^{DITURUNKAN: Para penumpang angkot di Rangkasbitung yang menurunkan penumps akibat protes atas kenaikan harga BBM bersubsidi. (Yusuf/Radar Banten)}

SERANG – Efek domino dari kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kian meluas. Kemarin, puluhan sopir ang­kutan kota (angkot) yang beroperasi di Rangkasbitung melakukan mogok massal. Mereka pun memarkirkan mobil angkot mereka di Jalan Otto Iskandar­di­nata, Rangkasbitung, Selasa (6/9).

Aksi mogok itu sempat membuat ke­ramaian di jalan raya, sebab para so­pir angkot turut memberhentikan mobil angkot lain yang tengah mem­bawa penumpang. Para penumpang pun dipaksa untuk turun dari angkot mereka.

Koordinator Sopir Angkot Rangkas­bitung, Asep mengatakan, aksi yang dilakukan sopir sebagai bentuk kere­sahan akan pencabutan subsidi pada bahan bakar minyak (BBM) yang mem­buat harga BBM jadi ikut naik.

“Aksi ini merupakan bentuk solidaritas kita sesama sopir angkot yang resah akan kenaikan harga BBM,” kata Asep.

Asep menuturan, akibat kenaikan har­ga BBM ini membuat pengeluaran di­rinya dan sopir angkot lainnya mem­bengkak. Sedangkan, penghasilan diri­nya sehari-harinya masih jauh dari cu­kup. Belum lagi, tidak adanya penye­suaian tarif angkot.

“Jadi saat ini harga untuk tarif angkot masih Rp5.000, sedangkan pengeluaran semakin besar untuk BBM. Kita keluar rumah bawa uang Rp100 ribu buat isi ben­sin, tapi pulang ke rumah cuma ba­wa Rp80 ribuan. Kan jadi rugi yang ada,” ujarnya.

Pihaknya pun menuntut kepada Pe­me­rintah untuk segera menurunkan kem­bali harga BBM sebelum adanya lonjakan harga bahan pokok yang dapat mencekik rakyat kecil.

“Kita juga menuntut kepada Dinas Perhubungan untuk segera menetapkan harga tarif baru dengan menyesuaikan har­ga BBM terkini, biar nanti tidak ada ke­sa­lahpahaman antara pengemu­di dengan penumpang umum,” pintanya.

Yuli, salah satu penumpang yang diturunkan saat naik angkot mengaku sempat kebingungan kenapa dirinya tiba-tiba diturunkan, karena tujuannya sendiri masih jauh. Alhasil, dirinya pun terpaksa harus melanjutkan perja­lanan dengan berjalan kaki.

“Tadi bingung pak kenapa diturunkan, tapi katanya ini ada demo BBM. Yaudah deh terpaksa jalan kaki, padahal ini lagi buru-buru ke Bank mau setor tunai,” ujarnya.

Ia juga berharap kepada pemerintah agar menurunkan harga BBM, sebab kenaikan BBM sendiri akan berpengaruh kepada penghasilan suaminya yang hanya akan habis untuk membeli BBM.

”Suami saya juga sopir, jadi kalau BBM nya naik, uang yang didapat suami saya cuma bisa buat beli BBM lagi. Eng­gak bisa buat beli makan anak, padahal harga pokok juga kan ikut naik,” ungkapnya.

Menanggapi kejadian tersebut Kepala Ter­minal Mandala Lebak, Muksin me­ngatakan, harga tarif angkot hingga bus di wilayah Kabupaten Lebak belum meng­alami kenaikan pasca adanya kenai­kan BBM. Katanya, kenaikan tarif angkot sendiri harus dibahas terlebih dahulu oleh Pemerintah Pusat, Provinsi hingga Daerah. 

”Saat ini tarif untuk bus Angkutan An­tar­kota Antar Provinsi (AKAP) mau­pun Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) juga angkot belum ada kenaikan, semua­nya juga masih beroperasi secara nor­mal,” kata Muksin. 

Saat ini untuk tarif angkutan umum seperti bus yang melayani rute Rangkas­bitung - Jakarta harganya Rp50.000, sedangkan untuk rute Rangkasbitung- Ban­dung Rp150.000, tidak ada peru­bahan.

Muksin menambahkan terkait harga tersebut memang ada beberapa kriteria angkutan umum yang menetapkan harganya secara mandiri.

”Tetap harga tersebut harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat, se­perti angkutan umum bus ber AC mereka mempunyai harga sendiri, sedangkan untuk angkutan umum biasa yang tidak ber AC itu harganya ditetapkan dari ka­mi,” pungkasnya.

Sementara itu di Kota Cilegon, sejum­lah sopir angkot ancam mogok massal atau tidak beroperasi lantaran belum adanya kejelasan terkait penyesuaian tarif yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Ketua Paguyuban Sopir Angkot Damkar (PSAD), Supri mengatakan, rencana aksi mogok massal yang dilakukan teman-teman sopir angkot ini karena belum adanya formulasi kenaikan tarif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon.

“Adanya kenaikan BBM ini kami minta daftar tarif resmi dari Dishub, bila perlu ditempel di kaca-kaca mobil agar ma­sya­rakat juga mengetahuinya,” kata Supri, Selasa (6/9).

Dirinya berharap kepada pemerintah untuk segera melakukan penyesuaian tarif khususnya pada angkot, pasalnya sejak Pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Sabtu 3 September 2022 kemarin, terjadi ke­salahpahaman antara sopir dengan penumpang.

“Kebanyakan penumpang tidak me­ngerti adanya kenaikan BBM ini. Pe­numpang masih ngasih Rp8 ribu saja jurusan Damkar-Merak harusnya adanya ke­naikan ini tolonglah disesuaikan kare­na sopir juga kan butuh makan dan sebagainya. Jadi keinginan saya tariff Damkar-Merak Rp 12 ribu,” ungkapnya.

“Karena belum adanya informasi dari Dis­hub terkait penyesuaian tarif, maka­nya kebanyakan penumpang masih ngikutin tarif lama. Jadi kami mohon pemerintah segera menaikan tarif, jangan yang menentukan sopir angkot. So­pir tidak bisa menentukan harga ta­rif karena sama saja adu domba, mohon untuk tidak disepelekan,” sam­bungnya.

Ia juga menyampaikan, pihaknya berencana bakal mendatangi Dishub Kota Cilegon untuk menuntut adanya kenaikan tarif angkutan. Jika tidak ada tanggapan pihaknya akan demo dengan mengerahkan kurang lebih 700 angkot.

“Insya Allah minggu-minggu ini per­wakilan akan mendatangi Dishub tetapi jika tidak ada tanggapan terkait tarif kita akan demo Dishub,” ujarnya

Ia berharap, semoga Pemerintah segera menaikan tarif angkot karena jika tidak cepat ditanggapi, pihaknya bakal melakukan aksi mogok massal. 

“Penghasilan kita tidak mencukupi, buat beli beras belum lagi servis ganti oli dan lain sebagainya. Naik Rp2 ribu perak saja sudah bersyukur, jadi Dishub harus cepat tanggap, agar tidak mogok,” tutupnya.

TARIF KAPAL RORO

Tuntutan agar adanya penyesuaian ta­rif angkutan pun disuarakan Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (Gapasdap). Mereka menuntut tarif penyeberangan penum­pang di jalur Pelabuhan Merak – Pela­buhan Bakauheni disesuaikan.

Ketua DPC Gapasdap Merak, Togar Napitupulu menjelaskan, dengan adanya kenaikan BBM pihaknya meminta disesuaikannya tarif penyeberangan ka­rena bisa menggangu stabilitas ope­rasional kapal.

Menurut Togar, kenaikan tarif penye­berangan yang diminta oleh para pengusaha kapal sebesar 19,5 persen dari tarif lama.

“Kalau kita lihat bukan hanya BBM yang naik 32 persen, dan dampak dari BBM itu bukan hanya BBM tetepi yang lainnya juga tentu akan mengikuti, ter­masuk biaya sandar, penggajian, spare­part, besi dan sebagainya itu oto­matis akan ada kenaikan,” papar Togar di kantor Gapasdap, Selasa (6/9).

Ji­ka tidak ada penyesuaian tarif penye­berangan, para pengusaha kapal menjadi korban pasalnya meningkatnya biaya operasional.

Jika hal itu dibiarkan, maka tidak me­nutup kemungkinan satu persatu kapal terancam berhenti beroperasi.

”Tentunya hal ini akan mengakibatkan kami susah beroperasi, artinya bukan tidak mungkin, nanti satu persatu mungkin akan keluar dari lintasan, karena biayanya cukup tinggi. Bayangkan perbedaannya dari 5.150 menjadi 6.800 itu kan bukan hal yang sedikit buat kapal penyeberangan yang menggunakan BBM jauh lebih besar,” papar Togar.

Penggunaan BBM dalam satu hari bisa mencapai 10 ton sehari semalam. Jumlah itu dikalikan dengan besaran kenaikan harga.

Para pengusaha meminta kenaikan tarif penyeberangan ditetapkan oleh pemerintah paling tidak selama tiga hari kedepan.

”Kalau tidak kami tidak bisa menjamin kelangsungan kapal-kapal yang beroperasi di Merak-Bakauheni,” tegasnya.

Menurut Togar, pemerintah harus mem­perhatikan pengusaha kapal agar operasional kapal tidak terganggu dan pengusaha tidak bangkrut.

Sebelumnya, pengusaha truk melalui Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) pun mengumumkan kenai­kan tarif.

Secara umum, kenaikan tarif yang dite­tapkan oleh Aptrindo mencapai 25 persen dari tarif yang selama ini telah berlaku.

Informasi penetapan kenaikan tarif tersebut disampaikan oleh Ketua Aptrindo provinsi Banten Syaiful Bahri.

”Sesuai hasil rapat pleno, setelah me­lalui perhitungan dan analisa, mengacu pada beberapa aspek, tidak hanya ka­rena kenaikan harga BBM,” ujar Syaiful, Senin (5/9).

Dikatakan Syaiful, untuk truk kenaikan bervariasi, sedangkan untuk kendaraan besar secara umum 25 persen.

”Contoh kenaikan tarif ke Jakarta untuk ban enam ke atas dari Rp3 juta jadi Rp3.750.000 jadi kenaikannya 25 persen,” papar Syaiful.

Diakui Syaiful, kenaikan harga BBM yang belum lama ini terjadi menjadi salah satu faktor naiknya tarif truk.

Namun selain karena itu, ada beberapa faktor lainnya yang membuat para peng­usaha terpaksa menetapkan ke­naikan tarif.

Selain harga BBM telah naik, faktor lainnya adalah ikut naiknya harga sejumlah komponen seperti harga truk, suku cadang, dan ban.

”Selama ini harga truk empat kali naik, sparepart sering naik, harga ban naik, kemudian inflasi,” ujar Syaiful.

Di sisi lain, sudah lima tahun peng­usaha tidak melakukan kenaikan tarif truk. (mg02-raj-bam/air)