DECEMBER 9, 2022
Pandeglang

MPP Sediakan 1.173 Pelayanan Publik

post-img

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) meluncurkan 1.173 pelayanan publik dari 26 counter. Banyaknya pelayanan diharapkan dapat memangkas birokrasi yang berbelit dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang Ida Novaida mengatakan, ri­buan pelayanan tersebut sebagai upaya memu­dah­kan masyarakat dalam mengurus perizinan. 

“MPP Pandeglang diusia yang kedua tahun ini telah meluncurkan 1.173 pelayan publik dari 26 coun­ter dan menjadi salah satu rujukan untuk pem­buatan MPP bagi daerah lain di Indonesia,” katanya, Sabtu (3/9).

Ida mengklaim, MPP Pandeglang merupakan yang pertama di Banten dan kini telah menjadi rujukan daerah lain untuk pembelajaran pelayanan satu pintu. Di MPP ini, lanjutnya, masyarakat bisa dengan mudah mengurus semua izin dan doku­men lainnya, mulai dari data kependudukan hingga proses perizinan usaha dan pembuatan paspor.

Selain itu, kata Ida, MPP Pandeglang juga men­dapat prestasi prima dengan predikat A diusianya yang baru berjalan dua tahun. “Kita dapat peng­hargaan itu dua tahun berturut-turut. Ini merupakan pres­tasi bersama dalam upaya memberikan pe­layanan yang baik kepada masyarakat,” ujarnya.

Ke depan, Dia berharap MPP Pandeglang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada ma­syarakat. Selain itu, pihaknya juga menargetkan akan menambah pelayanan dengan membuat coun­ter-counter baru guna mengoptimalkan pelaya­nan publik. “Kita akan terus tambah dan optimalkan lagi pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua II DPRD Pan­deglang Tb Asep Rafiudin Arief mengatakan, pe­la­yanan di MPP harus membantu dan mem­be­rikan kemudahan kepada masyarakat. “Jangan sampai dengan adanya MPP, pelayanan semakin sulit dan masyarakat menjadi kebingungan,” tegasnya.

Dijelaskannya, keberadaan MPP bertujuan untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit. Oleh karena itu, semua pegawai di instansi tersebut harus bisa memudahkan pelayanan. 

“Dulu kan kalau mau ngurus administrasi kependudukan dan lainnya cukup sulit. Jangan juga dengan adanya MPP, persoalan birokrasi tidak berubah,” tukasnya. (dib/tur)