DECEMBER 9, 2022
Pandeglang

45 Ribu RTLH Belum Direhab

post-img

PANDEGLANG - Puluhan ribu rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Pan­deglang belum dire­hab peme­rin­tah. Pemkab Pan­deglang meng­klaim, hingga saat ini baru 15.000 unit rumah yang sudah ditangani di masa kepe­mimpinan Irna-Tanto.

"Kami baru me­la­kukan pena­nga­nan di angka 15.000 rumah. Se­lebihnya sebanyak 45.000 ru­mah masih mengantri," kata Irna di Pandeglang, Senin (18/7).

Rehab RTLH tersebut dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Irna mengatakan, saat ini tengah mengebut rehab untuk puluhan ribu rumah yang tersisa. Secara khusus dia meminta kepada Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Pandeglang untuk melakukan lobi ke Pemerintah Pusat.

"Harus bisa melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat dan Provinsi Banten. Menyelesaikan antrean bedah rumah," ujarnya.

Selain RTLH, Irna juga meminta Kadis DP2KP untuk segera melakukan pekerjaan lain seperti pendataan jalan lingkungan yang rusak, kebutuhan air bersih untuk warga hingga urusan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas).

Dalam kesempatan itu, Irna juga menyinggung soal banyaknya perumahan baru di Pandeglang. Bupati perempuan pertama di Pandeglang ini mewanti-wanti jangan sampai kehadiran perumahan tersebut membebani APBD.

Untuk itu, dia meminta dinas terkait untuk melakukan pendataan perumahan di wilayahnya.

"Masalah rumah ada berapa perumahan se-Kabupaten Pandeglang. Lalu cek fasos-fasumnya harus diserahkan kepada pemerintah daerah dan kalau diserahkan dicek bagaimana kualitasnya jangan sampai membebani APBD," katanya.

Menanggapi hal tersebut, kapala DP2KP Roni, mengaku siap menjalankan perintah Bupati.

"Siap segera menyesuaikan dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Ibu Bupati," tukasnya.(mg-01/tur)