Umar: Dicicil Hanya Dua Kali Anggaran 

SERANG-Raperda Usul Gubernur Tentang Pem­ben­tukan Dana Cadangan Pilgub Banten Tahun 2024, direvisi Pansus DPRD Banten. Revisi dilakukan lantaran ada perubahan, dari rencana empat kali cicilan menjadi dua kali cicilan.

Wakil Ketua Pansus Umar Bin Barmawi me­ngatakan, pembahasan anggaran Pil­gub Banten 2024 sebenarnya sudah ram­pung pekan lalu, namun gagal dipa­ri­purnakan lantaran berdasarkan arahan Kemendagri, pengalokasian anggaran Pilgub Banten baru bisa dilakukan dalam APBD 2023.

“Awalnya akan dicicil empat kali anggaran, mulai dari APBD Perubahan 2022, APBD 2023, APBD Perubahan 2023 dan APBD 2024. Namun arahan Kemendagri cukup dicicil dua kali anggaran saja yakni pada APBD 2023 dan APBD 2024,” kata Umar kepada wartawan akhir pekan lalu.

Politikus PKB ini melanjutkan, revisi yang dilakukan Pansus hanya soal peng­alo­kasian anggarannya saja, sehingga akhir September ini sudah bisa dipari­pur­nakan menjadi Perda.

“Oktober kan sudah mulai pembahasan ran­cangan APBD 2023, jadi Raperda Pem­bentukan Dana Cadangan Pilgub Banten 2024 harus segera ditetapkan menjadi Perda, sebagai dasar untuk mengalokasikan ang­garan di APBD 2023 dan 2024,” bebernya.

Secara prinsip, tambah Umar, revisi yang dilakukan Pansus tidak sampai me­ru­bah anggaran Pilgub yang diusulkan Pemprov Banten.

“Anggarannya tetap sebesar Rp600,1 mi­liar sesuai kesepakatan Badan Anggaran DPRD dan TAPD Provinsi Banten, untuk KPU dan Bawaslu Banten,” urainya.

Selain menindaklanjuti arahan Kemen­da­gri, revisi Raperda yang dilakukan Pan­­sus juga sesuai dengan hasil kunjungan ker­ja (kunker) Pansus ke DPRD Jawa Te­ngah yang sudah lebih dulu memiliki Perda Pembentukan Dana Cadangan Pil­gub Jateng tahun 2024.

“DPRDJawa Tengah 2024 telah mene­tapkan dana cadangan Pilgub sebesar Rp900 miliar, dicicil empat kali anggaran yang telah dimulai sejak APBD murni 2021, 2022, 2023 dan 2024,” tegas Umar.

Berdasarkan hasil rapat Badan Musya­warah (Bamus DPRD Banten) pada 20 September 2022 lalu, kata Umar, Raperda Usul Gubernur Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilgub Banten Tahun 2024 akan diparipurnakan kembali pada 28 September 2022, sebelum Pj Gubernur Banten menyampaikan nota pengantar Raperda APBD tahun anggaran 2023.

“Meskipun sempat tertunda, Insya Allah Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pilgub Banten ini akan segera ditetapkan menjadi perda akhir bulan ini,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD Banten, M Nawa Said membenarkan bila Bamus DPRD sudah menjadwalkan ulang rapat paripurna pengambilan keputusan DPRD terhadap Raperda pembentukan dana cadangan Pilgub Banten 2024.

“Tadinya kan mau ditetapkan sebelum APBD Perubahan 2022 diparipurnakan DPRD. Namun karena tidak bisa mengalo­ka­sikan dana Pilgub di APBD perubahan, makanya ditunda dulu,” ungkapnya.

Terpisah, Koordinator Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Banten, Ramelan menga­takan, kebutuhan KPU Banten untuk melaksanakan Pilgub 2024 sebesar Rp499 miliar lebih, dengan skema penganggaran selama empat kali cicilan.

“Tapi ternyata tidak bisa dianggarkan di APBD Perubahan, harus di APBD murni. Tentu kami tidak ada persoalan dicicil dua kali, karena nilainya tetap sama,” katanya.

Ia berharap, Pansus DPRD Banten mela­kukan percepatan dalam melakukan revisi Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilgub Banten 2024.

“Semoga akhir bulan ini segera ditetapkan menjadi perda, tidak ditunda lagi,” tuturnya.

Senada, Koordinator Divisi Organisasi Ba­waslu Banten Abdurrosyid Siddiq menga­takan, Bawaslu Banten yang semula meng­usulkan ke pemprov hampir Rp200 miliar, kemudian direvisi menjadi Rp97 miliar.

“Hasil perhitungan kami dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, anggaran pengawasan Pilgub Banten 2024 idealnya sama dengan Pilgub 2017 sebesar Rp125 miliar. Namun lantaran cost sharing Bawaslu provinsi dengan Bawaslu Kabupaten/kota tidak sebesar KPU, maka disetujui pemprov sebesar Rp97 miliar,” katanya.

Kendati begitu, lanjut Rosyid, Pemprov Ban­ten memberikan opsi bila DPRD menye­tujui agar anggaran Bawaslu ditambah.

“Informasi terakhir, anggaran untuk Bawaslu Banten ada penambahan lebih dari dua miliar,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) se­laku Bendahara Umum Daerah Provinsi Ban­ten, Rina Dewiyanti mengatakan, Pem­­prov Banten sangat konsen dan berko­mitmen atas penyediaan dana untuk penyelenggaraan Pilgub Banten 2024. Pemprov telah menganggarkan untuk penyelenggaraan tersebut sesuai dengan perhitungan bersama KPU dan Bawaslu.

“Anggarannya bahkan akan ditambah, dari semula Rp596,29 miliar menjadi Rp600,1 miliar. Kenaikan tersebut diper­untukan untuk penambahan bagi Ba­waslu, lantaran menyesuaikan dengan ketentuan yang telah diatur,” katanya.

Terkait skema cicilan, tambah Rina, berdasarkan arahan Kemendagri hanya bisa dianggarkan dalam APBD murni.

“Jadi anggaran Pilgub Banten sebesar Rp600,1 miliar hanya akan dicicil dua kali, dimulai pada APBD murni 2023 dan 2024,” ungkapnya. (den/air)