^{ANTRE BLT BBM: Kepala Dinas Sosial Pandeglang Nuriah menyapa warga yang mengantre BLT BBM di Kantor Kecamatan Majasari, Jumat (9/9). (Dok Dinsos Pandeglang)}

PANDEGLANG - Sebanyak 9.669 dari 131.431 warga miskin di Kabupaten Pan­deglang tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM (Bahan Bakar Minyak). Ribuan warga miskin tersebut tidak tercover BLT BBM dari APBN, APBD Banten, dan APBD Pandeglang.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pandeglang Nuriah mengatakan, jumlah penerima BLT BBM yang disalurkan Kementerian Sosial melalui Kantor Pos sebanyak 86.886 orang.

“Sementara jumlah orang miskin di Pandeglang berdasarkan data tahun 2021 sebanyak 131.431 orang. Berarti ada ribuan orang miskin yang tidak akan menerima BLT BBM dari pemerintah,” katanya kepada Radar Banten, Minggu (11/9).

Berdasarkan data yang diterima Dinsos, dari 131.431 orang miskin yang sudah ter­cover BLT BBM APBN yang disalurkan Kemensos melalui Kantor Pos Pandeglang 86.886 orang. Kemudian PKH 23.936 orang dan dari APBD Provinsi Banten de­ngan sasaran berbeda sebanyak 7.940 orang.

“Sedangkan dari APBD Pandeglang melalui pemberdayaan ekonomi 1.000 orang dan 2.000 paket sembako. Total yang sudah tercover 121.762 sedangkan sisa­nya 9.669 warga miskin belum tercover BLT BBM,” ungkapnya.

Ketika ada orang miskin tidak menerima bantuan BLT BBM, pastinya akan menjadi ramai di masyarakat. Hal itu bisa memicu terjadinya gejolak sosial.

“Oleh karena itu, kita minta bantuan Provinsi Banten untuk mengcover sisanya. Karena kita hanya menerima kuota 7.940 KPM (Keluarga Penerima Manfaat-red) dari 75.613 BLT BBM yang disalurkan oleh provinsi ke kabupaten dan kota di Banten,” ungkapnya.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang sangat minim. Sehingga ada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan.

“Kesulitan pemerintah daerah saat ini karena keterbatasan anggaran. Karena kuota pusat 86.886, PKH 23.936, kuota provinsi 9.740, dan kemampuan daerah dengan kondisi keterbatasan APBD 3.000 KPM. Sehingga masih banyak masyarakat miskin belum tercover,” jelasnya.

Nuriah berharap, Pemprov Banten dapat membantu kekurangan tersebut. “Pan­de­glang hanya dapat 9.740 orang, se­dangkan Kabupaten Serang kuotanya 15.000 orang. Ya, harapannya PAD yang kecil dibantu lebih besar,” ungkapnya.

Kadinsos mengajak, warga Pandeglang berperan aktif untuk usul sanggah melalui aplikasi Cek Bansos. Aplikasi Cek Bansos ini melayani pengaduan masyarakat bilamana ada orang penerima bansos tidak tepat sasaran.

“Bisa diusulkan untuk pencoretan sebagai penerima bansos. Namun untuk usul sanggah harus dilengkapi data KTP dan KK,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tanto Warsono Arban mengungkap, penyaluran BLT BBM merupakan upaya pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM.

“Pihaknya bersama seluruh aparat penegak hukum bakal mengawal penya­luran BLT BBM. Untuk mencegah ter­jadinya penyimpangan yang merugikan masyarakat,” katanya.(mg-01/tur)