^{TOLAK KENAIKAN: Kader dan simpatisan PKS Kabupaten Tangerang lakukan aksi damai menolak kenaikan BBM di Jalan Raya Serang, depan gerbang Citra Raya, Minggu (11/09). (mulyadi/radar banten)}

Demo Tolak Kenaikan BBM Masif

SERANG – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kenaikan harga BBM dan meminta pemerintah membatalkan kebijakan tersebut.

Sikap politik partai oposisi pe­me­rintah tersebut dinilai pengamat politik sudah tepat, terlebih jelang Pemilu 2024. Selain PKS, partai oposisi yang diketahui menolak kenaikan harga BBM yakni Partai Demokrat.

“Dalam realitas politik, implementasi demokrasi yang diakui tidak akan berjalan ideal, jika pemerintah sebagai pembuat kebijakan tidak diimbangi dengan penga­wasan yang efektif dari oposisi,” kata pengamat politik dan kebijakan publik Unsera Ahmad Sururi kepada Radar Banten, Minggu (11/9).

Sebagai penyeimbang kekuasaan, lanjut Sururi, dalam konteks kenaikan BBM, partai oposisi akan melakukan agregasi dan mengambil langkah bersebrangan atau menolak seperti yang dilakukan PKS dan Demokrat.

“Terkait apakah PKS dan Demokrat bisa memanfaatkan isu kenaikan BBM untuk mengatrol suara di 2024, saya melihat isu ini dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperoleh dukungan elektoral,” tuturnya.

Masih dikatakan Sururi, posisi PKS dan Demokrat cukup kuat berperan un­tuk memainkan label oposisi ini, se­bagai penghubung dan representasi suara publik yang kontra dengan isu kenaikan BBM.

“Wajar bila elite PKS baik di pusat maupun daerah ikut turun langsung da­lam menolak kenaikan harga BBM. Bahkan di Provinsi Banten, terutama kader PKS masif melakukan penolakan dan menyebarkan poster dan spanduk penolakan kenaikan BBM disetiap sudut kota,” bebernya.

Masifnya PKS menyampaikan penolakan ter­hadap kenaikan harga BBM, meru­pakan hal yang wajar dilakukan oleh partai yang berada di luar pemerintahan.

“Jadi memang, isu-isu yang dipastikan mendapatkan respons negatif dari ma­syarakat, oposisi seperti PKS ini akan memanfaatkan panggung dan momentum untuk memperoleh dukungan elektoral di 2024. Hal ini juga dilakukan PDIP saat menjadi oposisi pemerintahan SBY,” pungkasnya.

Diketahui, kader PKS di Banten terutama yang duduk di DPRD provinsi dan ka­bupaten/kota sudah masif menyua­rakan aksi penolakan terhadap keputusan pemerintah menaikan harga BBM. 

“Akibat kenaikan harga BBM, harga bahan pokok naik, dan tarif angkutan umum juga naik. Keputusan pemerintah menaikan harga BBM tidak tepat, dan menyengsarakan rakyat,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juheni M Rois saat memimpin fraksinya menolak ke­naikan harga BBM dalam rapat paripurna akhir pekan kemarin.

Di tingkat pusat, Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto menilai, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tidak akan menyelesaikan masalah utama tata niaga BBM bersubsidi. Me­nurutnya, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi adalah solusi tambal sulam yang hanya memberatkan ma­syarakat kecil.

“Dengan mengambil opsi menaikkan harga BBM bersubsidi, seolah pemerintah membiarkan problem akut ketidaktepat sasaran penggunaan BBM bersubsidi. Artinya, pengguna mobil mewah tetap saja dapat menikmati BBM bersubsidi baik Solar maupun Pertalite,” tegasnya.

Mulyanto menambahkan, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi pada dasarnya tidak punya efek terhadap pengendalian volume BBM. Bahkan dengan kembali naiknya harga BBM jenis Pertamax, maka diperkirakan migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite akan bertambah.

“Yang terbayang justru adalah efek sampingnya, berupa kenaikan harga transportasi, harga barang-barang dan lonjakan tingkat inflasi, terutama di sektor makanan yang berujung pada peningkatan jumlah masyarakat miskin,” pungkasnya.

DEMO DI TANGERANG

Pada bagian lain, kader PKS Kota Ta­nge­rang menggelar aksi unjuk rasa me­nolak kebijakan kenaikan BBM, kemarin.

Dalam aksinya, ratusan kader PKS melakikan orasi dan membentangkan poster menolak kenaikan BBM di pinggir jalan raya Cipondoh, Larangan dan Jatiuwung. 

Ketua DPD PKS Kota Tangerang, Arief Wibowo mengatakan, PKS konsisten sejak awal menolak kenaikan BBM. “Kita melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa masih ada partai yang menolak kebijakan yang menurut kita sangat ber­bahaya untuk ekonomi masyarakat,” ujar Arief dalam konfrensi pers di Sekretariat DPD PKS Kota Tangerang, Sabtu (10/9).

Menurut Arief warga masyarakat cukup memberi perhatian atas aksi demo ini. Sejumlaj warga bahkan ada yang mem­beri uang kepada peserta aksi. Hal ini di­anggap sebagai bentukapa yang dila­kukan pi­haknya mendapat dukungan masyarakat luas.

“Tadi di jalan raya Cipondoh ada warga yang lewat melempar duit segepok untuk kon­sumsi. Saya melihat respons ma­syarakat sangat positif dalam mendukung aksi menolak kenaikan BBM,” jelasnya.

Arief mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan sikap tak bermoral anggota DPR RI di Senayan, disaat mahasidwa dan masyarakat demo kenaikan BBM di depan gedung DPR, didalam gedung mereka justru merayakan Ultah Ketua DPR Puan Maharani.

“Sedangkan kita, PKS saat itu walk out, dan kita menemui demonstran untuk menunjukkan PKS bersama rakyat bahwa kebijakan zalim ini harus dihentikan,” tegasnya.

Aksi turun ke jalan pun dilakukan kader PKS se-Kabupaten Tangerang, Minggu (11/9).

Mereka berkumpul dan melakukan flashmob di beberapa titik, seperti di bawah jalan layang Balaraja, alun-alun Tigaraksa, depan gerbang Citra Raya, pertigaan Bitung, pasar Kresek, Solear, alun-alun Teluknaga, dan beberapa titik lainnya yang tersebar se-Kabupaten Tangerang.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Tangerang, Ahmad Syahril yang ikut turun ke jalan menyampaikan, aksi ini sebagai bentuk penegasan, bahwa PKS menolak kenaikan BBM bersubsidi.

“PKS sudah tegas dan lugas menggu­nakan hak legislatifnya melalui parlemen DPR RI menolak BBM subsidi dinaikan. Aksi flashmob kali ini sebagai penegasan bahwa PKS bersama rakyat menolak BBM subsidi dinaikkan,” kata Ahmad Syahril.

Menurutnya, kenaikan BBM sangat berdampak dengan nasib rakyat yang akan bertambah sulit, karena harga-harga kebutuhan pokok pasti akan ikut naik

“Harga sembako naik, transportasi umum naik, biaya hidup juga naik. Tinggi biaya produksi membuat perusahaan efesiensi, dengan ancaman PHK. Inflasi meningkat membuat harga-harga mahal, se­dangkan daya beli masyarakat me­nurun,” ujarnya.

Syahril juga menambahkan, masyarakat berhak mendapatkan subsidi. Ketimbang pemerintah memprioritaskan pemba­ngu­nan Ibu Kota Negara (IKN) atau proyek kereta cepat Jakarta - Bandung. (den-ful-mul/air)