SERANG - Pemerintah daerah sedang menyiapkan sistem tiket wisata terintegrasi. Sistem itu ditarget akan diberlakukan di seluruh objek wisata di Provinsi Banten.

Di Kabupaten Serang, kawasan wisata Anyar-Cinangka menjadi salah satu wisata unggulan. Namun, di setiap momen libu­ran ada saja persoalan tiket yang dikeluhkan oleh pengunjung.

Terkait itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Alhamidi mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan sistem tiket wisata terintegrasi. Tiket itu nantinya diakses melalui aplikasi. "Kita sedang siapkan di satu lokasi ada satu tiket, tidak ada tiket lainnya, nanti lewat aplikasi," kata Alhamidi kepada Radar Banten beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, pihaknya juga akan mengatur besaran tiket masuk wisata di Banten. Itu untuk menjawab persoalan tiket masuk yang sering dikeluhkan oleh wisatawan. "Ini untuk semua Pariwisata di Banten, tahun ini sudah dimulai, seka­rang sudah ada lima (objek wisata yang menggunakan tiket terintrgrasi)," ujarnya.

Terkait itu, Ketua Komisi II DPRD Kabu­paten Serang Suja'i A Sayuti mengatakan, pihaknya mendukung rencana tersebut bila tidak merugikan pihak manapun. "Kalau itu dapat menguntungkan, dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan kesejahteraan masyarakat, kami mendukung, kalau ternyata ada yang dirugikan jelas kami menolak," katanya.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, pemerintah daerah harus mengkaji lebih dalam terkait rencana tersebut. Karena akan berdampak pada pengelola wisata dan wisatawan. "Kalau diterapkan sekarang rasanya sulit, karena masyarakat harus memahami dulu, kan diaksesnya lewat aplikasi, wisatawan sudah paham semua belum?," tanya Suja'i.

Pihaknya mengaku baru mengetahui rencana tersebut dan belum mendapatkan sosialisasi dari pemerintah daerah. "Peren­canaannya harus dipersiapkan secara matang, supaya tidak ada yang dirugikan," ucapnya.

Dikatakan Suja'i, pemerintah daerah harus mencari terobosan baru untuk meningkatkan kunjungan wisata paska pandemi Covid-19. “Saat ini kunjungan wisatawan meningkat dibanding saat pandemi, tapi kalau dibandingkan sebelum pandemi masih kurang, jadi wisata belum 100 persen pulih,” katanya.

Pengelola Pantai Pasir Putih Landai Tanpa Karang Asep Saepi mengatakan, pihaknya mendukung program pemerintah. Namun, ia mengaku tidak bisa memutuskan sepihak. "Ini harus dibicarakan dulu, ka­rena kan pengelola wisata beda-beda," katanya.

Asep mengatakan, selama ini pihaknya belum menerima undangan dari pemerintah daerah untuk membicarakan hal tersebut. "Ini harus disosialisasikan dulu kepada seluruh pengelola wisata, supaya satu pemahaman, sehingga jadi kesepakatan bersama," ujarnya. (jek)