Honorer Teknis dan Administrasi Ultimatum Pemkot Cilegon
Tenaga kerja teknis dan
administrasi honorer di Kota Cilegon mengultimatum Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon tentang keseriusan pemerintah dalam memperhatikan nasib para honorer.
Mereka meminta pemerintah serius memperjuangkan nasib mereka agar bisa diprioritaskan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Serta, terlepas dari ancaman penghapusan tenaga honorer.
Mereka mengaku akan membuat gerakan yang bisa mengganggu stabilitas pemerintahan jika pemerintah tidak serius memperjuangkan nasib mereka.
“Kami sudah cape dan lelah menunggu mengenai Anjab dan kuota yang tidak sesuai, yang jadi harapan kami tenaga honorer teknis dan administrasi,” ujar Ketua Forum Komunikasi Tenaga Teknis dan Administrasi Honorer (Fortrah) Kota Cilegon Mohamad Fatoni.
Dikatakan Fatoni, honorer teknis dan administrasi tersebar di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Cilegon. Peran mereka sangat penting karena selama ini mereka menjadi ujung tombak setiap kegiatan pemerintahan.
Jika pemerintah tak kunjung menunjukkan sikap yang berpihak kepada honorer teknis dan administrasi, maka tidak menutup kemungkinan para honorer akan melakukan aksi mogok kerja.
“Kalau kami instruksikan stop bekerja dalam satu hari, kira-kira Cilegon akan berjalan atau enggak?” tanyanya dengan nada ancaman.
Dikatakan Toni, honorer sempat mendapatkan angin segar karena keran penerimaan P3K kembali dibuka pada tahun ini. Namun, kuota yang tersedia untuk tenaga teknis dan administrasi sangat kecil. Mayoritas kuota untuk guru dan tenaga medis.
Dikatakan Toni, dari informasi yang diterima dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cilegon, rencananya kuota P3K untuk Kota Cilegon sebanyak 1.064 orang. Jumlah itu dibagi untuk kuota guru sebanyak 626, tenaga kesehatan 253, dan untuk honorer teknis dan administrasi hanya 185 orang.
Pembagian kuota itu dinilai jauh dari harapan para honorer teknis dan administrasi.
Salah satu unsur Pimpinan Presidium Fortrah Ficky menjelaskan, jumlah honorer teknis dan administrasi di lingkungan Pemkot Cilegon sebanyak 3.500 orang. Jumlah itu tersebar di seluruh OPD di lingkungan Pemkot Cilegon. Selama ini, mereka berperan sangat penting bagi jalannya roda pemerintahan.
Berbagai upaya Fortrah demi memperjuangkan nasib telah dilakukan. Mulai dari mengadu kepada Walikota Cilegon Helldy Agustian, mengadu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, kemudian bersurat kepada BKPSDM, serta pemerintah pusat. Namun, sampai saat ini para honorer tersebut masih belum mendapatkan kepastian hukum tentang nasib mereka.
Sebelumnya, dikonfirmasi secara terpisah, Kepala BKPSDM Kota Cilegon Jubaedi membenarkan jika akan ada penerimaan P3K. Namun, ia belum bisa menjelaskan lebih detail tentang waktu dan jumlah kuota. Semuanya masih menunggu petunjuk lanjutan dari pemerintah pusat.
Pada penerimaan P3K kali ini, Pemkot Cilegon akan memprioritaskan honorer atau pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selama ini telah bekerja di Pemkot Cilegon. Namun, tetap menyesuaikan dengan kriteria P3K. (bam/don)
