^{Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Banten, Gunawan Rusminto}

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memberikan perhatian penuh dalam percepatan pembangunan masyarakat desa. Berbagai program pun diluncurkan mulai dari pembangunan jalan poros desa dibidang infrastruktur hingga program sarjana penggerak desa di bidang pendidikannya.

 Sedikitnya 400 mahasiswa dari desa-desa di Banten sudah merasakan langsung manfaat dari program sarjana penggerak desa itu pada 2025 kemarin. Dimana, mereka mendapatkan biaya pendidikan lengkap dengan uang saku dari Pemprov Banten yang disalurkan melalui pemerintah desa (pemdes) setempat. Program ini pun berlanjut pada tahun 2026 ini, kali ini targetnya sangat luas, yakni seluruh desa di Banten. Artinya, setiap desa akan memiliki 1 sarjana penggerak. Target ambisius itu dipasang oleh Pemprov Banten dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Andra Soni-Dimyati Natakusumah sebagai bagian dukungan dalam menyukseskan asta cita Presiden Prabowo Subianto untuk membangun dari desa.

 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Banten, Gunawan Rusminto mengatakan, beasiswa ini berasal dari bantuan keuangan provinsi alias Banprov tahun anggaran 2026 senilai Rp120 juta per desa. Setiap mahasiswa, kata Gunawan, mendapatkan bantuan senilai Rp20 juta untuk biaya semester, dan biaya hidup atau living cost senilai Rp12 juta dalam satu tahun. Beasiswa ini akan berlangsung selama empat tahun, atau hingga mahasiswa tersebut lulus dari bangku perkuliahannya. "Tahun 2025 kemarin sudah ada 400 mahasiswa, dan insyaAllah tahun ini seluruh desa atau 1.238 desa akan mempunyai sarjana penggeraknya,"kata Gunawan, kemarin.

 Para mahasiswa penerima bantuan ini sendiri merupakan mereka yang berada pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai warga kurang mampu. Tentu, bantuan ini sangat membantu mereka untuk menggapai cita-cita dan turut memberikan kontribusi kelak untuk pembangunan di desanya masing-masing. Para penerima beasiswa ini diberikan kebebasan dalam memilih perguruan tingginya, asalkan pada sektor ketahanan pangan dan teknologi informasi. Kedua sektor itu dipilih melihat kebutuhan desa-desa di Banten yang masih memerlukan berbagai implementasi pengetahuan baik dibidang pangan maupun teknologi informasi guna memaksimalkan potensi di desanya masing-masing.

 Untuk memastikan program ini tepat sasaran, pihak desa tentunya diwajibkan unutk melakukan seleksi terhadap penerima beasiswa ini. Dimana, para penerima beasiswa ini juga akan diwajibkan untuk menandatangani fakta integritas, bahwa setelah lulus, mereka harus kembali ke desa. "Jadi setelah lulus nanti, para mahasiswa harus kembali ke desa, membantu pembangunan desa dengan ilmu yang mereka dapatkan dari bangku perkuliahan," ucapnya.

 "Bahkan sebelum lulus, para mahasiswa harus sudah aktif membantu di desa," sambungnya.

 Program ini pun mendapatkan apresiasi dari tubuh legislatif. Anggota Komisi V DPRD Banten, Hasbi Sidik, mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni bersama Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah dalam satu tahun terakhir. Menurutnya, duet kepemimpinan tersebut konsisten membangun kemandirian desa melalui berbagai program strategis yang langsung dirasakan masyarakat desa.

 Hasbi menilai, arah pembangunan yang difokuskan pada desa menjadi fondasi penting bagi kemajuan Provinsi Banten secara menyeluruh. “Kalau desa ingin mandiri, maka SDM-nya harus kuat. Lewat sekolah gratis dan sarjana penggerak desa, pemerintah sedang menyiapkan generasi muda desa yang terdidik dan punya kapasitas membangun daerahnya sendiri,” katanya.

 Menurut Hasbi, pembangunan desa tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial atau program jangka pendek. Dibutuhkan fondasi yang kuat melalui infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Ia menilai, konsistensi kepemimpinan Andra-Dimyati dalam membangun desa menjadi sinyal positif bagi percepatan pemerataan pembangunan di Banten. “Kami melihat ada keseriusan membangun dari pinggiran. Kalau desa kuat, maka kabupaten/kota kuat, dan pada akhirnya Banten juga semakin maju,” ujarnya.

 DPRD Banten pun memastikan akan terus mengawal implementasi program-program tersebut agar berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan demi terwujudnya desa mandiri dan sejahtera di Banten. (suf/air)