^{DAKWAAN: Tim JPU KPK saat membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa kasus pengadaan lahan SMKN 7 Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2017 di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (7/9).(Fahmi Sa’i/Radar Banten)}

Kasus Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel Rp17,8 Miliar

SERANG – Kasus pengadaan lahan SMKN 7 Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2017 me­nyebabkan kerugian negara Rp10,5 miliar. Uang Rp10 miliar lebih tersebut kemudian menjadi bancakan ketiga terdakwa dan beberapa orang lain.

Hal tersebut terungkap saat JPU KPK mem­bacakan surat dakwaan terhadap mantan Sekre­taris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, Ardius Prihantono dan dua orang pihak swasta Agus Kartono dan Farid Nurdian­syah di Pengadilan Tipikor Serang. “Jumlah kerugian keuangan negara Rp10.574.267.500,” ujar JPU KPK Asri Irwan. 

Asri mengatakan uang Rp 10,5 miliar ter­sebut dibagi-bagi Agus Kartono. Terdakwa Ardius men­dapat Rp414,500 juta, terdakwa Farid Rp1,492 miliar, notaris Suningsih Rp1,667 miliar, Lurah Rengas Agus Salim Rp596,900 juta, Suyadi alias Bambang (keponakan pemilik lahan) Rp218,817 juta. 

“Sisanya berada di tangan terdakwa dua Agus Kartono sebesar Rp9.220.680.000,” kata Asri. 

Asri mengungkapkan, dari nilai penga­daan lahan Rp17,889 miliar pemilik lahan Sofia M Sujudi Rassat hanya menerima Rp7,3 miliar dari Agus Kartono. Uang ter­sebut diberikan Agus dalam dua tahap. Per­tama pada tanggal 3 Januari 2013 se­besar Rp3,214 miliar. (Kedua-red) pada 29 Desember 2017 sebesar Rp4,1 miliar,” ung­kap Asri. 

Dijelaskan Asri, kasus tersebut berawal dari adanya Rencana Pembangunan Jangka Me­nengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2017 – 2022. Dalam RPJMD disebutkan jika salah satu visi misi gubernur Banten yaitu membangun 164 unit sekolah baru (USB) SMA atau SMK di Provinsi Banten.

“Untuk menindaklanjutinya pada awal 2017, Dindikbud Banten menyusun rencana dan anggaran untuk lahan pembangunan 9 USB, salah satunya SMKN 7 Tangerang yang anggarannya berasal dari APBD Perubahan Provinsi Banten tahun 2017,” kata Asri.

Asri mengatakan, untuk pelaksanaan pe­ngadaan lahan SMK tersebut, Gubernur Banten Wahidin Halim mengangkat terdakwa Ardius selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dindikbud Banten Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 903/Kep.87-Huk/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Gu­bernur Banten Nomor 903/Kep.12-Huk/2017 tanggal 14 Maret 2017.

“Pada pertengahan tahun 2017, terdakwa Farid selaku pengurus KNPI Tangsel, dan pernah menjadi tim sukses Gubernur Ban­ten,datang ke Kantor Dindikbud Banten me­nemui Ardius untuk membahas masalah penerimaan peserta didik baru tahun 2017 terkait zonase sekolah,” ucap Asri.

Namun, Asri mengungkapkan pada per­temuan itu, Farid justru membahas soal pengadaan lahan SMKN 7 Tangsel. Dimana Farid menawarkan lahan milik Sofia M Sujudi yang akan dijual, untuk dipergunakan sebagai lokasi SMKN 7 Tangsel.

“Terdakwa Ardius meminta data-data tanah milik Sofia kepada terdakwa Farid. Setelah pertemuan tersebut, terdakwa Farid men­datangi kantor Kelurahan Rengas dan menemui Agus Salim selaku Lurah Rengas untuk mencari informasi tentang tanah milik Sofia,” kata Asri. 

Farid kemudian menawarkan lahan milik Sofia Sujud Rassat di Kelurahan Rengas seluas 5.969 meter persegi dengan harga per meter Rp2,3juta. Harga tersebut, ditawar­kan oleh Agus Kartono selaku pebisnis pro­perti dan jual beli tanah. Namun, Farid meng­informasikan kepada Ardius bahwa harga tanah di Kelurahan Rengas milik Sofia Rp3,2 juta per meter persegi.

“Sekitar bulan September 2017 terdakwa Ardius telah menerima dokumen atas empat calon lokasi pengadaan lahan dan penawaran dari pemilik lahan,” ucap Asri dihadapan majelis hakim yang diketuai Atep Sopandi.

Asri menjelaskan, ada empat calon lahan untuk digunakan sebagai lokasi USB, yaitu di Jalan H Isa 8.000 meter persegi, di Jalan Ci­rendeu Raya 10.000 meter persegi, di Jalan Cempaka yang diajukan Agus Kartono dan Farid Nurdianysah seluas 7.712 meter persegi dan lahan didekat TPU Pisangan seluas 8.000 meter persegi.

“Pada 2 November 2017, PT Gemilang Berkah Konsultan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa konsultan untuk Feasibility Study keempat calon lahan SMKN 7 Tangsel. Sehingga yang menjadi pilihan pertama adalah di Jalan Cirendeu Raya dengan skor 51,” jelasnya.

Namun, Ardius meminta Oka Kurniawan selaku pihak PT Gemilah Berkah Konsultan memilih lahan yang diajukan Agus Kartono dan Farid Nurdinsyah di Jalan Cempaka 3. Pada tanggal 4 Desember 2017, Kepala Disdikbud Banten Engkos Kosasih membuat berita acara penentuan lokasi lahan SMKN 7 Tangsel.

Selanjutnya, pada 20 Desember 2017, ketiga terdakwa bersama dengan pemilik tanah Sofia M Sujudi Rassat melaksanakan musya­rawah untuk ganti rugi di Kantor Kecamatan Ciputat Timur. “Namun, Sofia me­minta agar dilakukan pembayaran secara lang­sung ke rekening miliknya, akan tetapi pe­rmintaan tersebut tidak disetujui,” kata Asri.

Akhirnya, uang Rp 17,8 miliar dibayarkan Ardius selaku kuasa pengguna anggaran ke rekening milik Agus Kartono. “Terdakwa I Ardius Prihantono selaku kuasa pengguna ang­garan membayarkan ke rekening ter­dakwa II Agus Kartono sebesar Rp17.889.093.000,” kata Asri. 

Asri mengatakan, jika terdakwa Ardius, Agus, dan Farid bersama-sama telah me­la­kukan pengaturan dalam proses pengadaan tanah pada pembangunan SMKN 7 Tangsel, tahun 2017 seluar 5.969 meter persegi, dengan nilai anggaran Rp17,8 miliar.

“Terdakwa Ardius bersama-sama dengan terdakwa Agus, dan terdakwa Farid me­nga­rah­kan agar tim koordinasi pengadaan tanah unit sekolah baru SMAN dan SMKN Pro­vinsi Banten tahun 2017 untuk mene­tapkan tanah milik Sofia sebagai lokasi pem­bangunan SMKN 7 Tangsel,” kata Asri. 

Ia menjelaskan jika pembayaran lahan milik Sofia tidak diterima oleh pihak yang berhak, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pem­bangunan Untuk Kepentingan Umum.

Kemudian, Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke­empat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penga­daan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Lalu, Peraturan Kepala Badan Per­tanahan Nasional RI nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Ke­pentingan Umum.

“Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2014 tentang pedoman pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum skala kecil di Provinsi Banten, serta petunjuk teknis penilaian terhadap pengadaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Standar Penilaian Indonesia (SPI 306),” tutur Asri. (fam/air)