SERANG-Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Banten masih belum berakhir. Pada triwulan pertama tahun ini saja tercatat 3.335 kar­yawan dari dua perusahaan di Kabupaten Serang terkena PHK. Jumlah ini diperkirakan bertambah mengingat belum semua laporan diterima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dis­nakertrans) Kabupaten Serang.

Berdasarkan data yang diterima Radar Banten dari Disnakertrans Kabupaten Se­rang ribuan tenaga kerja itu berasal dari PT Parkland World Indonesia (PWI) dan PT Nikomas Gemilang.

Selama Januari hingga Maret 2024, PT PWI memecat 3.232 karyawan dan PT Niko­mas Gemilang memecat 103 karyawan­nya. Pada Januari sebanyak 691 pekerja di-PHK, Februari sebanyak 1.916 pekerja, dan Maret sebanyak 625 pekerja.

Pantauan Radar Banten, Selasa (16/4), se­kira pukul 16.07 WIB, pekerja yang keluar dari perusahaan sepatu tersebut terlihat lebih sepi dibandingkan biasanya saat jam pulang. Sejumlah sepeda motor yang men­jemput karyawan juga jauh lebih sedikit dari biasanya. 

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jam­sostek) Tb Ana Supriatna mengung­kap­kan, sesuai keterangan dari surat tanda te­rima PHK, alasan utama PT PWI mela­kukan hal tersebut untuk efisiensi. “Datanya ada di surat, alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PWI selama tiga bulan berturut-turut dikarenakan kondisi perusahaan Pailit atau mengalami keru­gian,” kata Ana ditemui di ruang kerjanya, kemarin. 

Kata dia, setiap surat PHK dikeluarkan oleh perusahaan harus diperkuat dengan surat pernyataan. Surat tersebut nantinya sangat berguna dan menjadi bukti. “Nah ini harus ada surat pernyataannya. Untuk alasan ini penting, karena berkaitan dengan JKP,” kata Ana.

Menurut Ana, PT PWI di Kabupaten Se­rang saat ini masih beroperasi. “Peru­sa­haan masih beroperasi, intinya berusaha de­mi kelangsungan hidup antara pekerja dan pengusaha itu normal. Jumlah pastinya belum kita data lagi, kurang lebih masih ada 1.000 yang bekerja,” ungkapnya.

Sementara di PT Nikomas Gemilang se­banyak 103 pekerja telah di-PHK di triwulan pertama tahun ini.”Di awal Januari PT Nikomas melakukan PHK 75 orang, di 23 Januari ada 28 orang,” ungkap Ana.

Untuk alasan PHK, PT Nikomas Gemilang berbeda dengan PT PWI, karena memliki ala­san beragam. “Banyak, mulai dari in­disipliner dan alasan lainnya. Jadi ber­beda-beda alasannya,” katanya. 

Di sisi lain, Ana tidak menampik kabar PT Nikomas Gemilang yang merekrut kem­bali pekerja baru. “Isu yang beredar seperti itu, tapi kita belum mendapatkan laporannya. Apabila nanti sampai minggu depan tidak ada laporan, kita akan jemput bola,” ucapnya.

Dia mengakui selama ini isu PHK selalu di­kaitkan dengan pemindahan lokasi usaha perusahaan keluar daerah. Namun, dia tidak dapat memastikan validatas infor­masi tersebut lantaran isu tersebut sudah beredar dari beberapa tahun lalu.“Yang pasti memang dari data yang kita terima kondisi perusahaannya yang sedang pailit. Mengenai soal isu pemin­dahan itu menjadi urusan internal peru­sahaan,” katanya. 

Akhir tahun lalu, empat perusahaan di Ka­bupaten Serang juga melakukan PHK. Empat perusahaan itu menutup pabriknya hingga 1.008 orang kehilangan pekerjaan. Empat perusahaan tersebut adalah PT Grand Pintalan Textile Industries di Ke­ca­matan Cikande, PT Mulia Spindo Mills di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, PT Tridharma Kencana di Desa Cisait, Keca­matan Kragilan, dan PA. Rubber Indonesia di Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin. 

Rinciannya PT. Grand Pintalan sekira 400 pekerja, PT Mulia Spindo Mills kurmag sekira 250 pekerja, PT Tridharma Kencana sekira 108 pekerja dan PA Rubeber Indo­nesia sekira 250 pekerja. 

Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Kabu­paten Serang Abdul Kholik mengaku tidak dapat berbuat banyak lantaran kewenangan PHK sepenuhnya berada di pihak peru­sahaan. “Soal PHK tentu kewenangan peru­sahaan. Kita di Kabupaten Serang tentu mendorong agar investasi di Kabu­paten Serang me­ningkat agar bisa membuka la­pangan pe­ker­jaan lebih luas lagi,” katanya.

Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi de­ngan Disnakertrans Kabupaten Serang untuk memastikan para pekerja yang me­ngalami PHK mendapat haknya dan men­dorong pelatihan kepada para pekerja yang terkena PHK. “Syukur-syukur kita bisa mendorong terciptanya unit-unit usaha mandiri, seperti UMKM dan seba­gai­nya. Itu harus didorong secara kom­pre­hensif,” tegasnya. 

Dia juga mengaku akan berkoordinasi de­ngan OPD lainnya agar dapat mening­katkan minat masyarakat bekerja pada sek­tor-sektor lainnya, seperti pertanian, per­ikanan atau bahkan perkebunan. 

“Kita ini lapangan pekerjaan di sektor lainnya luas, seperti di sektor pertanian, perikanan dan perkebunan kita kekurangan tenagakerja. Tapi di sisi lain di sektor industri kita banyak PHK. Ini akan kita bicarakan agar industri-industri tersebut dapat diminati anak muda,” pungkasnya. (mg05/nda)