Pendataan Terkendala

CILEGON – Proses pendataan honorer mengalami kendala karena sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) diduga belum mendaftarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke sistem Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Hal tersebut dikeluhkan oleh sejumlah honorer di Kota Cilegon. Mereka mengeluh karena persoalan tersebut mereka tidak bisa menginput data ke sistem pendataan pegawai non aparatur sipil negara (ASN).

Dikonfirmasi wartawan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cilegon, Hayati Nufus menjelaskan, erornya NIK honorer tersebut bukan karena tidak aktif atau tidak terdata di sistem kependudukan dan pencatatan sipil. Nufus memperkirakan hal itu terjadi karena OPD tempat honorer tersebut bertugas belum menginput atau mendata NIK tersebut ke dalam sistem.

Karena masing-masing dinas harus mendata masing-masing honorer yang bekerja di OPD tersebut. “Bukan karena NIK yang belum aktif atau tidak terdaftar di Dukcapil tapi karena non ASN yang bersangkutan belum atau sedang dalam proses pendataan OPD masing-masing,” ujar Nufus, Senin (26/9).

Dijelaskan Nufus, Disdukcapil Kota Cilegon bahkan sudah membantu pemdampingan validasi data bekerja sama dengan BKPSDM.

Pendampingan itu sesuai dengan Surat Permohonan Pendampingan Validasi Data Kependudukan dari BKPSDM, Nomor 470/705/PPIK Tanggal 30 Agustus 2022.

Dijelaskan Nufus, bagi non-ASN yang masih ada permasalahan-permasalahan mengenai pendataan bisa melaporkan ke sistem yang telah disiapkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). 

“Non ASN yang masih ada permasa­lahan silahkan lapor ke LINK https://bit.ly/LaporPendataan,” kata Nufus.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Cilegon Jubaedi menjelaskan, persoalan NIK itu terjadi karena adanya perbedaan antara data di OPD dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Untuk menyikapi persoalan tersebut menurut Jubaedi perlu ada pencocokan data di level OPD. “Cocokin tenaga honorer dengan data yang betul di OPD masing-masing dulu, kalau mentok baru ke BKPSDM, kita ada help desk,” ujarnya.

Diketahui saat ini pemerintah sedang melakukan pendataan non-ASN atau honorer sesuai dengan arahan Kemen­terian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Pendataan akan dilakukan hingga akhir September. Per 1 Oktober pe­merintah harus mengunggah data honorer sesuai dengan kriteria Ke­menpan-RB.

Data itu kemudian rencanan akan diuji publik oleh Kemenpan RB guna mengetahui seberapa besar kebutuhan honorer yang diperlukan pemerintah daerah. (bam/air)