PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) meluncurkan 1.173 pelayanan publik dari 26 counter. Banyaknya pelayanan diharapkan dapat memangkas birokrasi yang berbelit dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang Ida Novaida mengatakan, ribuan pelayanan tersebut sebagai upaya memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan.
“MPP Pandeglang diusia yang kedua tahun ini telah meluncurkan 1.173 pelayan publik dari 26 counter dan menjadi salah satu rujukan untuk pembuatan MPP bagi daerah lain di Indonesia,” katanya, Sabtu (3/9).
Ida mengklaim, MPP Pandeglang merupakan yang pertama di Banten dan kini telah menjadi rujukan daerah lain untuk pembelajaran pelayanan satu pintu. Di MPP ini, lanjutnya, masyarakat bisa dengan mudah mengurus semua izin dan dokumen lainnya, mulai dari data kependudukan hingga proses perizinan usaha dan pembuatan paspor.
Selain itu, kata Ida, MPP Pandeglang juga mendapat prestasi prima dengan predikat A diusianya yang baru berjalan dua tahun. “Kita dapat penghargaan itu dua tahun berturut-turut. Ini merupakan prestasi bersama dalam upaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Ke depan, Dia berharap MPP Pandeglang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pihaknya juga menargetkan akan menambah pelayanan dengan membuat counter-counter baru guna mengoptimalkan pelayanan publik. “Kita akan terus tambah dan optimalkan lagi pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua II DPRD Pandeglang Tb Asep Rafiudin Arief mengatakan, pelayanan di MPP harus membantu dan memberikan kemudahan kepada masyarakat. “Jangan sampai dengan adanya MPP, pelayanan semakin sulit dan masyarakat menjadi kebingungan,” tegasnya.
Dijelaskannya, keberadaan MPP bertujuan untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit. Oleh karena itu, semua pegawai di instansi tersebut harus bisa memudahkan pelayanan.
“Dulu kan kalau mau ngurus administrasi kependudukan dan lainnya cukup sulit. Jangan juga dengan adanya MPP, persoalan birokrasi tidak berubah,” tukasnya. (dib/tur)
Banten Hari Ini
- Utama
- Kab Serang
- Radar Serang
- Pandeglang
- Lebak - Viral
- Tangerang - Viral
- Olahraga
- Hukrim
- Love Story - Inspirasi
- Bisnis - Peluang Usaha
- Sambungan
- Cilegon
- Trendy
- Proud
- Cover Story
- Pesona Indonesia
- Legacy
- Kelurahan
- 18 PLUS
- MAMMY WOW
- ADVERTORIAL WARNA
- LRLA KOTA SERANG
- ADVERTORIAL BW
- KESEHATAN
- DP3AP2KB Kota Cilegon
- RADAR TRAVEL
- LPPD Tangerang
- 18 PLUS+
- ADV Pemkab Tangerang
- MOVIES
- PUPR LEBAK
- ADV PEMKAB PANDEGLANG
- GEN RB
- Serba Serbi Ramadan
- ADV PEMKAB PANDEGLANG 2
- HOBBY
- RAKYAT MEMILIH
- Potret Cilegon
- VIRAL
- LKBA Kabupaten Serang
- Academia Untirta
- INFO BHAYANGKARA
- INFO ADHYAKSA
- NUSANTARA metro disway
- FOKUS DISWAY
- TRAVELISTA
