SERANG-DPRD Banten melalui Komisi I bergerak cepat menyambut rencana penambahan kursi DPRD Banten, dari 85 menjadi 100 kursi pada Pemilu 2024.

Penambahan kursi kemungkinan berasal dari dapil Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang.

Ketua Komisi I DPRD Banten Jazuli Abdillah mengungkapkan, sejak pimpinan DPRD Banten mengusulkan penambahan kursi ke Kemendagri pertengahan September lalu, pihaknya melakukan pengawalan secara maraton dengan melakukan diskusi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Di antaranya dengan KPU Banten, Kemendagri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, serta dengan KPU RI.

"Alhamdulillah kemarin kami bersama KPU Banten melakukan konsultasi dan koordinasi langsung dengan KPU RI di Jakarta yang disambut langsung Plh Ketua KPU RI Idham Chalid," kata Jazuli kepada Radar Banten, Kamis (6/10).

Berdasarkan hasil koordinasi Komisi I, lanjut Jazuli, KPU RI sepakat dengan penambahan kursi untuk DPRD Banten, bahkan KPU RI telah menyampaikan rencana penambahan kursi untuk Banten dan Sulteng kepada Kemendagri dan Komisi II DPR RI lantaran adanya peningkatan populasi penduduk.

"Kursi DPRD Banten hasil Pemilu 2019 adalah 85 kursi, berdasar rasio jumlah penduduk tahun 2017, yang berasal dari 10 daerah pemilihan (dapil) di delapan kabupaten kota se-Banten. Sementara saat ini jumlah penduduk Banten sudah lebih dari 11 juta sehingga punya hak mendapatkan tambahan kursi sesuai UU Pemilu," tuturnya.

Politikus Partai Demokrat ini melanjutkan, peningkatan populasi penduduk Provinsi Banten yang saat ini lebih dari 12 juta jiwa. Bila mengacu pada UU 7/2017 tentang Pemilu, Pasal 188 bahwa wilayah yang berpenduduk 11 sampai 20 juta jiwa alokasinya 100 kursi.

"Mengacu pada UU Pemilu, jumlah kursi DPRD Banten untuk Pemilu 2024 sudah memenuhi syarat untuk 100 kursi," jelasnya.

Adapun konsekuensi bila terjadi penambahan kursi, tambah Jazuli, maka akan terjadi perubahan dapil terutama di dua wilayah, yaitu Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang karena akan lebih dari 12 kursi. Ini mengacu pada pasal 189 UU Pemilu ayat (2) bahwa kursi tiap dapil minimal 3 dan maksimal 12 kursi. Artinya Kabupaten Serang menjadi dua dapil dan Kabupaten Tangerang menjadi tiga dapil.

"Bila pemerintah dan DPR selaku pembuat UU menyetujui 100 kursi untuk DPRD Banten, ini artinya dapil untuk Banten pada 2024 akan bertambah menjadi 12. Sementara pada pemilu 2019 masih 10 dapil lantaran Banten hanya 85 kursi," urainya.

Untuk mewujudkan itu semua, tambah Jazuli, maka penambahan kursi untuk DPRD Banten harus masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU Pemilu yang saat ini disusun pemerintah. Sebab UU Pemilu sudah harus direvisi untuk mengakomodasi penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua.

"Penambahan kursi untuk DPRD Banten, substansi materinya bisa beriringan menjadi lampiran ke empat revisi UU Pemilu melalui Perppu," pungkasnya.

KEWENANGAN PUSAT

Sementara itu, Ketua KPU Banten Wahyul Furqon mengatakan, penyelenggara pemilu di daerah tidak memiliki kewenangan untuk menambah kursi DPRD Banten maupun kewenangan menetapkan dapil baru di Provinsi Banten menjadi 12 wilayah.

"Itu semua kewenangan pusat. Jumlah kursi disesuaikan dengan UU Pemilu sementara jumlah dapil ditetapkan KPU RI," katanya.

Kendati demikian, Wahyul menyebutkan penambahan kursi DPRD Banten menjadi 100 kursi terbuka lebar, lantaran saat ini pemerintah dan DPR telah sepakat merevisi UU Pemilu melalui Perppu.

"Meskipun revisi UU Pemilu fokusnya untuk mengakomodasi DOB Papua agar bisa ikut Pemilu 2024, namun bisa saja diakomodasi juga penambahan kursi untuk Banten. Kan KPU RI telah mengusulkan penambahan kursi itu ke pemerintah dan DPR," jelasnya.

Prinsipnya, tambah Wahyul, penambahan kursi dari 85 menjadi 100 untuk DPRD Banten akan mengubah jumlah dapil dari 10 menjadi 12. "Intinya kita menunggu sampai ada regulasi terkait yang dimaksud (Perppu)," bebernya.

Berdasarkan data KPU Banten, jumlah kursi DPRD Banten pada Pemilu 2014 dan 2019 ditetapkan KPU RI sebanyak 85 kursi dan 10 dapil sesuai jumlah penduduk Banten yang masih di bawah 11 juta jiwa dan UU yang berlaku. Jumlah kursi dan jumlah dapil untuk DPRD Banten telah dikunci oleh UU 7/2017 tentang Pemilu.

Dengan rincian Dapil 1 adalah Kota Serang dengan jumlah lima kursi. Dapil dua Kabupaten Serang dengan 12 kursi, dapil tiga Tangerang A 10 kursi, Dapil empat Tangerang B 11 kursi.

Selanjutnya dapil lima Kota Tangerang A delapan kursi, Dapil enam Kota Tangerang B enam kursi. Dapil tujuh Kota Tangsel 11 kursi, dapil delapan Kabupaten Lebak sembilan kursi, dapil sembilan Kabupaten Pandeglang 10 kursi dan terakhir dapil 10 Kota Cilegon hanya tiga kursi.

Terpisah, Plh Ketua KPU RI Idham Chalid, mengapresiasi kedatangan rombongan Komisi I DPRD Banten dan KPU Banten untuk diskusi bersama terkait Perppu UU Pemilu.

"Walaupun revisi UU Pemilu melalui Perppu menjadi ranah kewenangan pemerintah pusat melalui Kemendagri, tapi tetap ada ruang pembahasan yang komprehensif dengan Komisi 2 DPR RI, Kemendagri, dan Penyelenggara Pemilu yang sudah tahap konsinyering," katanya.

Terkait peluang Banten mendapatkan tambahan kursi menjadi 100, Idham mengungkapkan penataan dapil masih ada kesempatan berubah sepanjang memenuhi 7 prinsip penataan dapil mengacu pasal 185 UU Pemilu.

"Pada Rancangan Perppu UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang sedang dibahas pemerintah dan DPR untuk mengakomodir penyelenggaraan pemilu 2024 pada Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Namun KPU RI juga mengusulkan agar penambahan kursi di Banten dan Sulteng diakomodir lantaran adanya penambahan jumlah penduduk," urainya.

Masih dikatakan Idham, revisi UU 7/2017 tentang Pemilu memang diperlukan, sebab UU Pemilu mengatur bahwa pemungutan suara dilakukan hanya pada 34 provinsi yang ada sebelum dibentuknya Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 juga perlu direvisi lantaran sudah mengunci detail daerah pemilihan (dapil) disemua provinsi termasuk di Provinsi Papua yang tahun ini ada pemekaran tiga DOB baru.

"Semoga Perppu Pemilu 2024 segera diterbitkan, karena saat ini tahapan pemilu sudah berlangsung. Kami juga berharap Perppu sudah terbit sebelum Desember 2022, sebab pada 6 Desember 2022 tahapan pencalonan anggota DPD harus sudah rampung, termasuk bagi calon anggota DPD dari DOB baru Papua yang akan ikut serta pada Pemilu 2024," pungkas Idham. (den/alt)