DECEMBER 9, 2022
Pandeglang

Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Minim

post-img

PANDEGLANG – Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PP) Pandeglang masih minim. Hingga Agustus 2022, pendapatan PKB baru 45,47 persen atau Rp44,7 miliar dari target Rp98,4 miliar lebih.

Kepala UPTD PPD Pandeglang pada Bapenda Banten Epy Shafiullah menyatakan, dirinya optimistis pada akhir Desember 2022 target PKB di UPTD PPD Pandeglang tercapai 100 persen. Apalagi sekarang Penjabat Gubernur Banten telah mengeluarkan kebijakan penghapusan denda PKB. Hal itu diyakini akan menjadi stimulan bagi masyarakat untuk membayar pajak ke Samsat Pandeglang.

“Iya, hingga pertengahan Agustus 2022, penerimaan PKB baru 45,47 persen dari target Rp98,4 miliar,” kata Epy kepada Radar Banten, kemarin.

Presidium Korps Alumni HMI (Kahmi) Provinsi Banten ini mengungkap, dia dan jajarannya sudah berupaya mak­simal melakukan penagihan terhadap wajib pajak. Bahkan, para pegawai Samsat Pandeglang rutin melakukan penagihan door to door ke masyarakat. Termasuk menggandeng Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pandeglang untuk melakukan operasi pajak ken­daraan di jalan raya.

“Ke depan, penagihan door to door dan operasi pajak akan diintensifkan. Sehingga penerimaan PKB bisa terus ditingkatkan,” ujarnya.

Dijelaskan Epy, Penjabat Gubernur Banten telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Penghapusan Pokok dan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II, dan untuk kendaraan mutasi dari luar daerah..

"Untuk mutasi dari luar daerah masuk ke Banten ini pokoknya juga dikurangi 20 persen. Sedangkan kalau dari dalam (antar daerah di Banten) hanya bebas BBNKB II saja," jelasnya.

Setelah kebijakan penghapusan PKB, Epy mengakui, ada kenaikan pemba­yaran pajak dari masyarakat.

"Kita belum cek berapa persen kenai­kannya. Tapi sudah ada peningkatan. Mudah-mudahan dengan adanya progr­am ini, target yang ditetapkan ke UPTD Pandeglang tercapai," ha­rapnya.

Kata Epy, pajak yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah akan digunakan sepenuhnya untuk mendu­kung kegiatan pembangunan di Provinsi Banten. Untuk itu, dirinya mengajak ke­pada masyarakat untuk patuh mem­bayar pajak, karena dana yang dihim­pun akan dikembalikan lagi untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sarana kesehatan, pendidi­kan, dan yang lainnya.

Petugas Ruang Kontrol Pelayanan di Samsat Pandeglang Mahdi Fahlevi menambahkan, Pergub Nomor 24 Tahun 2022 disambut antusias ma­syarakat.

"Ada peningkatan bayar pajak, termasuk melakukan mutasi dari luar daerah ke Banten. Untuk syarat mutasi cukup bawa BPKB asli, STNK asli, kwitansi pembelian, KTP pemilik ter­akhir, dan kendaraan dicek fisik," terangnya.(mg-01/tur)