^{MEMBERIKAN PENJELASAN: Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten Umar Barmawi memberikan penjelasan terkait amdal rumah sakit di depan Gedung Shelter Tsunami Labuan, Sabtu (17/9).  (Purnama/Radar Banten)}

PANDEGLANG - Pembangunan Rumah Sakit Labuan diduga tidak dilengkapi dengan izin Analisisi Dampak Lingkungan (Amdal). Dugaan tersebut disampaikan oleh Komunitas Rehabilitasi Lingkungan Pandeglang berdasarkan tidak dili­bat­kannya masyarakat dalam pembuatan Amdal.

“Ujug-ujug dibangun saja, masyarakat tidak pernah rilibatkan pembahasan,” kata Ketua Komunitas Rehabilitasi Ling­kungan Pandeglang Dede Nasrudin kepada Radar Banten, Minggu (18/9).

Jika kemudian ada izin soal Amdal, Dede berharap pengangku kepentingan dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Banten menyosialisasikan soal Amdal tersebut ke masyarakat.

“Soal­nya kita enggak tahu limbahnya mau dikemanakan lantaran rumah sakit ini dibangun berada di permukiman padat penduduk. Terus jauh dari aliran sungai,” katanya.

Karena berada di lingkungan padat pen­duduk, banyak masyarakat khawatir lim­bah dari rumah sakit dapat mempe­nga­ruhi lingkungan setempat.

Sementara Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Ling­kungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nugraha Danandjaja meng­ung­kap­kan, walaupun izin Amdal diperma­sa­lahkan, namun pembangunan terus maju akan terus maju dengan pengelolaan ling­kungan yang dipastikan baik.

“Adapun kaitan Amdal rumah sakit, saya nanti akan lihat bagaimana pengajuan dokumen lingkungan karena ini dulu kan bekas puskesmas bangunannya,” kata dia.

Diketahui pembangunan RSUD milik provinsi ini menelan anggaran senilai Rp65 miliar. Pembangunan rumah sakit ini sempat terhenti kemudian jadi ba­ngu­nan mangkrak. Belakangan pem­ba­ngunannya dilanjutkan namun warga di sekitar lokasi banyak yang tidak tahu sehingga Amdalnya dipermasalahkan.

“Bahkan pak RW sendiri menyampaikan tidak tahu ada pembangunan rumah sakit. Tapi pada intinya kami menegaskan bahwa pembangunan rumah sakit dima­na­pun sudah dari awal ketika perencanaan sudah ada feasibility study (FS) atau teknik analisis yang digunakan untuk menilai kualitas dari faktor-faktor sebuah proyek,” kata Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten Umar Barmawi.

Umar mengatakan, pihaknya dari Ko­mi­si V akan mendorong Dinkes Banten untuk menjelaskan dan audiensi dengan sahabat mahasiswa dan masyarakat di Labuan yang mempermasalahkan Amdal. (mg-01/tur)