Baru Rp3,8 Triliun

dari Anggaran Belanja Daerah Rp11,22 Triliun

SERANG-Sudah pertengahan tahun, tetapi realisasi belanja daerah Provinsi Banten baru 34,08 persen. Berdasarkan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2022, belanja daerah mencapai Rp11,22 triliun. Dengan begitu, realisasinya baru Rp3,84 triliun.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, realisasi belanja daerah Banten sudah melebihi rata-rata nasional provinsi. “Rata-rata na­sional provinsi itu 27 persen. Kita sudah di atas itu,” ujar Al, kemarin.

Kata Al, realisasi belanja daerah itu ber­kaitan dengan progres kerja yang di­lakukan pihak ketiga. Biasanya, pembayaran atau penagihan dilakukan di triwulan III dan IV. “Sedang berproses,” tegas Al yang juga menjabat sebagai Sekda Provinsi Banten ini.

Ia mengaku tak ada kendala yang berarti terkait dengan penyerapan ang­garan tahun ini. “Kalaupun ada se­suatu di proses lelang yang masih proses ulang, tinjauan administratif,” ujar mantan Widyaiswara Ahli Utama di Kementerian Dalam Negeri ini.

Seperti diketahui, belanja daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2022 ini mencapai Rp11,22 triliun. Jumlah itu terdiri dari belanja operasi Rp6,16 triliun, belanja modal Rp2,07 triliun, belanja tidak terduga Rp84,43 miliar, dan belanja transfer Rp2,9 triliun. Sedang­kan pendapatan daerah yang tercantum dalam APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2022 sebesar Rp10,64 triliun yang terdiri dari pendapatan asli daerah Rp7,79 triliun, pendapatan transfer Rp2,84 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp6,2 miliar.

Untuk pendapatan daerah, Al mengaku realisasinya sudah mencapai 41,43 persen. “Realisasi pendapatan sudah tinggi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penge­lo­laan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, realisasi belanja daerah bulan ini di tahun ini sama dengan di bulan yang sama tahun lalu. “Hampir sama (dengan tahun lalu-red),” ujarnya.

Rina memaparkan, ada beberapa OPD yang serapan anggarannya masih di bawah 20 persen. Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8,11 persen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 17,38 persen, Dinas Pariwisata 18,25 persen, dan Dinas Sosial 19,59 persen.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten Arlan Marzan mengaku paket pekerjaan fisik sebagian besar masih dalam proses tender. “Dan pe­ngadaan lahan masih tahapan pengu­kuran oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional-red),” ujarnya.

Arlan mengatakan, total belanja di Dinas PUPR Rp960 miliar. “Sta­tus saat ini progres keuangan 8,14 persen dan fisik 10,13 persen. Insyaallah tidak ada hambatan berarti,” pungkasnya. (nna/alt)