SERANG – Lima pejabat di Pemkab Se­rang bakal dijatuhkan sanksi. Kelima pejabat tersebut terlibat indisipliner dan akan mengikuti sidang kode etik di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) hari ini.

Kelima ASN tersebut terdiri dari pejabat eselon III, fungsional, hingga pelaksana yang bertugas di kecamatan dan organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala BKPSDM Kabupaten Serang, Surta­man mengatakan, pihaknya akan memanggil lima ASN tersebut untuk me­ngikuti sidang kode etik hari ini. Sidang akan diikuti oleh Inspektorat dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda). Pada sidang tersebut akan ditetapkan hukuman disiplin bagi lima ASN tersebut.

“Kita akan undang, bagian hukum dan inspektorat untuk ikut sidang kode etik se­kaligus memberikan hukuman apa yang pantas untuk mereka ini,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang, Kecamatan Ciruas, Rabu (18/12).

Surtaman mengatakan, dari lima ASN ada satu orang dengan jabatan Eselon III yaitu mantan Sekretaris Camat (Sekmat) Carenang Aslhahudin, karena terlibat hukum yang kini telah inkrah di pengadilan. Aslahudin telah dijatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara dan yang bersang­ku­tanpun telah mengajukan banding ke pe­ngadilan namun ditolak. “Sehingga, nanti akan kita lakukan sidang kode etik, nanti diputuskan hukuman disiplinnya seperti apa,” ujarnya.

Selain kasus hukum, kata Surtaman, empat ASN lainnya terlibat masalah seling­kuh satu orang, nikah siri satu orang, dan dua orang tidak masuk kerja tanpa keterangan. Mereka bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang satu orang, dan tiga orang lainnya dari dinas teknis.

“Ada empat ASN yang kita panggil nanti untuk sidang kode etik, kalau untuk Aslahudin tidak dipanggil karena masih ada di LP (Lembaga Pemasyarakatan). Namun, akan dibahas jenis hukumannya apa lalu direkomendasikan ke bupati,” ucapnya.

Dikatakan Surtaman, lima ASN yang indisipliner tersebut masuk dalam an­caman sanksi disiplin berat. Mereka bisa dikenakan sanksi non job, hingga turun pangkat. “Kita sudah sering ingatkan ke ASN yang tidak masuk kerja tanpa kete­rangan, dan sudah juga diberikan hukuman dari mulai disiplin ringan, sedang, bahkan tidak diberi TPP pun sudah pernah. S­e­hingga, terakhir hari ini disiplin berat, kita lihat nanti hasilnya seperti apa,” tuturnya.

Meskipun masuk kategori indisipliner berat, kelima ASN tersebut tidak bisa langsung diberhentikan. Namun, apabila mereka mengulangi perbuatannya, pihaknya akan langsung melakukan pem­ber­hentian. “Kalau langsung diberhentikan itu tidak boleh, karena semua ada proses­nya, sekarang ini akan diberikan hukuman berat. Kalau masih melakukan kesalahan, kemungkinan tahun depan bisa saja diberhentikan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang, Dahyani mengapresiasi BKPSDM Kabupaten Serang atas pemang­gilan lima ASN yang indisipliner. Sehingga diharapkan bisa menjadi efek jera bagi kelima ASN tersebut dan menjadi peri­ngatan bagi ASN lainnya.

Menurutnya, ASN yang indisipliner jika tidak ditindak akan meng­gang­gu tata kelola peme­rintahan dan pelayanan ke­pada masyarakat. Se­hingga, apabila dite­mukan ada ASN indisipliner maka harus segera ditindaklanjuti, sekaligus mem­be­rikan huku­man yang se­suai dengan at­u­­ran yang ber­laku.

"Kami selalu berkoordinasi de­ngan BKP­SDM selaku mitra kerja, apabila ada yang tidak sesuai melanggar aturan ASN harus cepat direspon dan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang ada," ujarnya.

Ia berharap ke depannya tidak terjadi lagi pegawai yang indisipliner. Karena itu harus ada pembinaan dan evaluasi serta membuat komitmen bersama tentang disiplin pegawai. Dengan begitu, ASN akan merasa terus diawasi yang akhirnya tidak berani melakukan tindakan yang dapat melanggar aturan ke­pega­wai­an. "Saya ya­kin mereka yang melanggar ini, pasti tahu tentang aturan disiplin pegawai, mungkin karena merasa tidak diawasi akhirnya tidak taat atu­ran," pung­­­­­kas­nya. (jek)