PANDEGLANG - Inspektorat Kabupaten Pandeglang mulai melakukan pendalaman terhadap dugaan penilapan dana ketahanan pangan Rp150 juta. Dana tersebut bersumber dari Dana Desa (DD) 2022 di tiga desa di Kecamatan Labuan.
Diketahui, dana ketahanan pangan di Desa Banyubiru, Cigondang, dan Desa Kalanganyar, Kecamatan Labuan diduga ditilap Rp150 juta. Dugaan itu mencuat setelah tidak adanya realisasi program ketahanan pangan hingga bulan Agustus 2022.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang Ali Fahmi Sumanta membenarkan, pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada tiga kepala desa bersangkutan. Hal itu dilakukan sebagai upaya tindak lanjut atas dugaan yang muncul dan membuat masyarakat Labuan gaduh.
“Iya sudah kita panggil semuanya yang bersangkutan untuk klarifikasi,” katanya, kemarin.
Fahmi mengatakan, pihaknya belum melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai persoalan tersebut. Dia lebih menyarankan kepada tiga kades yang bersangkutan agar menyelesaikan persoalan yang membuat ramai tersebut agar tidak berkepanjangan.
“Saya sampaikan akan memanggil dan sudah kita lakukan. Saya sampaikan pula kepada para kepala desa agar segera menyelesaikan semua persoalan yang ada, jangan ditunda sampai lama. Karena hal itu bisa menyebabkan persoalan tersebut akan terus bergulir dan semakin sulit diselesaikan,” tegasnya.
Menurut Fahmi, dari hasil keterangan sementara, program ketahanan pangan sebesar 20 persen dari DD di tiga desa tersebut sudah ada. Akan tetapi, dalam perjalanannya belum dilakukan secara optimal. “Programnya ada dan sudah berjalan. Tetapi memang belum optimal dan kita harus maklumi itu, kan masih dalam tahun berjalan dan bisa diselesaikan sampai akhir tahun,” ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Endang Sumantri menyarankan agar Inspektorat Pandeglang melakukan pemeriksaan terhadap semua penggunaan DD. Tindakan itu harus dilakukan sebagai upaya pengawasan dan mencegah kebocoran anggaran.
“Harus terus dilakukan pengawasan melekat jangan sampai lengah, karena tidak sedikit desa yang bermasalah karena menggunakan DD tidak sesuai peruntukannya. Persoalan itu tentunya akan berdampak terhadap program kerja dan upaya meningkatkan pendapatan desa,” katanya.(dib/tur)
Banten Hari Ini
- Utama
- Kab Serang
- Radar Serang
- Pandeglang
- Lebak - Viral
- Tangerang - Viral
- Olahraga
- Hukrim
- Love Story - Inspirasi
- Bisnis - Peluang Usaha
- Sambungan
- Cilegon
- Trendy
- Proud
- Cover Story
- Pesona Indonesia
- Legacy
- Kelurahan
- 18 PLUS
- MAMMY WOW
- ADVERTORIAL WARNA
- LRLA KOTA SERANG
- ADVERTORIAL BW
- KESEHATAN
- DP3AP2KB Kota Cilegon
- RADAR TRAVEL
- LPPD Tangerang
- 18 PLUS+
- ADV Pemkab Tangerang
- MOVIES
- PUPR LEBAK
- ADV PEMKAB PANDEGLANG
- GEN RB
- Serba Serbi Ramadan
- ADV PEMKAB PANDEGLANG 2
- HOBBY
- RAKYAT MEMILIH
- Potret Cilegon
- VIRAL
- LKBA Kabupaten Serang
- Academia Untirta
- INFO BHAYANGKARA
- INFO ADHYAKSA
- NUSANTARA metro disway
- FOKUS DISWAY
- TRAVELISTA
