CILEGON - Perumusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Ang­garan 2022 meninggalkan kesan tidak baik di DPRD Kota Cilegon.

Lembaga legislatif merasa tidak dihargai oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Cilegon. Hal itu lantaran TAPD tidak melibatkan DPRD saat melakukan perubahan atas rancangan APBD Perubahan.

Sikap keberatan itu diungkapkan Komisi II DPRD Kota Cilegon serta Badan Anggaran. ”Kami tidak ingin hanya dianggap lembaga stempel, hanya ikut mengesahkan sedangkan dalam pokok usulan kami merasa tidak diakomodir, tidak dihargai,” ujar Ketua Komisi II Faturohmi, Minggu (2/10).

Dikatakan Faturohmi, rekomendasi yang disepakati dalam pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) bersama mitra OPD banyak yang tidak diakomodir oleh TAPD.

Yang disayangkan, sebelum mencoret rekomendasi tersebut, TAPD tidak lebih dahulu membicarakan hal tersebut dengan DPRD. ”Ketika tidak diakomodir kami ingin diajak bicara terlebih dahulu, jangan sampai kami hanya dianggap sebagai lembaga stempel, kami tidak dihargai,” tegas Faturohmi.

Meski merasa tidak dihargai, namun DPRD tetap menyetujui RAPBD Perubahan tersebut lantaran persoalan waktu yang sudah mendesak.

Faturohmi berharap pada pembahasan Rancangan APBD 2023, TAPD tidak mengulangi sikap tersebut. ”Kedepan ketika membahas APBD 2023, saat tidak terakomodir, atau direvisi, TAPD mengajak bicara kami,” ujarnya.

Sikap keberatan atas sikap TAPD juga ditunjukkan oleh Anggota Banggar DPRD Kota Cilegon Rahmatulloh. Menurutnya, DPRD merasa tidak terima ketika hal-hal yang sebelumnya telah disepakati kemudian diubah tanpa mengajak bicara DPRD terlebih dahulu.

”Apa fungsinya kami DPRD, Badan Anggaran, ketika ada perubahan kami tidak diajak bicara,” tegas Rahmatulloh.

Rahmatulloh berharap agar Pemkot Cilegon tidak menganggap sepele DPRD. (bam/bie)