PANDEGLANG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pandeglang mencatat piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mencapai Rp113 miliar. Besarnya piutang tersebut akibat kurang patuhnya masyarakat dalam membayar PBB-P2. 

Kepala Bidang (Kabid) Penetapan pada Bapenda Kabupaten Pandeglang Muklis Arifin mengakui masih besarnya piutang PBB-P2 di Pandeglang. Persoalan itu terjadi karena pihaknya kesulitan dalam melakukan penagihan kepada para wajib pajak.

"Awalnya piutang itu Rp109 miliar di tahun 2021. Tapi tahun ini nambah jadi Rp113 miliar," kata Mukhlis Arifin di ruang kerjanya, kemarin. 

Menurut Mukhlis, ada beberapa alasan yang menyebabkan tingginya piutang pajak tersebut. Diantaranya karena wajib pajak kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban, hilangnya aset akibat pergantian kepemilikan, dan adanya surat kepemilikan ganda.

"Itulah yang menyebabkan tingginya piutang pajak di Pandeglang," jelasnya. 

Bapenda, kata Mukhlis, telah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang dalam upaya menyelesaikan persoalan tersebut. Bahkan, pihaknya akan menonaktifkan Nilai Objek Pajak (NOP) bagi masyarakat yang tidak mem­bayar pajak selama tiga tahun berturut-turut.

"Tindakan tegas pasti kita lakukan dalam upaya menyelesaikan persoalan piutang pajak. Tetapi memang secara perdata, karena persoalan itu bukanlah pidana," tegasnya. 

Sampai saat ini masih ada beberapa wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya, seperti Hotel Matahari dan beberapa tempat penginapan lainnya. "Matahari belum, piutang pajaknya itu sampai Rp900 juta lebih. Kalau untuk Lippo Carita, mereka sudah membayar piutang pajak ke kita, jumlahnya itu sampai Rp2 miliaran," ungkapnya. 

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua II DPRD Pandeglang Tb Asep Rafiudin Arief menyarankan agar instansi tersebut terus melakukan tindakan agar para wajib pajak bisa segera melunasi kewajibannya. "Harus terus diingatkan dan ditagih, karena itu merupakan kewajiban mereka. Selain itu, pajak juga menjadi sektor penting pendapatam daerah dalam upaya meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah)," tukasnya.(dib/tur)