CILEGON-Mantan Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi me­­minta masyarakat untuk mengontrol kinerja para lurah yang ada di Kota Cilegon.

Lurah sebagai ASN, tegas Iman, harus berdiri netral dan profesional dalam mela­yani kepentingan masyarakat. 

“Kalau sampai dia (lurah) melakukan kampanye, hadir saja mengundang partai-par­tai, dan itu masyarakat harus mengontrol, kalau perlu me­re­kam dan segala macem, karena itu engga boleh. Lurah itu ya milik masyarakat, bu­kan milik partai politik, dia harus mengakomodir semua kepentingan masyarakat. Kan rusak pemerintahan ka­­lau seperti ini, nah itu yang saya kira ingin kita sampaikan kepada publik, biar publik langsung mengontrolnya, mencek semua, keseluruhan,” kata Iman saat menghadiri pelantikan pengurus PK Gol­kar Kecamatan Grogol dan Pulo­merak, Sabtu (18/6).

Iman mengingatkan kepada lurah sebagai ASN tidak terjun dalam politik praktis dan dapat membedakan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan parpol. 

Lurah sebagai ASN, lanjut Tb Iman, harus bekerja secara profesional dan mampu menunjukkan kinerjanya sebagai pelayan publik yang baik untuk masyarakat.

“Jangan ngurusin politik, kalau lurah mau jatah-jatah begitu, nyalon dewan saja, jangan menjadi ASN. Ter­utama yah lurah-lurah yang ada di data saya,” ujar Dewan Pembina Partai Golkar Cile­gon ini.

Sementara itu, Ketua DPRD Cilegon Isro Miroj membe­narkan dugaan serta indikasi bagi-bagi jatah lurah di 43 kelurahan yang ada di Kota Cilegon. “Jadi memang ada indikasi kesitu, bagaimana yang saya terima, ada data yang mem­ploting kelurahan ini (jatah partai), dari sisi ke­giatannya pun sudah keli­hatan,” katanya.

Menurut Isro, hal tersebut jelas telah melanggar aturan yang berlaku dalam pemerin­tahan, terutama ASN yang harus netral dan tidak diper­bolehkan untuk terjun dalam politik praktis.

“Jadi tentu ini tidak etis, dan ini sudah melanggar kaidah atau norma-norma dalam pemerintahan, bagaimana lurah itu, kalau dilihat dari sisi parpol itu dia sebagai pem­bina seluruh partai po­litik, dan hadirnya lurah itu sepenuhnya untuk kepen­tingan masyarakat dalam men­jalankan visi misi peme­rintah, bukan visi misi partai politik,” ujarnya. (bam/alt)