^{VONIS: Suasana pembacaan putusan terhadap Mantan Ketua Dewan Kesenian Banten (DKB) Chavchay Syaifullah di Pengadilan Tipikor Serang, Jum’at (2/9). (Fahmi Sa’i/Radar Banten)}

Kasus Dana Hibah DKB Rp 800 Juta

Mantan Ketua Dewan Kesenian Banten (DKB) Chavchay Syaifullah divonis dua tahun dan enam bulan (2,5 tahun) penjara di Pengadilan Tipikor Serang, Kamis (2/9) malam. Chavcay dinilai terbukti melakukan korupsi dana hibah DKB Banten tahun 2017 senilai Rp 800 juta. 

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan,” kata Ketua majelis hakim Atep Sopandi. 

Chavcay juga diganjar pidana denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan dan uang pengganti Rp334 juta subsider pidana penjara selama satu tahun. 

“Terdakwa telah menitipkan uang Rp334 juta rekening Kejari Serang. Uang tersebut akan dijadikan sebagai uang pengganti,” kata Atep dalam sidang yang dihadiri jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Serang Mulyana.

Chavcay dinilai terbukti bersalah melanggar dakwaan kedua Pasal Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Ta­hun 1999 tentang Pemberantasan Ti­pikor. “Sebagaimana dalam dakwaan ke­dua,” ungkap Atep. 

Sebelum amar putusan dibacakan, ma­jelis hakim membacakan per­tim­bangan memberatkan dan meringankan hu­kuman. Chavcay dinilai tidak men­du­kung program pemerintah dalam pem­berantasan korupsi sebagai hal mem­beratkan. Sementara pertimbangan meringankan, Chavcay telah mengem­balikan kerugian keuangan negara, belum pernah dihukum, berterus terang dan mengakui kesalahannya. “Terdakwa telah berkontribusi dalam kesenian di Pro­vinsi Banten,” ungkap Atep.

Diuraikan dalam uraian putusan, Chavcay telah menyunat anggaran tujuh kegiatan DKB tahun 2017. Total uang yang disunat oleh Chavchay ter­sebut sebesar Rp344,090 juta. “Bahwa penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan realisasi tersebut sebesar Rp344.090.740 digunakan untuk ke­pen­tingan pribadi terdakwa,” kata Atep. 

Delapan kegiatan yang dipotong ang­garannya oleh Chavchay tersebut, yakni Operasional DKB senilai Rp442,202 juta dengan realisasi penggunaan Rp234,106 juta, Bengkel Seni DKB Rp30 juta dengan realisasi penggunaan Rp12,121 juta, Anugerah Seni DKB Rp38 juta dengan realisasi Rp36 juta. 

Kemudian, Jambore Seniman Banten Rp95 juta dengan realisasi Rp69,466 juta, Banten First Biennale Rp100 juta dengan realisasi Rp61,239 juta, Kegiatan Data Base Sanggar dan Komunitas Seni Rp25 juta dengan realisasi Rp3,6 juta. Dan Kegiatan Buku Panduan Seni dan Bu­daya Banten Rp29,798 juta. “Realisasi peng­gunaan Rp2.806.500,” kata Atep. 

Menurut Atep, penggunaan dana hi­bah DKB Banten yang bersumber dari APBD Provinsi Banten tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban. Realisasi dalam laporan mencapai 100 persen anggaran yang terserap. Semen­tara pada kenyataannya anggaran yang diserap hanya Rp334 juta lebih. “Laporan pertanggungjawaban dibuat seolah-olah dana hibah tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya,” ujar Atep. 

Tindakan Chavchay tersebut menurut ma­jelis hakim telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan telah me­rugikan keuangan negara Rp344,090 juta. “Atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu (kerugian negara-red),” tutur Atep. 

Atas putusan tersebut, Chavcay me­nya­takan menerimanya. Sementara JPU menyatakan pikir-pikir lantaran vo­nis tersebut lebih rigan. Sebelumnya, Chavcay dituntut pidana tiga tahun dan enam bulan penjara, dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. (fam/nda)