SERANG - DPRD Kabupaten Serang meminta Pemkab Serang untuk menekan defisit di tahun anggaran 2023. Supaya semua program prioritas Pemkab Serang dapat terlaksana. 

Hal itu disampaikan pada pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023 di ruang paripurna DPRD Kabupaten Serang, Rabu (5/10).

Juru Bicara Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Serang Jeni mengatakan, kebijakan belanja daerah pada RAPBD 2023 alokasi belanjanya sudah dilakukan sebagaimana kebijakan KUA dan PPAS.

“Besaran belanja telah disesuaikan secara proporsional berdasarkan kemam­puan keuangan daerah dengan skala prioritas yang ditetapkan dengan urgensi sebagaimana sasaran program dan kegiatannya,” kata Jeni.

Namun, pihaknya berharap peristiwa program luncuran seperti yang terjadi di tahun lalu tidak kembali terjadi di 2023. Menurutnya, luncuran itu akibat kesalahan perencanaan program sehingga mengganggu fiskal APBD.

Karena itu, pihaknya meminta agar defisit pada APBD 2023 dapat ditekan hingga 4 persen dari nilai APBD. Karena di tahun 2023 banyak belanja yang harus diprioritaskan. “Khususnya menjelang pesta demokrasi yaitu pelaksanaan Pemilu di awal tahun 2024,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Jeni, peran perencanaan bagi OPD sangat penting, karena program dan kegiatan sebagus apapun apabila tidak dapat dilaksanakan dengan baik maka target pembangunan daerah tidak dapat terwujud.

Terkait itu, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa mengatakan, pihaknya setiap tahun selalu berusaha untuk menekan defisit. “Itu pasti kita lakukan, karena kita juga ingin semua program dapat ber­jalan dengan baik,” katanya.

Menurutnya, satu-satunya cara untuk menekan defisit yakni dengan mening­katkan pendapatan asli daerah (PAD). “Pengurangan belanja sepertinya tidak bisa, jadi kita harus tingkatkan PAD, kalau pendapatan transfer (dari Pemerintah Pusat dan Pemprov Banten) kan itumah sudah pasti angkanya,” ujarnya.

Kata Pandji, PAD yang bisa ditingkatkan di antaranya pendapatan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penerangan jalan (PPJ). “Kemudian MBLB (mineral bukan logam bebatuan) juga perolehannya belum efektif, ini yang harus kita ting­katkan,” pungkasnya. (jek)