DECEMBER 9, 2022
Kab Serang

Kades Tolak Bankeu Pemprov

post-img

SERANG - Kepala Desa di Kabupaten Serang bakal menolak bantuan keuangan (bankeu) dari Pemprov Banten. Bantuan itu dinilai terlalu kecil sehingga sulit untuk direalisasikan.

Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Selu­ruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Serang M Mauludin Anwar mengatakan, tahun ini Pemprov Banten rencananya akan memberikan bankeu Rp15 juta perdesa.

Menurutnya, angka itu terlalu kecil sehingga sulit untuk direalisasikan. "Kalau angkanya segitu, jelas kami keberatan," kata Kepala Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka ini kepada Radar Banten, Minggu (21/8).

Anwar mengatakan, Pemprov Banten seharusnya dapat meningkatkan lagi besaran bankeu tersebut. Supaya realisasi programnya juga dapat terasa untuk masyarakat.

Senada disampaikan Kepala Desa Bojongpandan, Kecamatan Tunjungteja Hulman. Kata dia, seluruh kepala desa sudah menolak bantuan keuangan tersebut. "Kita sudah sepakat semuanya, bah­kan di kabupaten lainnya di Banten juga sudah sepakat, kita akan tolak," tegasnya.

Hulman mengatakan, bantuan keuangan tersebut nominalnya terlalu kecil. Sehingga penggunaannya pun nantinya tidak maksimal. "Anggaran segitu kita bingung untuk apa, kita inginnya kan untuk pem­bangunan di desa, tapi terlalu kecil no­minal­nya," katanya.

Pihaknya berharap Pemprov Banten dapat memberikan bankeu minimal Rp50 juta seperti yang dilakukan pada tahun 2019. "Kalau bisa kita inginnya dibuatkan Perda setiap tahunnya Rp100 juta," ujarnya.

Dikatakan Hulman, bantuan keuangan tersebut sangat dibutuhkan oleh pemerin­tah desa. Karena masih banyak agenda pembangunan yang harus dituntaskan.

Ketua Apdesi Kecamatan Petir M Aopidi mengatakan, Apdesi Provinsi Banten sudah melayangkan surat kepada DPRD Provinsi Banten untuk beraudiensi membicarakan persoalan tersebut. "Surat sudah dilayangkan kepada pimpinan DPRD Provinsi Banten," katanya.

Jika hasil audiensi tidak ada titik temu, pihaknya akan melakukan aksi besar-be­saran. "Semua desa sudah sepakat me­nolak, bahkan kita akan aksi se Banten, kita akan duduki kantor gubernur," ujar Kepala Desa Kadugenep Kecamatan Petir ini.

Ia mengatakan, dari tahun ke tahun bankeu Pemprov Banten selalu mengalami penurunan. "Sebelum-sebelumnya Rp60 juta, tapi makin ke sini turun jadi Rp15 juta," ucapnya. 

Terkait itu, Anggota DPRD Provinsi Banten Dapil Kabupaten Serang Muhsinin mengatakan, pihaknya memaklumi sikap dari Apdesi. “Mungkin itu sudah sikap bersama dari teman-teman kepala desa, tapi memang kalau kebijakan provinsi seperti itu ya wajar saya kalau kepala desa protes,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, sikap dari kepala desa itu menjadi aspirasi yang akan disampaikan ke Pemprov Banten. Pihaknya akan mengevaluasi mengapa besaran bankeu untuk desa menurun. “Ini harus dievaluasi, bukannya bantuan keuangan meningkat malah menurun, pandemi Covid-19 sudah tidak jadi alasan lagi,” ujarnya. (jek)