PANDEGLANG – Komisi IV DPRD Pan­deglang meminta Dinas Sosial (Dinsos) meng­evaluasi agen e-Waroeng yang ber­masalah di Labuan. Tujuannya agar pro­gram program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berjalan dengan baik dan tidak merugikan keluarga penerima manfaat (KPM).

Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang M Habibi Arafat menyatakan, adanya laporan markup harga sembako di agen e-Waroeng tidak boleh dibiarkan. Karenanya, dia me­minta masalah itu dievaluasi agar ti­dak merugikan masyarakat. 

Selama ini, Pemkab Pandeglang dan ins­tansi terkait tidak belajar dari penga­laman mengenai persoalan BPNT dan agen e-Waroeng. “Carut marut penyaluran BPNT dari waktu ke waktu semakin tidak terkendali. Seharusnya pemerintah, baik itu Dinsos dan Kemensos mengevaluasi penyaluran BPNT ini,” ujarnya di gedung DPRD Pandeglang, kemarin.

Habibi menilai, tindakan agen e-Waroeng yang menaikan pagu anggaran atas ko­mo­ditas pangan telah menyalahi aturan dan tidak manusiawi. “Apakah diperta­han­kan dengan komoditi seperti ini atau penyalurannya melalui uang tunai, silah­kan. Tetapi yang jelas, biar hak ma­syarakat tidak dikebiri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Politisi Partai Golkar ini mendesak agar aparat penegak hukum turun tangan dan melakukan audit terhadap semua temuan atau keberadaan agen e-Waroeng di Pan­deglang. Tujuannya, guna menye­lesaikan per­soalan agen e-Waroeng nakal dan be­kerja tanpa panduan peraturan per­undang-undangan.

“Penegak hukum harus tegas menyikapi ma­salah ini, kalau ada yang terbukti mela­kukan pelanggaran atau pidana ha­rus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, biar menimbulkan efek jera buat pengelola BPNT ini. Kalau dibiarkan, ini bahaya akan terjadi kembali nantinya,” katanya.

Dia menyayangkan tidak selektifnya instansi terkait dalam melakukan evaluasi dan proses seleksi terhadap program ban­tuan tersebut. Akibatnya, kata dia, per­soalan demi persoalan penyaluran ban­tuan akan terus terjadi tanpa ada solusi jelas dari pemangku kebijakan.

“Saya akui, program BPNT ini bagus dan sangat membantu masyarakat karena berbentuk komoditi langsung dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Tetapi kalau penyalurannya ini terus dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan bahaya juga,” ungkapnya. 

Ketua DPRD Pandeglang Tb Udi Juhdi sependapat. Kata dia, selama ini banyak persoalan BPNT yang tidak terselesaikan dan merugikan masyarakat. “Oleh karena itu, instansi terkait harus bisa melakukan evaluasi dan menunjuk agen e-Waroeng yang kompeten agar tidak ada masalah lagi,” harapnya.

Sebelumnya diberitakan, penyaluran BPNT di dua desa di Kecamatan Labuan disoal karena diduga terjadi markup atas komoditi pangan yang diberikan kepada KPM. (dib/tur)