DECEMBER 9, 2022
Pandeglang

Irna Dituding Langgar Undang-Undang

post-img

Terkait Pelantikan Direktur RSUD Berkah

PANDEGLANG – Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indo­nesia (PMII) Cabang Pandeglang mengkritisi pelantikan Direktur RSUD Berkah yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Karena latar belakang pendidikan Eniyati sebagai Direktur RSUD Berkah yang tidak sesuai aturan.

Koordinator lapangan aksi Rokhimat mengatakan, pada 12 Juli 2022 lalu Bupati Irna Narulita melantik Direktur RSUD Berkah Pandeglang Eniyati. Sebelumnya, Eniyati menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) dan lolos open bidding yang dilakukan Pemkab Pandeglang.

"Pelantikan ini diduga melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit," katanya kepada Radar Banten, Kamis (21/7).

Pengangkatan Eniyati juga diduga melanggar Permenkes Nomor 970 Tahun 2009 tentang Standar Kopetensi Pejabat Struktural Kesehatan. Dalam Pasal 10 Permenkes tersebut berbunyi bahwa direktur rumah sakit harus seorang tenaga medis yang mem­punyai kemampuan dan keahlian dibidang perumahsakitan. Direktur rumah sakit juga telah mengikuti pelatihan perumahsakitan, meliputi ke­pemimpinan, kewirausahaan, rencana strategi bisnis, rencana aksi stra­tegis, rencana implementasi dan rencana tahunan. Selanjutnya, tata­kelola rumah sakit, standar pelayanan minimal, sistem akuntabilitas, sistem remunerasi rumah sakit, dan penge­lola sumber daya manusia. 

"Pelatihan tersebut harus dipenuhi sebelum atau paling lama satu tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural. Kemudian jabatan direktur dalam aturan bilamana direktur rumah sakit kelas A maka sebelumnya per­nah memimpin kelas B dan direktur kelas B pernah memimpin direktur kelas C, begitu seterusnya," ujarnya. 

Adanya indikasi pelanggaran, PMII menuntut kepada Pemkab Pandeglang atau Bupati Irna agar meninjau kembali pengangkatan Direktur RSUD Berkah yang bukan bergelar dokter. Semua rumah sakit di Banten dipimpin oleh direktur bergelar dokter.

"Hanya RSUD Berkah yang bukan bergelar dokter. Sehingga pengang­katannya tidak relevan karena menab­rak aturan," tegasnya. 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manu­sia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang Mohammad Amri menyatakan, kalau pengangkatan Direktur RSUD Berkah Pandeglang Eniyati itu hasil dari open bidding atau lelang terbuka berdasarkan hasil seleksi Lembaga Administrasi Negara (LAN). "Jumlah peserta lelang itu sebanyak tiga orang yang dua di anta­ranya tenaga medis. Namun hasil seleksi LAN yang me­menuhi syarat itu pa­ramedis karena lolos se­leksi," tukasnya.(mg-01/tur).