^{KUNJUNGAN KERJA: Asda II Kota Serang Yudi Suryadi (kedua kiri) menyerahkan cinderamata kepada Senator DPD RI Bustami Zainudin didampingi Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdul Puteh (kanan), di Aula Setda, Puspemkot Serang, Senin (19/8).  (FAUZAN/RADAR BANTEN)}

Kunker Komite II DPD RI ke Kota Serang

SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot)Serang mendorong keterlibatan daerah dalam melestarikan atau konservasi pada cagar budaya Pulau Dua yang berada di Kecamatan Kasemen. 

Hal itu terungkap saat Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pemkot Serang yang berlangsung di Aula Setda, Pus­pemkot Serang, Senin (19/8). 

Rombongan dari Komite II DPD RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh, dan Bustami Zainudin. Turut hadir Direktur Bina Pe­nge­lolaan dan Pemulihan Ekosistem, Direk­torat Jenderal (Dirjen) Konservasi Sum­ber Daya Alam dan Ekosistem (KS­DAE), Ammy Nurwati beserta jaja­rannya, Asda II Kota Serang Yudi Suryadi dan jajaran kepala OPD di Pemkot Serang.

Yudi mengatakan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, pengelolaan cagar budaya Pulau Dua dilakukan langsung oleh peme­rintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak bisa berbuat dalam rangka mengelola cagar budaya. “Kami tidak bisa ikut mem­bantu merawat dan mengelola Pulau Dua. Kami mau menganggarkan juga tidak bisa karena tidak ada wewenang,” ujarnya kepada wartawan. 

Untuk itu, kata Yudi, pihaknya meminta ke­pada DPD RI untuk bisa melibatkan pe­merintah daerah terlibat konservasi ca­gar budaya yang ada di Kota Serang. Se­bab pemerintah daerah yang paling menge­tahui keadaan cagar budaya. Untuk itu, pihaknya meminta hal tersebut masuk jadi bahan revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 yang tengah ditinjau oleh DPD RI. “Intinya ada berbagi peran karena Pulau Dua ada di wilayah Kota Serang, minimal berbagi peran apa yang bisa kita lakukan, sehingga kami di dalam mengelola sekitar wilayah Pulau Dua jelas,” katanya. 

“Jangan sampai karena kewenangannya di balai, kami enggak bisa masuk. Makanya, perlu ada koordinasi komunikasi, apalagi sekarang ada rencana perubahan UU ini kalau bisa peran daerah di masukkan,” tambah Yudi.

Wakil Ketua Komite II DPD RI, Abdullah Puteh mengatakan, kedatangannya ke Pem­kot Serang untuk meminta pendapat dan masukkan kepada pimpinan daerah dalam hal ini Walikota Serang terkait dengan penyempurnaan revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. “Konservasi sumber daya alam ini banyak kesulitan dan tantangan, masalah biaya dan birokrasi yang panjang, apakah nanti bisa (kebijakan-red) di pusat atau bisa di daerah,” katanya.

“Karena itu kami dalam pertemuan memang muncul pembahasan dan wacana bagaimana keterlibatan pemerintah daerah dalam konservasi sumber daya alam,” tambah mantan Gubernur Aceh itu. 

Senada dikatakan, Anggota DPD RI lain­nya, Bustami Zainudin mengatakan, pe­ngendalian konservasi cagar budaya rentan dikeluhkan oleh berbagai daerah. Padahal dampak keberhasilan berada di daerah masing-masing. “Keluhan bukan hanya serang, ini rentan kendali, kalau diken­dalikan oleh pusat di Jakarta. 32 ta­hun UU ini belum ada revisi, makanya kita berikan masukan KLH untuk berikan peran signifikan terhadap daerah, dan ma­syarakat setempat, dan melibatkan masya­rakat disana agar ada pengem­bangan,” terangnya. 

Direktur Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem, Direktorat Jenderal (Dirjen) Kon­servasi Sumber Daya Alam dan Eko­sistem (KSDAE), Ammy Nurwati me­ngatakan, UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menjadi dasar hukum tertinggi dalam konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. “Kalau bicara cagar alam Pulau Dua. Kalau berdasarkan historinya pulau yang menyatukan Pulau Sumatera dan Jawa. Namun akibat sedimentasi dan sebagainya, akhirnya itu cikal bakal pulau dua,” katanya. (fdr/air)