^{UNJUK RASA: Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Buruh Serikat Pekerja Kabupaten Serang melakukan aksi unjuk rasa di depan kawasan Pemkab Serang, rabu (21/9).} 

^{Banyak Buruh Tak Dapat BSU}

SERANG – Sejumlah serikat buruh secara serentak kemarin melakukan aksi unjuk rasa. Isunya masih sama yakni menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 

Aliansi Serikat Buruh Serikat Pekerja (ASBSP) Kabupaten Serang melakukan aksi unjuk rasa di depan kawasan Pemkab Serang.Mereka menilai Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah bagi masyarakat terdampak kenaikan BBM bukan menjadi solusi.

    Koordinator Aksi dari Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak, Gas Bumi dan Umum, Yon Sepriyanto Putra mengatakan, adanya BSU dampak kenaikan BBM ini dinilai tidak tepat sasaran lantaran salah satu persyaratannya tidak pro terhadap buruh. Sehingga, tidak ada satupun buruh yang mendapatkan BSU tersebut.

“Walaupun ada BSU itu bukan solusi, salah satu persyaratannya gaji di bawah Rp3,5 juta, sedangkan gaji buruh Kabupaten Serang Rp4,2 juta bahkan ada yang lebih. Jadi, para buruh tidak ada yang dapat BSU itu, mana tanggungjawab negara yang katanya mau sejahterakan buruh,” katanya.

Pihaknya meminta Pemkab Serang untuk mengambil sikap adanya kenaikan BBM para buruh ikut terdampak. “Kami akan suarakan sampai akhir tahun, kenaikan BBM ini dampaknya sangat luar biasa, semua kebutuhan pokok ikut naik. Pemkab Serang harus ambil sikap, untuk segera membuat suatu formula agar UMK Serang bisa naik,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang, Mansur Barmawi mengatakan, pihaknya mendukung seluruh tuntutan yang disampaikan para buruh. Pihaknya juga akan mengirimkan surat pernyataan tuntutan para buruh tersebut ke DPR RI dan Presiden RI.

“Saya kira tuntutan buruh ini sangat masuk akal dan itu sangat kami rasakan kenaikan BBM ini dampaknya luar biasa. Kami merespon apa yang diharapkan oleh buruh, sehingga akan kami sampaikan apa yang diinginkan oleh buruh kepada DPR RI selaku pengambil kebijakan,” katanya.

    Di Kabupaten Tangerang, ribuan buruh dari berbagai serikat buruh yang tergabung dalam Aliansi Somasi mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Tangerang untuk segera mengabulkan tuntutan buruh terhadap pemerintah pusat.

Koordinator aksi Aliansi Somasi, Yangto mengatakan, bahwa pihaknya yang dari berbagai serikat semata-mata untuk menyatakan sikap dan aspirasi kepada anggota DPRD Kabupaten.

“Saat ini pihak DPRD Kabupaten Tangerang menolak aspirasi kami, yang mereka bilang bahwa aspirasi kami sama dengan aspirasi anggota DPRD Kabupaten Tangerang,” ujarnya, Rabu (21/9).

Dirinya mengungkapkan, adapun aspirasi dari Aliansi Somasi adalah, tolak kenaikan BBM, tolak kenaikan tarif dasar listrik yang berdaya 450 Watt, tolak Undang-Undang 11 tahun 2020 Cipta Kerja.

“Tadi kami sudah diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang pak Aditya Wijaya, dan beliau akan segera menindaklanjutinya kepada anggota DPR RI terkait tuntutan kami,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Aditya Wijaya menambahkan, dirinya saat ini tengah berkoodinasi dengan kawan-kawan yang berada di DPR RI. “Kami juga senantiasa berpihak kepada rakyat, termasuk para buruh dengan juga menolak kenaikan harga BBM, karena hal itu bisa membuat rakyat tambah menderita,” singkatnya.

KEPUNG KANTOR DEWAN

Tuntut Upah Naik

Seratusan aktivis buruh kembali melakukan unjukrasa menolak kenaikan harga BBM, menolak UU Cipta Kerja, dan mendesak kenaikan upah minimum provinsi tahun 2023. Mereka juga  menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota tahun 2023 sebesar 40 persen. Aksi dilakukan depan Kantor Gubernur Banten, KP3B pada Rabu (21/9).

Pantauan di lapangan, massa buruh mulai mendatangi KP3B pada Rabu siang, dan titik aksi di fokuskan di depan gerbang Kantor Gubernur.

“BBM naik, masa upah buruh tidak naik,” kata salah satu massa buruh saat menyampaikan orasinya.

Massa aksi yang berasal dari serikat buruh di Kabupaten Serang dan Kota Serang meminta Pemprov Banten memperjuangkan nasib buruh, yang terdampak kenaikan harga BBM akibat kenaikan harga bahan pokok juga ikut naik.

“Kami minta upah minimum 2023 naik 40 persen," tegasnya.

Unjukrasa buruh yang berlangsung damai diakhiri dengan audiensi bersama Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi.

Dihadapan perwakilan buruh, Septo mengungkapkan aspirasi serikat buruh telah ditindaklanjuti pemprov dan DPRD Banten.

"Semua tuntutan buruh sudah diakomodir, karena persoalan kenaikan harga BBM dan kenaikan upah minimum kewenangan pemerintah pusat," katanya.

Ia melanjutkan, terkait penolakan harga BBM, tuntutan buruh Banten telah diteruskan DPRD Banten ke DPR RI. Sementara terkait upah minimum telah diteruskan ke Kemenakertrans.

“Dewan Pengupahan Provinsi telah menyampaikan aspirasi serikat buruh ke Kemenaker,” tegasnya.

Sementara itu, Sekjen DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Banten, Erwin Supriyadi kepada wartawan mengatakan, kebijakan pemerintah menaikan harga BBM telah memicu kenaikan harga bahan pokok, sehingga para buruh di Banten kesulitan memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

“Kami minta pemerintah membatalkan kenaikan BBM, dan mendesak Pemprov dan DPRD Banten menyampaikan penolakan serupa,” tegasnya.

Selain menolak kenaikan harga BBM, lanjut Erwin, serikat buruh se- Banten juga menolak UU Cipta Kerja yang tidak pro buruh tapi pro pengusaha.

“Sejak awal kami sudah ditindas oleh UU Cipta Kerja, sekarang penderitaan kami bertambah dengan naiknya harga BBM," tegasnya.

Lantaran harga bahan pokok naik akibat harga BBM naik, tambah Erwin, maka tidak ada alasan bagi Pemprov Banten untuk menaikan upah minimum tahun 2023 juga naik hingga 40 persen.

"Tahun 2022 upah kami tidak naik sejak tahun 2020, dengan adanya kenaikan harga BBM kami menuntut upah minimum 2023 naik sebesar 40 persen," pungkasnya.

SIAP KEPUNG DEWAN

Sementara itu, buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Lebak akan melakukan aksi demonstrasi dan mengepung kantor DPRD Lebak pada 23 September 2022.

Aksi demonstrasi itu dilakukan oleh para buruh buntut akan kenaikan BBM yang disebut telah merugikan dan memberikan efek domino kepada masyarakat.

"Ya kita berencana akan melakukan aksi di kantor DPRD Lebak pada hari Jumat nanti dengan estimasi masa sekitar 1.000 orang lebih,” kata Ketua DPC SPN Lebal Sidik Uen kepada Radar Banten, Rabu (21/9).

Sidik mengatakan, dalam aksinya nanti, pihaknya memberikan beberapa tuntutan diantaranya yakni penolakan keniakan BBM, penolakan UU Omnibus Law - Cipta Kerja, dan juga menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2023 sebesar 10 hingga 13 persen.

Tuntutan itu disampaikan sebab, kenaikan harga BBM sendiri sudah menciptakan efek domino seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, juga ongkos karyawan.(jek-mul-den-mg02/air)