SERANG - Provinsi Banten sudah 100 hari dipimpin Pj Gubernur Al Muktabar. Namun ki­nerja Al Muktabar dinilai mahasiswa belum memuaskan harapan publik. 

Bahkan Aliansi BEM Banten Bersatu memberikan rapot merah terhadap kinerja Pj Gubernur.

Menurut Kordinator Aliansi Bem Banten Bersatu Haykal Afdhal Dzikri, sejak Pj Gubernur Banten Al Muktabar dilantik 12 Mei 2022 lalu, hingga saat ini belum ada pengaruh yang signifikan untuk masyarakat Banten.

“Hingga 100 hari pertama kepemimpinan Pj Gubernur, belum memberikan kebijakan yang strategis dan berdampak bagi masyarakat Banten. kami BEM Banten Bersatu menilai kinerja PJ gubernur statg­nan dan tanpa ada arah dan tujuan yang jelas,” kata Dzikri dalam keterangan pers Aliansi BEM Banten Bersatu, Minggu (21/8).

Aktivis mahasiswa Untirta ini melan­jutkan, Al Muktabar kepala daerah man­datoris tanpa proses pemilihan langsung, harusnya sadar akan tugasnya menye­lesaikan urusan-urusan yang belum dituntaskan oleh pemimpin sebelumnya, dan menindaklanjuti Rencana Pemba­ngunan Daerah yang sudah disusun dalam rancangan.

“Ada beberapa persoalan yang perlu dise­lesaikan oleh Pj Gubernur Banten, namun pada 100 hari pertama justru sibuk dengan kegiatan seremonial,” tutur Dzikri.

Ia menyebutkan sedikitnya ada empat per­soalan yang mestinya dituntaskan se­cara konkret oleh Pj Gubernur Banten. Pertama, soal penganguran. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten mencapai 8,5 persen, yang mana angka ini itu merupakan Angka Tertinggi di Indonesia.

Kedua, soal pendidikan. Angka putus sekolah di Banten pun dinilai masih tinggi yakni berjumlah 88.015 berdasarkan pusat data dan informasi (pusdatin) Kemen­dikbud. Sementara gagasan Sekolah Metaverse yang menjadi inovasi dari PJ Gu­bernur pun terlihat tidak terukur imple­mentasinya, karena untuk mem­bangun sistem sekolah metaverse diperl­ukan sarana dan prasarana yang leng­kap dan juga perlu menghitung seberapa besar kemampuan pelajar dalam memanfatkan teknologi.

Selanjutnya ketiga, persoalan kesehatan. Hingga saat ini angka stunting di Banten masih memprihatinkan, survei status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) mencatat sebanyak 294.862 angka balita stunting dan Banten menempati lima besar provinsi dengan angka stunting tertinggi di In­donesia.

“Banten sebagai wilayah yang statragis dipulau jawa, seharusnya dapat men­cip­takan lingkungan yang sehat dan layak bagi masyarakatnya,” tutur Dzikri.

Terakhir Keempat, persoalan birokrasi. Reformasi birokrasi ditubuh Pemprov Banten kondisinya belum bisa dikatakan sebagai good goverment, padahal Pj Gubernur Banten seorang birokrat yang se­harusnya mampu menerapkan asas keterbukaan informasi publik dan memaksimalkan digitalisasi dalam pemanfaatan birokrasi di pemerintahan.

“Sudah seharusnya PJ Gubernur Fokus bekerja menjalani apa yang menjadi tu­gasnya, dan tidak disibukan dengan hal yang sifatnya simbolik. mengingat PJ Gubernur Al Muktabar adalah kepala daerah yang dimandatkan oleh Kepres 50/p tahun 2022 dan tidak dipilih secara langsung,” urainya.

Atas kinerja Al Muktabar selama tiga bulan 10 hari, maka Aliansi BEM Banten Bersatu sepakat memberikan rapot merah.

“Penilaian selama 100 Hari Kerja PJ Gu­bernur Al Muktabar, kami memberikan rapot merah atas evaluasi dan kinerjanya sebagai orang nomor satu Banten. Kami pun siap untuk turun aksi ke jalan dan menyuarakan aspirasi masyarakat dalam waktu dekat,” pungkas Dzikri.

Berbeda dengan penilaian mahasiswa, Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia M Ojat Sudrajat justru mengapresiasi kinerja 100 hari kerja Al Muktabar yang dinilai berhasil membangun komunikasi yang cukup cair dengan unsur Forkopimda di Banten, begitu juga dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan media.

“Kami menilai secara objektif kinerja 100 hari kerja Pj Gubernur cukup baik. Mes­kipun memang masih banyak pe­kerjaan rumah yang harus segera dise­lesaikan dalam satu tahun pertama memimpin Banten,” tegasnya.

Ojat menambahkan, rapot yang pas untuk diberikan kepada Al Muktabar adalah rapot biru. Kalau dari skala 10, nilai yang layak diberikan adalah 7 untuk Al Muktabar. “Belum sempurna memang, tapi banyak yang sudah dikerjakan. Masukan kami, Pj Gubernur diharapkan segera melakukan konsolidasi ke dalam, itu yang kelihatan masih kurang di awal kepemimpinannya,” tegasnya.

Secara umum, Ojat mengaku sepakat dengan mahasiswa untuk mengawasi ki­nerja Pj Gubernur sejak awal kepe­mim­pinannya.

“Bahwa sebagaimana umumnya 100 hari kerja pertama seorang kepala daerah, dijadikan salah satu tolak ukur penilaian terhadap kinerja seorang kepala daerah tersebut,” bebernya.

Rapot biru yang diberikan, lanjut Ojat, cukup wajar karena dalam persoalan hukum misalnya, Al Muktabar langsung melakukan MoU dengan Kejaksaan Tinggi Banten di bidang Keperdataan dan Tata Usaha Negara bahkan sampai ke Bank Banten.

“Penegakan hukum di era Pj Gubernur Ban­ten seperti kasus kredit macet di Bank Ban­ten mulai terungkap,” ujarnya.

Adapun pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, tambah Ojat, dalam bidang pendidikan tentang penempatan Kepala Sekolah harus dipercepat secara porprosional mengingat segera memasuki bulan kedua tahun ajaran 2022/2023. Terkait gagasan sekolah metaverse atau sekolah terbuka harus disiapkan dengan matang agar tahu ajaran 2023/2024 dapat dilaksanakan sebagai solusi pada saat PPDB.

Berikut terkait mutasi atau rotasi antar PNS dari tingkat staf, eselon IV, eselon III dan eselon II dilakukan secara por­pro­sional dan obyektif dengan memenuhi unsur normative sebagaimana ketentuan Pasal 190 PP 11 Tahun 2017 Tentang Ma­najemen PNS

“Kami harap Pj Gubernur segera rapatkan barisan antar OPD dengan menjaga sinergi dan lakukan punishment and reward,” pungkasnya.

Sebelumnya, Al Muktabar sejak 12 Agus­tus lalu atau tepat tiga bulan memimpin Ba­nten mengaku siap menerima saran dan kritik dari semua pihak terkait kepemimpinannya.

”Yang penting kita telah berusaha untuk menjalankan tugas pokok sesuai fungsinya, semua parameternya aturan, lalu ada yang berwenang melakukan itu dan tentu bagian dari langkah langkah itu bisa juga dilihat dari faktor makro,” katanya.

Terkait pengangguran, Al mengatakan bahwa angkanya masih tinggi di Banten na­mun saat ini paling tidak ada tren peng­angguran menurun.

“Kemudian juga tren pertumbuhan eko­­nomi meningkat dari 5,4 persen menjadi 5,7 persen lebih. Begitu juga tren kemiskinan sedikit menurun. Adapun kondisi inflasi yang cukup meningkat tapi setelah saya dalami inflasi itu ternyata faktor yang tidak langsung terefek kepada masyarakat kita, contoh inflasi dipengaruhi oleh tata niaga aftur di bandara Soekarno-Hatta,” urainuam

Dari indikator makro, lanjut Al, itu bagian dari yang telah dilakukan juga sebagai aktivitas 3 bulan pertama. Adapun terkait stunting, ini menjadi salah satu tugas khusus dari Presiden.

“Kami terus bergerak, saya mengontrol lewat beberapa kebijakan, diantaranya kebijakan pembiayaan karena stunting itu harus di tangani secara komprehensif, umpamanya pekerjaan OPD, paling tidak saya cek ada sampai 20 OPD yang berkaitan langsung dalam upaya stunting dan gizi buruk penanganannya,” urainya.

Akhir pekan lalu, saat Al Muktabar mem­buka kegiatan Seminar Nasional dan Silaturahmi Kerja Wilayah ICMI Orwil Banten. Ia memaparkan pencapaian ter­kait laju pertumbuhan ekonomi dalam tiga bulan terakhir.

“Secara umum perekonomian Provinsi Banten bagus. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten sedikit di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pengangguran dan kemiskinan terjadi penurunan. Demikian pula dengan inflasi yang masih di bawah Nasional,” kata Al dihadapan pengurus ICMI Orwil Banten di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), KP3B Curug, Kota Serang, Sabtu (20/8).

Ia melanjutkan, ada tiga komponen pe­nyumbang inflasi yaitu avtur, cabe, dan sewa rumah. Hal itu menunjukkan basis pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada ekonomi produktif.

“Kendati inflasi meningkat, namun Pemprov Banten memastikan akan mem­berikan pelayanan untuk kelancaran produksi terhadap industri-industri yang beroperasi di Provinsi Banten,” pungkas Al. (den/air)