Jangan Main-main dengan PPDB
CILEGON - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP dan SMA di Kota Cilegon mendapatkan sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon.
DPRD mengingatkan kepada Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Cilegon untuk tidak main-main dengan PPDB.
Main-main yang dimaksud legislatif misalnya bersikap curang selama PPDB dengan memanipulasi data peserta.
Bahkan, DPRD Kota Cilegon mengingatkam agar tidak ada praktik suap menyuap selama pelaksanaan PPDB. “PPDB haru berjalan adil dan transparan, karena itu hak semua masyarakat,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Faturohmi, Jumat (24/6).
Dijelaskan Faturohmi, PPDB harus berjalan sebagaimana mestinya. Seluruh aturan yang berlaku harus diterapkan.
Faturohmi mengaku akan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengadu jika menemukan kecurangan selama pelaksanaan PPDB.
Faturohmi menilai aturan yang sudah ada saja sudah mempersulit masyarakat, karena itu jangan lebih dipersulit.
Dengan adanya aturan zonasi membuat masyarakat sulit mendaftarkan anaknya karena persoalan aturan jarak.
Kecamatan Grogol misalnya, banyak masyarakat yang tidak bisa mendaftarkan anaknya di SMA Negeri.
Hal itu lantaran, sekolah SMA Negeri yang berada di dekat kecamatan Grogol hanya SMA Negeri 2 Cilegon atau dikenal dengan nama SMA KS.
Sedangkan, secara kewilayahan SMA itu berada di Kecamatan Purwakarta, sehingga masyarakat di Grogol tidak bisa mendaftar sekolah.Di sisi lain, tidak ada satu pun sekolah SMA negeri yang berada di Kecamatan Grogol. “Persoalan ini selalu terjadi di setiap tahun, masyarakat selalu sulit untuk mendaftarkan anaknya di sekolah (SMA/SMK) negeri,” ujar Faturohmi.
Sebelumnya, Kepala Dindik Kota Cilegon Heni Anita Susila menjelaksan, pelaksanaan PPDB akan dilakukan sebagaimana mestinya.
Ia pun mengaku akan terus mengawal jalannya PPDB agar tidak alami kendala baik teknis maupun non teknis. “Kami pastikan PPDB akan berjalan secara adil dan transparan,” ujarnya. (bam/alt)
