Tak Perlu Izin Mendagri

SERANG – Menteri Dalam Negeri (Men­­dagri) mengeluarkan surat edaran (SE) terkait Penjabat (Pj) kepala daerah, baik gubernur atau bupati/walikota. Dengan SE yang terbit 14 September 2022 ini, maka kewenangan Pj Gubernur Banten Al Muktabar ter­kait kepegawaian meluas.

Dalam SE Nomor 821/5492/SJ itu disebutkan Pj kepala daerah tidak perlu mengajukan permohonan persetujuan tertulis untuk melakukan pemberhentian alias mutasi dan menjatuhkan sanksi kepada pejabat atau ASN. Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian membe­ri­kan persetujuan tertulis kepada Pe­laksana Tugas (Plt), Penjabat (Pj), dan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur, atau Bupati/Wali Kota untuk melakukan pem­berhentian, pemberhentian se­men­tara, penjatuhan sanksi atau tin­dakan hukum lainnya kepada pejabat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota yang melakukan pelang­garan disiplin atau tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Meskipun mendapatkan keluasan ke­we­nangan, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengaku akan taat aturan dan azas. “(Untuk rotasi-red) kita lihat kebutuhan organisasi,” tegas Al, kemarin.

Pria yang masih menjadi Sekda Banten definitif ini menerangkan, reformasi birokrasi itu tidak identik dengan me­mindah-mindahkan pegawai. Bagi­nya, reformasi birokrasi adalah pe­nataan secara keseluruhan atau kom­prehensif dengan berbagai pende­katannya untuk memantapkan tujuan organisasi agar tercapai.

“Bahwa salah satu instrumen ada penyesuaian tempat, itu hal yang secara teknis,” tegasnya. Disinggung mengenai rotasi pegawai apakah bakal dilakukan tahun ini, orang nomor satu di Banten ini lagi-lagi mengaku bakal melihat kebutuhan organisasi.

Walaupun saat ini setidaknya ada tujuh jabatan eselon II yang kosong, te­tapi Al mengaku sudah ada solusinya dengan penunjukkan pejabat sementara dan dilakukan secara bertahap.

Diketahui, saat ini ada tujuh jabatan eselon II yang kosong di Pemprov Banten. Yakni Kepala Biro Umum, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Organisasi, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Ko­munikasi Informatika Statistik dan Persandian, serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Dari tujuh itu, satu jabatan sudah rampung seleksi terbukanya yakni Kepala DPMPTSP.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Nana Supiana mengatakan, SE Mendagri itu menegaskan, mutasi antar daerah dapat dilakukan Pj kepala daerah untuk mengefisienkan birokrasi, sehingga tidak perlu izin lagi ke Kementerian Dalam Negeri. “Antar instansi daerah, antar instansi pusat. Itu kewenangan Pj Gubernur tidak perlu minta izin. Hanya itu. Kalau yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Harus izin Kemendagri,” tegas Nana.

Untuk pengisian jabatan eselon II, ia menerangkan, Pj Gubernur tetap harus meminta izin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sedangkan untuk pemberian hukuman disiplin, misalnya ada ASN yang terkena tindak pidana, baik korupsi ataupun umum kemudian ditahan sementara, maka otomatis hu­kuman disiplinnya tidak perlu izin untuk efisiensi birokrasi. “Laporan setelah ada sanksi itu diterapkan sesuai prosedural mekanismenya. Maksimal tujuh hari harus lapor,” tuturnya.

Sementara untuk yang lainnya, Nana mengaku tetap terikat pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. (nna/air)