^{PENURUNAN STUNTING: Pj Sekda Banten Virgojanti (keempat kiri) bersama Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Yb. Satya Sananugraha (ketiga kiri), menghadiri evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting, di Hotel Aston Serang, Selasa (10/10).} 

SERANG–Penjabat (Pj) Sekda Banten Vir­gojanti menyentil kepala desa di Banten ter­kait penanganan stunting. Apalagi anggaran dari pemerintah ke desa cukup besar.

Diketahui, tahun 2024, sebanyak 1.238 desa di Banten bakal menerima bantuan ke­uang­an (Bankeu) Provinsi Banten masing-ma­sing sebesar Rp100 juta. Bankeu itu sebagai upaya mendukung pembangunan serta per­cepatan penurunan stunting di tingkat desa se-Provinsi Banten.“Jadi pak Pj Gubernur (Al Muktabar menyetujui kenaikan anggaran Ban­keu tahun 2024-red), mudah - mudahan bisa Rp100 juta per desa,” kata Virgojanti di Kelurahan Pagerbatu, Kecamatan Majasari, Ka­bupaten Pandeglang, Senin (9/10).

Dijelaskan Virgojanti, dari nominal itu ju­ga dititipkan anggaran untuk penanganan stun­ting. Seperti bankeu tahun lalu, dari total Rp15 juta, Rp5 jutanya digunakan untuk pe­nanganan stunting. “Untuk tambahan makanan di desa, kemudian diolah oleh PKK. Kemudian tahun ini Rp60 juta juga, ada buat stunting juga nah kemudian tahun depan (dari Rp100 juta-red) masih ada untuk stunting, jadi kita semua berjibaku supaya stunting ini benar-benar hilang dari wilayah Provinsi Banten,” bebernya.

Di lokasi terpisah, Virgojanti kembali meng­ingat­kan para kepala desa untuk menangani war­ganya yang terkena stunting. 

“Jangan hanya minta jabatan sembilan tahun, tapi masyarakat tidak diurus,” tandas Virgojanti saat memberikan sambutan pada kegiatan eva­luasi terpadu percepatan penurunan stunting di Hotel Aston Serang, Selasa (10/10).

Menurut Virgojanti, selain bankeu dari Pemprov Banten, desa di Banten mendapat bantuan dana de­sa dari dari pemerintah pusat dan alokasi da­na desa dari pemerintah kabupaten. 

Dari total bantuan yang diterima pe­merintah daerah, 30 persennya dapat di­gunakan untuk biaya operasional. Namun, selebihnya harus digunakan un­tuk kepentingan masyarakat. Salah satunya penanganan stunting.

Virgojanti mengaku bakal memasukkan penanganan stunting ke dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam alokasi bankeu kepada pemerintah desa dari Pemprov Banten. 

Terpisah, Sekretaris Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Banten Ra­fik Rahmat Taufik mengaku sedih men­dengar sentilan Pj Sekda Banten ter­kait penanganan stunting di desa. 

“Pernyataan Pj Sekda bahwa persoalan stunting diabaikan kepala desa itu telah melukai kami. Apdesi merasa sedih atas justifikasi tanpa dasar itu,” kata Ra­fik kepada Radar Banten, kemarin.

Rafik mengaku kepala desa setiap hari telah melakukan berbagai upaya da­lam menangani stunting. Bahkan, setiap desa melalui program posyandu yang digelar setiap bulannya terus mem­berikan perhatian kepada balita dan ibu hamil. 

“Perlu diketahui, kami di desa selalu melakukan upaya untuk menekan angka stunting dengan melalui program pos­y­andu setiap bulannya. Di sana kami selalu menganggarkan dana desa untuk memberikan makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil,” jelasnya.

Soal penggunaan dana desa, Rafik me­ng­ungkapkan, operasional setiap desa berbeda-beda. Hal itu disesuaikan dengan anggaran dan jumlah penge­luaran operasional meliputi gaji perang­kat Desa, RT/RW dan lain-lainnya.

 “Menyingung statment Pj Sekda bahwa opera­sional dana desa itu jangan lebih dari 30 persen, berati 70 persen untuk masyarakat. Nah yang sudah dilakukan total APBDes yang didapatkan dari pe­merintah pusat, kabupaten dan pro­vinsi itu rata-rata 45 persennya di­pakai untuk operasional. Mungkin beberapa desa bisa lebih dari 50 persen,” ucapnya.

Kepala Desa Bayah Timur ini pun balik menyingung soal perhatian Pem­prov Banten terhadap desa-desa di Ban­ten. Karena batu tahun 2023 mem­berikan bankeu APBD Provinsi Benten senilai Rp60 juta.

Sebelumnya, Pemprov hanya memberi­kan Rp15 juta saja per desa. Jumlah itu disebut sangat kecil dan tidak men­cukupi untuk mengurus berbagai per­soal­an di desa termasuk stunting. “Pem­prov jangan hanya menyalahkan stunting kepada desa, lihat Pemprov Banten sebelumnya hanya memberikan bantuan ke desa sebesar Rp15 juta saja, baru sekarang Rp60 juta. Jangan berpikir angka stunting di Banten tinggi itu, salahnya desa,” tegasnya.

Rafik juga menyingung soal aturan peng­gunaan bantuan desa dari APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2023 yang juklak juknisnya tidak jelas, hanya memberikan opsi penggunaannya saja. “Kalau mau ditegaskan, berapa jumlah yang perlu dialokasikan dari dana bantuan itu untuk stunting dan lain-lainnya. Jadi kunci saja kewenangannya,” pung­kasnya

DITEKAN

Berdasarkan data Pemprov Banten me­lalui aplikasi e-dasawisma, ada 29.794 anak stunting. Dari jumlah itu, 11.762 anak masih dalam penanganan dan 18.032 sudah tertangani. Dengan begitu, estimasi prevalensi stunting di Banten 12,97 persen. Namun, berdasar­kan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), pada tahun 2021 angka prevalensi stun­ting di Provinsi Banten 24,5 persen dan tahun 2022 berhasil ditekan menjadi 20 persen.

Selain itu, masih ada juga keluarga be­ri­siko stunting di Banten sebanyak 532.580 keluarga. Jumlah itu tersebar di delapan kabupaten/kota.

Pj Sekda Banten Virgojanti mengatakan, adanya monitoring dari 19 kementerian/lem­baga ini dapat membantu mem­per­cepat penurunan angka stunting. 

“Saya juga sudah menyampaikan ada hal-hal mana saja yang masih menjadi kekurangan kita dan menjadi kerja kita bersama. Bukan berarti kita sudah turun ju­ga kemudian kita abai kita lengah. Ini selalu saya ingatkan kepada seluruh tim percepatan penurunan stunting dan desa,’ ujar Virgojanti.

Kata dia, keberhasilan penurunan angka yang sudah baik itu tentunya perlu dipertahankan. Sedangkan, be­be­­rapa indikator yang masih kurang akan diperbaiki terus. “Supaya kon­disi­nya semua dalam keadaan yang cu­kup baik dan juga sesuai dengan tar­get kinerja pemerintah pusat di mana 2024 nanti 14 persen,” tuturnya. 

Dia berharap, Banten bisa di bawah rata-rata nasional. Ditargetkan 6 persen yang harus diturunkan tahun ini. Dengan anggaran yang sudah digelontorkan Pemprov Banten tahun ini untuk pena­nganan stunting, diharapkan mampu lebih menurunkan angka stunting di Ban­ten. 

Pihaknya juga terus mengevaluasi dampak dari penganggaran tersebut. 

Namun, dia melihat beberapa kinerja dari penanganan secara database banyak mem­perlihatkan keberhasilan. Meskipun begitu, angka prevalensi stunting ke­mung­kinan terus mengalami fluktuatif karena ada kelahiran kelahiran dan se­bagainya. 

Untuk itu, pihaknya mengingatkan kepada ibu hamil dan anak-anak yang kondisi rawan stunting untuk dijaga kesehatannya. 

“Dan saya berharap juga, ini masalah bukan yang harus kita cari salah me­nyalahkan, tapi ayo kita selesaikan ber­sama. Kalau dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Banten masih cukup (angka penurunan stunting-red),” tegas Virgojanti.

Sementara itu, Deputi Bidang Koor­dinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Ke­menterian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Yb. Satya Sananugraha menam­bah­kan, kegiatan evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan roadshow yang dilakukannya sebelumnya. 

Diungkapkannya, tahun ini sampai bulan Juni kemarin Menko PMK, Mu­hadjir Effendy, bersama 19 kementerian dan lembaga melakukan diskusi dengan 33 provinsi dan 393 kabupaten/kota se­cara daring dengan tujuan men­dapatkan kendala, masalah, dan apa yang bisa pemerintah pusat bantu.

“Provinsi Banten ini penurunan stun­tingnya sangat tinggi. Itu cukup berhasil. Maka­nya beberapa waktu lalu men­dapatkan bantuan dana insentif fiskal dari Bapak Wapres,” ujarnya.

Ditambahkan Satya, karena nilai absolutnya dan jumlah penduduk yang Besar, Provinsi Banten menjadi salah satu daerah prioritas yang dibantu dari 13 daerah lainnya. 

“Kita harapkan dengan kegiatan ini per­cepatan penurunan stunting di Banten bisa kembali cepat ditekan, sehingga Banten bisa menjadi contoh untuk percepatan penurunan stunting,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, dia mengatakan, air bersih menjadi salah satu catatan dari pemerintah pusat untuk Banten. Hal itu diketahui saat tim percepatan pe­nurunan stunting melakukan kun­jungan ke Kecamatan Kasemen, Kota Serang yang kondisi airnya payau. (nna-pur-suf/nda)