SERANG – Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK) mengumpulkan 85 Anggota DPRD Provinsi Banten. Se­lama tiga jam lebih puluhan anggota dewan dikumpulkan.

Pengumpulan para anggota DPRD Provinsi Banten bersama pa­sangannya itu dilakukan KPK untuk mensosialisasikan anti­ko­rup­si bagi legislatif di Hotel Ho­ri­son Ultima Ratu Serang, Rabu (23/8). Kegiatan ini merupakan rang­kaian yang dilakukan oleh In­­spektorat Provinsi Banten ber­sa­ma dengan KPK dan Penyuluh Antikorupsi.

Pj Gubernur Banten, Al Muktabar me­ngatakan, kegiatan ini meru­pa­kan kegiatan keempat yang di­lakukan. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan bagi kepala sekolah, pengusaha, dan ASN. “Jadi lengkap komponen agen­da kerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Provinsi Banten. 

Kita mendapatkan pem­be­la­jaran dari KPK dalam rangka sosialisasi antikorupsi,” ujar Al.

Ia mengatakan, hal utama yang perlu dilakukan yaitu saling mengingatkan an­tara satu dengan yang lainnya dalam pro­ses pencegahan korupsi. Sehingga, ke­giatan sosialisasi tersebut menjadi wadah untuk saling mengingatkan. 

“Ada beberapa materi yang disampaikan langsung dari KPK, mudah-mudahan ini menjadi bagian jalan kita dalam melak­sanakan dan mengimplementasikan good governance, pemerintahan yang ber­sih, untuk memastikan upaya mencapai ke­sejahteraan masyarakat,” tegas pria yang masih menjabat sebagai Sekda Banten definitif ini. Al juga menyampaikan dengan dilakukannya mitigasi atau peme­taan sejak dini apa saja yang memung­kinkan terjadi ke depan, diharapkan mampu menjadi upaya bersama mewu­judkan pemerintahan yang bersih. 

“KPK akan membicarakan secara teknis apa saja yang boleh dan apa saja yang da­pat melanggar. Itu ikhtiar kita untuk saling mengingatkan. Bahwa ini tugas kita bersama untuk mencapai good go­ver­nance,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Ban­ten, Andra Soni dalam sambutannya me­ngatakan, kegiatan sosialisasi tersebut penting dan strategis dalam rangka pen­cegahan dan pemberantasan korupsi khu­­susnya di Provinsi Banten. Lantaran, upaya yang dilakukan bukan hanya kepada pejabat negara, pejabat daerah dan ASN saja, tetapi juga melibatkan pasangan ma­sing-masing.

“Kami mengapresiasi kepada KPK RI atas koordinasi dan supervisi dalam rang­ka melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Banten,” ujarnya.

Andra juga menyampaikan kegiatan so­sialisasi tersebut dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi, serta upaya dan inovasi dalam pencegahan korupsi di level daerah.

“Adanya sosialisasi ini tentu sangat ber­manfaat bagi kita semua,” tuturnya. Ia berharap, sosialisasi yang melibatkan keluarga ini sebagai upaya pencegahan dimulai dari komunitas terkecil yakni keluarga. “Dan dari keluarga akan terben­tuk generasi yang akan datang untuk memperkuat upaya kita dalam mewu­jud­kan Indonesia khususnya Banten yang bebas korupsi,” tegasnya.(nna/air)