnya.

Misalnya saja, lanjut Tranggono, kebu­tuhan cabai bisa dipenuhi apabila BUMD melakukan pengadaan cabai. Selain BUMD, Pemprov akan member­da­yakan UMKM. Bahkan, untuk mening­katkan perputaran uang di Banten, penyerapan APBD juga digen­carkan. “Pe­ngadaan e-katalog lo­kal juga dila­kukan agar pengusaha lokal bisa berkem­bang,” terangnya. (nna/nda)