^{SISWA: Sejumlah siswa beraktivitas di depan SMAN 1 Kota Serang, Rabu (15/6). Pemprov Banten bakal membuka 14 SMA Terbuka di Banten. (qodrat/radarbanten)}

Pemprov Banten bakal membuka 14 SMA Terbuka di Banten. Agar dapat diterapkan, Pemprov pun mengalokasikan anggaran sekira Rp8,5 miliar untuk SMA Terbuka.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti meng­ungkapkan, untuk penanggaran SMA Terbuka sudah dianggarkan sebesar Rp8,5 miliar pada ran­cangan Perubahan RKPD 2022. “Total anggaran­nya Rp8,5 miliar untuk bantuan pulsa kepada para siswa dan diberikan kepada sekolah terbuka,” ujar Rina melalui telepon seluler, Kamis (14/7).

Meskipun tahun ajaran baru bakal di­laksanakan pekan depan, tetapi mantan Ke­pala BPKAD Kabupaten Lebak ini m­engatakan, penganggaran tentu me­ngikuti jadwal Perubahan APBD.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, pihaknya akan me­lakukan evaluasi terhadap PPDB tingkat SMA/SMK yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu. “Kemarin kita tutup. Ber­dasarkan aturan itu ada ruanh untuk melakukan evaluasi,” ujarnya.

Kata dia, berdasarkan evaluasi sementara, ternyata di sekolah negeri ada juga yang pe­minatnya rendah. Untuk itu, diberikan ruang untuk meratakan kepada sekolah lainnya. “Kan ada SMA yang rombelnya masih ada. Nah ini juga masalah, cuma na­manya masyarakat mereka punya pi­lihan sendiri terhadap ruang untuk berbgaai pertimbangan,” tutur Al.

Selain menyediakan ruang di SMA negeri yang masih tersedia rombelnya, ia juga mengatakan, Pemprov membuka 14 SMA Terbuka. Nantinya masyarakat bisa memilih apakah ingin bersekolah di SMA Terbuka atau tidak.

Pria yang dilantik sebagai Pj Gubernur Banten pada 12 Mei 2022 lalu ini mene­rangkan, Permendikbud Nomor 119 Tahun 2014 memiliki konsep SMA terbuka. “Terbuka itu sekarang itu bisa dijawab dengan digitalisasi. Maka kita sedang komunikasikan terus untuk bisa kita mendapatkan formula yang pas,” ujarnya.

Saat ini, pihaknya akan uji coba platform digitalnya kepada 14 sekolah yang dica­nang­kan. Ia akan menerapkan platform digital kepada siswa yang ada. Platform digital diharapkan benar-benar bisa menjadi solusi proses pembelajaran untuk menuju afektifnya, kognitifnya, dan psikomotoriknya di anak didik.

Namun demikian beberapa aspek regulasi Pemprov persiapankan. Al ingin benar-benar normatif dan komunikasi dengan pemerintah pusat. “Sebenarnya bukan di­tolak, tapi ada formula yang harus di­per­siapkan betul karena aspek regulasinya itu menggunakan terminologi 2014 yang belum pernah dipikirkan waktu itu,” tan­dasnya.

Mantan Widyaiswara Ahli Utama di Ke­menterian Dalam Negeri ini mengatakan, Pemprov berharap sekolah terbuka ini menjadi solusi, tidak saja untuk Banten tapi bagi Indonesia karena pendidikan ini hak konstutisional. Apalagi, angka partisipasi sekolah umur 6-18 tahun Banten masih di bawah nasional. Makanya, per­cepatan dalam rangka itu harus m­e­lakukan inovasi daerah untuk bisa men­jalankan fungsi pemerintahan.

“Saya sangat kooperatif dengan lembaga atau sekolah swasta yang selama ini sudah ber­peran mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dalam rangka untuk baik se­cara bersama secara kelembagaan, saya ingin ini intens dikomunikasikan,” tutur Al. Bahkan, ia mendengar ada sekolah swasta yang sudah siap untuk digitalisasi. Diharapkan kalau ini pararel, sehingga benar-benar menjadi solusi menyeluruh. Bahkan, apabila sekolah swasta juga apa­bila ingin digitalisasi bisa difasilitasi juga.

Pada kesempatan itu, ia juga meng­infor­masikan bahwa pada Perubahan APBD tahun ini, Pemprov akan kembali menggulirkan bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) bagi sekolah swasta. “Pemberian tahun lalu terhambat dan sekarang kita ingin kita proses lagi dan tentu masuk di perubahan anggaran nanti sedang dipersiapakan,” tuturnya. (nna/air)