DECEMBER 9, 2022
Pandeglang

Kejari Soroti Dugaan Markup BPNT di Labuan

post-img

MENERIMA BANTUAN: Sejumlah warga Desa/Kecamatan Labuan menerima bantuan sembako pada program BPNT, Sabtu (17/9). (Dok Warga Labuan)

PANDEGLANG - Dugaan adanya markup atau penggelembungan harga pangan da­lam program Bantuan Pangan Non Tu­nai (BPNT) di dua desa di Labuan men­dapat perhatian Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang.

Lembaga tersebut berjanji akan me­ner­junkan tim penyidik ke dua desa ter­sebut guna mengumpulkan bukti-bukti atas dugaan adanya penggelembungan har­ga pangan dalam program bantuan so­sial (bansos) di Kecamatan Labuan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pande­glang Helena Octaviane memastikan, akan melakukan pemeriksaan terhadap agen e-Waroeng dan Dinas Sosial (Dinsos). Ka­rena markup pada program Bansos BPNT di Kecamatan Labuan melanggar atu­ran dan merugikan masyarakat.

“Pasti kita lakukan pemeriksaan. Tin­da­kan awal kita, ya itu mengumpulkan data (puldata) dan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan),” katanya kepada Radar Banten, kemarin. 

Rencananya, Helena akan berkoordinasi de­ngan semua pihak untuk pengumpulan in­formasi sekaligus keterangan terkait ma­salah BPNT di Labuan. “Tentunya lang­­sung kita sampaikan kepada instansi ter­kait mengenai persoalan itu. Jangan sam­­pai, kesalahan yang ada dibiarkan karena bisa berdampak terhadap masya­rakat penerima bansos,” ujarnya.

Helena menegaskan, tidak akan main-main apabila dugaan penggelembungan har­ga komoditi bansos BPNT terbukti. Pi­haknya bakal melakukan tindakan se­bagaimana diamanatkan dalam aturan perundang-undangan. “Kalau terbukti ya kita minta pertanggungjawaban pihak terkait, mau enggak mereka. Kalau tidak mau dan membiarkan masalah itu, ya ki­ta tindak,” tegasnya.

Sementara itu, aduan terkait pengge­lem­bungan bansos BPNT di Kecamatan La­buan terus berlanjut. Kali ini, dugaan ter­sebut berasal dari Desa Labuan, Keca­matan Labuan. Dalam bansos itu, ma­syarakat mendapatkan uang Rp200 ribu dan harus dibelanjakan sembako, terdiri dari beras, jeruk, telur, kacang ijo, dan tahu. 

Dalam program BPNT di desa tersebut, harga 10 kilogram beras Rp110 ribu se­dang­kan di pasaran hanya sekira Rp8 ribu atau Rp80 ribu untuk 10 kilogram. Jeruk dipatok dengan harga Rp21 ribu per kilogram, sedangkan dipasaran hanya Rp15 ribu. Tahu dipatok dengan harga Rp12 ribu untuk dua bungkus, sedangkan di pasaran hanya Rp3 ribu per bungkus.

Kemudian harga telur Rp48 ribu, sedangkan di pasaran hanya Rp27 ribu. Selain itu, kacang ijo ukuran 1/4 kilogram Rp9 ribu, sedangkan harga di pasaran Rp8 ribu utuk satu kilogram.

Tokoh masyarakat Labuan, Budi Setiawan me­ngatakan, ada perbedaan harga ko­moditi pada program BPNT dengan harga di pasaran. Seharusnya, kata dia, patokan harga sembako bagi warga miskin di ba­wah harga pasaran. “Ini ada selisih harga dan jumlahnya lumayan besar apabila dalam jumlah banyak. Nah di Labuan ini lebih dari seribu orang yang nerima,” terangnya.

Dia meminta kepada pihak terkait agar segera turun tangan dan menyelesaikan persoalan tersebut, karena warga miskin yang menjadi korban.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Din­sos) Pandeglang Nuriah belum bisa memberikan komentar mengenai persoa­lan itu. Dihubungi melalui telepon selu­lernya, yang bersangkutan mengaku se­dang sakit. “Hampura (maaf-red) ibu lagi sakit,” katanya singkat. (dib/tur)