DECEMBER 9, 2022
Pandeglang

Dugaan Penyelewengan Dana Desa Didalami

post-img

PANDEGLANG - Inspektorat Ka­bupaten Pandeglang mulai melakukan pen­­dalaman terhadap dugaan pe­nilapan dana ketahanan pangan Rp150 juta. Dana tersebut bersumber dari Dana Desa (DD) 2022 di tiga desa di Kecamatan Labuan.

Diketahui, dana ketahanan pangan di Desa Banyubiru, Cigondang, dan Desa Kalanganyar, Kecamatan Labuan di­duga ditilap Rp150 juta. Dugaan itu mencuat setelah tidak adanya realisasi program ketahanan pangan hingga bulan Agustus 2022.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang Ali Fahmi Sumanta mem­benarkan, pihaknya telah mela­kukan pemanggilan kepada tiga kepala desa bersangkutan. Hal itu dilakukan se­bagai upaya tindak lanjut atas dugaan yang muncul dan membuat masyarakat Labuan gaduh. 

“Iya sudah kita panggil semuanya yang bersangkutan untuk klarifikasi,” katanya, kemarin.

Fahmi mengatakan, pihaknya belum me­lakukan penyelidikan secara men­dalam mengenai persoalan ter­sebut. Dia lebih menyarankan kepada tiga kades yang bersangkutan agar me­nyelesaikan persoalan yang membuat ramai tersebut agar tidak berke­panjangan.

“Saya sampaikan akan memanggil dan sudah kita lakukan. Saya sam­paikan pula kepada para kepala desa agar segera menyelesaikan semua per­soalan yang ada, jangan ditunda sampai lama. Karena hal itu bisa me­nye­babkan persoalan tersebut akan terus bergulir dan semakin sulit dise­lesaikan,” tegasnya.

Menurut Fahmi, dari hasil keterangan sementara, program ketahanan pangan se­besar 20 persen dari DD di tiga desa tersebut sudah ada. Akan tetapi, dalam perjalanannya belum dilakukan secara optimal. “Programnya ada dan sudah berjalan. Tetapi memang belum optimal dan kita harus maklumi itu, kan masih dalam tahun berjalan dan bisa diselesaikan sampai akhir tahun,” ungkapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Endang Sumantri menyarankan agar Inspektorat Pan­deglang melakukan pemeriksaan ter­hadap semua penggunaan DD. Tin­dakan itu harus dilakukan sebagai upaya pengawasan dan mencegah kebocoran anggaran.

“Harus terus dilakukan pengawasan melekat jangan sampai lengah, karena tidak sedikit desa yang bermasalah karena menggunakan DD tidak sesuai peruntukannya. Persoalan itu tentunya akan berdampak terhadap program kerja dan upaya meningkatkan penda­patan desa,” katanya.(dib/tur)