Sejumlah wilayah Kabupaten Pandeglang saat ini sudah dikepung tumpukan sampah. Kondisi itu mengundang rasa keprihatinan dari berbagai pihak termasuk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pandeglang.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Pandeglang Wildani Hapit mengatakan, banyaknya tumpukan sampah di mana-mana terutama di pasar-pasar menarik perhatian serius Kejari Pandeglang.

“Penyebab banyaknya tumpukan sampah itu diawali dari pihak ketiga yaitu PT SPK tidak melakukan kerjanya secara profesional. Sehingga membuat permasalahan sampah di Pandeglang dalam kondisi memprihatinkan,” katanya.

Tumpukan sampah menggunung di sejumlah tempat yang disebabkan tidak terangkut oleh pihak ketiga. Hingga membuat Kajari mengundang pihak Dinas Lingkungan Hidup dan juga PT SPK selaku pihak ketiga.

“Ibu Kajari (Helena Octavianne-red) juga sudah menugaskan Jaksa Pengacara Negara untuk membantu menagih utang kepada PT SPK. Penagihan sudah dilakukan namun baru bayar separo dan sisanya akan ditagih hingga masalahnya selesai,” katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pandeglang Achmad Saepudin mengatakan, terkait pengelolaan sampah dan retrisubusi sampah pasar dilaksanakan oleh PT SPK. Mereka punya kewajiban mengangkut sampah pasar dan kewajiban menyetorkan sejumlah uang untuk PAD.

Kewajiban menyetorkan sejumlah uang tertuang dalam perjanjian antara PT SPK dengan DLH atas mengelola sampah dan retribusi sampah dalam setahun itu Rp350 juta. 

PT SPK selaku pihak ketiga, sudah melakukan penarikan retribusi sampah pasar setiap hari dari sejak Januari-Juni 2022. Sementara pengangkutan sampah tidak berjalan dengan baik ditandai banyaknya tumpukan sampah. 

“Keberadaan tumpukan sampah yang sebetulnya menjadi kewajiban PT SPK membersihkannya. Akan tetapi sekarang ini dibantu oleh DLH. Retribusi sampah tiap hari ditarik tapi setoran ke kas daerah belum lunas. Sehingga membuat dari Kejari turun tangan memberikan bantuan hukum untuk menyelesaikan masalah sampah dengan PT SPK selaku pihak ketiga yang mengelola dan menarik retribusi sampah pasar,” katanya.

Ketika ditanya upaya ke depan dalam penanganan masalah sampah, dia mengatakan, PT Indonesia Power (IP) bekerjasama dengan Pemkab Pandeglang akan mengelola sampah rumah tangga dan pasar menjadi briket ( bahan bakar untuk memulai dan mempertahankan nyala api). 

“Briket tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan bakar pengganti atau bahan bakar campuran batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuan. PT Indonesia Power dalam mengoperasikan PLTU Labuan saat ini masih mengandalkan bahan bakar dari batu bara,” katanya.

Batu bara dibutuhkan PT IP untuk mengoperasikan PLTU Labuan. Namun, sekarang persediaannya terbatas dan harganya tinggi sehingga dibutuhkan bahan bakar penggantinya yaitu briket.

“Briket yang dibutuhkan PT Indonesia Power akan dibuat dari sampah rumah tangga dan sampah pasar. Termasuk sampah plastik akan dikelola dijadikan briket,” katanya.

Jadi, briket dibuat dari sampah untuk campuran batu bara. Pada saat ini masih dalam tahap penjajakan dulu.

“Mudah - mudahan sampah TPA bisa ke ambil semua, satu hari mereka butuh sampah sampai 100 ton,” katanya.

Bupati Pandeglang Irna Narulita bersyukur telah menandatangani kesepakatan dengan PT IP.

“Alhamdulillah, kita sangat bersyukur di

peringatan hari kemerdekaan kemarin, menjadi moment yang sangat penting

dan strategis karena pemerintah kabupaten Pandeglang sudah melakukan Penandatanganan

Kesepakatan Bersama (PKB) dengan PT. Indonesia Power. PKB ini terkait penelitian dan pengembangan

pengelolaan sampah, yang menjadi bahan bakar jumputan padat sebagai bahan bakar pengganti atau bahan bakar campuran batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuan,” katanya.

Batu bara diperkirakan akan habis pada tahun 2060. Jadi sebagai persiapan dari sekarang dibuat cadangan pengganti.

“Pengganti dari bahan bakar jumputan padat melalui sampah-sampah yang akan dikelola diolah dengan teknologi yang akan dibeli oleh Indonesia Power. Untuk menjadi bahan bakar pengganti batu bara,” katanya. (mg01/nda)