Saber Pungli Kumpulkan Kepala Sekolah 

CILEGON – Tim Satuan Tugas Sapu Ber­sih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kota Cilegon mengumpulkan kepala sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di empat kecamatan di Kota Cilegon.

Ada sekitar 116 guru dan sekolah dari Kecamatan Cilegon, Cibeber, Jombang, dan Purwakarta yang dikumpulkan pada saat itu.

Dikumpulkannya guru dan kepala se­ko­lah itu menyusul maraknya kabar terkait jual beli buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dan penerimaan siswa berdasarkan zonasi. 

Ratusan guru itu dikumpulkan oleh Saber Pungli di SMP Negeri 7 Cilegon, Selasa (13/9).

Kepala Inspektorat Kota Cilegon, Mah­mu­din mengatakan, dikumpulkan­nya guru dan kepala sekolah itu agar tidak ada lagi aksi pungutan liar yang terjadi di sekolah.

“Hari ini (kemarin-red) kami sam­paikan, pendidikan itu mulai dari masuk sekolah sampai dengan lulus rentan dengan pungutan liar. Sementara ada Permendikbud yang di situ mengatur mana pungutan yang boleh dan yang tidak boleh,” ujar Mahmudin.

Mahmudin menekankan, setiap kebijakan sekolah terkait pungutan harus terlebih dahulu disosialisasikan kepada orangtua murid dan komite sekolah. 

Sebab, sekolah sudah menerima ban­tuan dari pemerintah pusat berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

“Harus dimusyawarahkan dulu dengan komite sekolahnya baru nanti sosialisasi jangan ini main sepihak ambil,” katanya. 

Sementara itu, Kasatgas Pencegahan Saber Pungli, AKP Hadi Subeno mengungkapkan, pungli sangat rentan terjadi di dunia pendidikan.

Karena itu, ia mengingatkan, sekolah agar tidak memungut biaya dari orang tua murid yang menyalahi aturan. 

“Makanya mengedepakan kegiatan pencegahan-pencegahan, supaya tidak timbul pelanggaran apalagi sampai tindak pidana yang dilakukan oleh dunia pendidikan,” terang AKP Hadi Subeno. 

Masih kata Hadi, sekolah bisa menerima dana dari pihak lain asalkan tidak mengikat dan hanya sebatas sumbangan. Namun apabila ada ketentuan besaran nilai dan tenggat waktu yang ditentukan oleh sekolah maka hak tersebut masuk dalam kategori pungli. 

“Sumbangan dari masyarakat yang sifatnya tidak mengikat tidak ada hubungan dengan kewenangannya, niatnya ingin menyumbang tidak ada keinginan timbal balik atau ada sesuatu yang diharapkanz itu tidak masalah diperbolehkan namun sifatnya tidak mengikat,” ujarnya. (bam/air)