DECEMBER 9, 2022
Pandeglang

496 Rumah Tidak Layak Huni Diperbaiki

post-img

PANDEGLANG - Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) melakukan perbaikan 496 rumah tidak layak huni (RTLH). Ban­tuan tersebut berasal dari APBD Kabu­paten, Pemprov Banten, dan APBN.

Kepala DPKPP Kabupaten Pandeglang Roni mengatakan, perbaikan rumah berasal dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap masyarakat kurang mampu. Bantuan itu bersumber dari APBD 200 unit, Dana Alokasi Khusus (DAK) 229 unit, dan dari APBN sebanyak 67 unit. 

"Secara keseluruhan ada sebanyak 496 unit yang sedang dan akan diper­baiki pada 2022," katanya kepada Radar Banten, kemarin.

Bantuan pembangunan rumah tidak layak huni merupakan salah satu program pemerintah guna mengatasi kekumuhan di semua daerah, termasuk Pandeglang. Kebijakan ini sejalan dengan program kerja Bupati Irna Narulita yang dituangkan dalam Ren­cana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024.

"Bantuan ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah dengan masyarakat. Kenapa, karena pemerintah hanya menyediakan anggaran, sedangkan pembangunanannya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Dengan sasarannya, rumah tidak layak huni, makanya diberi nama bantuan stimulan perumahan swadaya," jelasnya.

Roni mengaku, pemberian bantuan pembangunan rumah oleh Pemerintah Pusat merupakan usulan yang disam­paikan Pemkab Pandeglang agar semua rumah masuk dalam kategori layak huni. “Kalau untuk pengajuan usulan baru, itu ada mekanismenya melalui Desa, kemudian Camat mengetahui. Setelah itu, baru usulan pengajuannya disampaikan ke Bupati. Nanti Bupati merespons, apakah ini masuk ke APBD atau APBN," ungkapnya.

Perbaikan rumah warga tidak mampu akan dilakukan secara bertahap, karena keterbatasan anggaran. Minimal, lanjutnya, setiap satu desa ada rumah warga miskin yang diperbaiki agar menjadi rumah layak huni. "Pengajuan dibatasi, paling tidak dalam satu desa ada lima unit yang dibangun. Sedang­kan untuk Kemen­terian itu tidak diba­tasi pengajuan jumlahnya. Kami juga melihat database, tidak serta merta mengusulkan, karena kami menjaga adanya RTLH jadi-jadian dengan adanya program ini jika tidak dibatasi,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, anggota Komisi III DPRD Pandeglang Tb Agus Khotibul Umam menyarankan agar Pemkab melakukan validasi data terhadap masyarakat yang akan mendapatkan bantuan bedah rumah. 

"Tujuan validasi itu agar bantuannya tepat sasaran. Jangan sampai ada warga mampu, tetapi masih mendapat­kan bantuan," katanya. (dib/tur)