Dishub Akui Tersandera Aturan
PANDEGLANG - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pandeglang tidak dapat melakukan penilangan terhadap kendaraan overtonase dan yang melanggar aturan. Karena sesuai aturan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sanksi penilangan kendaraan angkutan umum dan barang harus dilakukan melalui e-tilang.
Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dishub Pandeglang Yat Hidayat mengatakan, sampai saat ini Dishub tidak dapat melakukan penindakan berupa tilang kepada sopir angkutan umum dan barang.
“Tilang tidak dapat dilakukan karena Kemenhub menerbitkan aplikasi E-tilang. Jadi untuk penindakan penilangan prosesnya melalui aplikasi digital jadi langsung terhubung ke pusat,” katanya kepada Radar Banten, Jumat (16/9).
Aplikasi e-tilang diluncurkan sekira tahun 2018 lalu. Akan tetapi hingga sekarang prosesnya masih belum direalisasikan hingga ke daerah. “Prosesnya belum jalan karena alatnya yang punya hanya kementerian. Sementara di daerah tidak punya,” ujarnya.
Selain itu, Kemenhub menginformasikan sekarang ini sedang dalam proses pergantian vendor atau bank yang menerima pembayaran denda tilang. Hingga sekarang belum ada keputusan resmi terkait vendor. “Katanya masih dalam pembahasan. Sehingga berdampak terhadap kinerja bidang lalu lintas,” katanya.
Dia mengakui, jika penegakan aturan lemah, maka otomatis pemasukan terhadap PAD juga lemah. Penegakan sebetulnya menjadi ujung tombak dalam upaya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Bila lemah, imbasnya sudah mau tiga tahun tidak ada pemasukan PNBP. Membuat kita juga menganggur karena tidak dapat melaksanakan giat razia kendaraan angkutan,” jelasnya.
Kaitan pelanggaran angkutan umum dan angkutan barang ketika normal bisa melakukan penindakan hingga 500 kendaraan setiap bulannya. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
“Pengawasannya selalu terencana dan terukur dalam satu bulan kita rencanakan minimal empat kali kegiatan. Hal itu untuk optimalisasi PNBP,” tegasnya.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pandeglang Endang Sumantri mendesak Kemenhub segera selesaikan masalah vendor.
“Hal ini untuk memaksimalkan fungsi penegakan aturan. Terlebih kondisi sekarang terlihat banyak kendaraan angkutan, khususnya angkutan barang melanggar aturan dengan muatan overtonase yang berdampak terhadap jalan menjadi mudah rusak,” tukasnya. (mg-01/tur)
Banten Hari Ini
- Utama
- Kab Serang
- Radar Serang
- Pandeglang
- Lebak - Viral
- Tangerang - Viral
- Olahraga
- Hukrim
- Love Story - Inspirasi
- Bisnis - Peluang Usaha
- Sambungan
- Cilegon
- Trendy
- Proud
- Cover Story
- Pesona Indonesia
- Legacy
- Kelurahan
- 18 PLUS
- MAMMY WOW
- ADVERTORIAL WARNA
- LRLA KOTA SERANG
- ADVERTORIAL BW
- KESEHATAN
- DP3AP2KB Kota Cilegon
- RADAR TRAVEL
- LPPD Tangerang
- 18 PLUS+
- ADV Pemkab Tangerang
- MOVIES
- PUPR LEBAK
- ADV PEMKAB PANDEGLANG
- GEN RB
- Serba Serbi Ramadan
- ADV PEMKAB PANDEGLANG 2
- HOBBY
- RAKYAT MEMILIH
- Potret Cilegon
- VIRAL
- LKBA Kabupaten Serang
- Academia Untirta
- INFO BHAYANGKARA
- INFO ADHYAKSA
- NUSANTARA metro disway
- FOKUS DISWAY
- TRAVELISTA
