DECEMBER 9, 2022
Pandeglang

Angkutan Overtonase Masih Bebas Melintas

post-img

Dishub Akui Tersandera Aturan

PANDEGLANG - Dinas Perhu­bu­ngan (Dishub) Kabupaten Pan­deglang tidak dapat melakukan pe­nilangan terhadap kendaraan over­tonase dan yang melanggar atu­ran. Karena sesuai aturan dari Ke­men­terian Perhubungan (Ke­men­hub) sanksi penilangan ken­da­raan angkutan umum dan barang harus dilakukan melalui e-tilang.

Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dis­hub Pandeglang Yat Hidayat me­ngatakan, sampai saat ini Dis­hub tidak dapat melakukan pe­nindakan berupa tilang kepada sopir angkutan umum dan barang.

“Tilang tidak dapat dilakukan ka­rena Kemenhub menerbitkan aplikasi E-tilang. Jadi untuk penin­da­kan penilangan prosesnya me­la­lui aplikasi digital jadi lang­sung ter­hubung ke pusat,” katanya kepada Radar Banten, Jumat (16/9).

Aplikasi e-tilang diluncurkan sekira tahun 2018 lalu. Akan tetapi hingga sekarang prosesnya masih belum direalisasikan hingga ke daerah. “Prosesnya belum jalan karena alatnya yang punya hanya kementerian. Sementara di daerah tidak punya,” ujarnya.

Selain itu, Kemenhub mengin­for­masikan sekarang ini sedang dalam proses pergantian vendor atau bank yang menerima pem­ba­yaran denda tilang. Hingga seka­rang belum ada keputusan res­mi terkait vendor. “Katanya ma­­sih dalam pembahasan. Sehing­ga berdampak terhadap kinerja bidang lalu lintas,” katanya.

Dia mengakui, jika penegakan atu­ran lemah, maka otomatis pe­masukan terhadap PAD juga lemah. Penegakan sebe­tulnya men­jadi ujung tombak dalam upaya peningkatan Pene­ri­maan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Bila lemah, imbasnya su­dah mau tiga tahun tidak ada pemasukan PNBP. Membuat kita juga menganggur karena tidak dapat melaksanakan giat razia kendaraan angkutan,” jelasnya.

Kaitan pelanggaran angkutan umum dan angkutan barang ketika normal bisa melakukan peninda­kan hingga 500 kendaraan setiap bu­lannya. Penegakan hukum ter­hadap pelanggaran lalu lintas meng­acu kepada Undang-Undang No­mor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemerik­saan Kendaraan Bermotor di Jalan.

“Pengawasannya selalu teren­cana dan terukur dalam satu bulan ki­ta rencanakan minimal empat kali kegiatan. Hal itu untuk op­timalisasi PNBP,” tegasnya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pandeglang Endang Sumantri mendesak Kemenhub segera selesaikan masalah vendor.

“Hal ini untuk memaksimalkan fungsi penegakan aturan. Terlebih kondisi sekarang terlihat banyak kendaraan angkutan, khususnya angkutan barang melanggar atu­ran dengan muatan over­tonase yang berdampak terhadap jalan menjadi mudah rusak,” tukasnya. (mg-01/tur)