DECEMBER 9, 2022
Pandeglang

Pesisir Rawan Peredaran Narkoba

post-img

PANDEGLANG - Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten komitmen untuk mengawasi penyalahgunaan peredaran narkoba di Pandeglang. Upaya tersebut diharapkan untuk memutus rantai peredaran narkoba, khususnya kepada generasi muda di 35 kecamatan.

Kepala BNN Provinsi Banten Brigjen Pol Hendri Marpaung mengatakan, ada beberapa daerah di Pandeglang yang menjadi daerah rawan narkoba, dianta­ranya sepanjang perairan di selatan di Kota Badak. 

"Kita akan lakukan pena­nganan melalui kerja sama yang sudah dilakukan dengan Pemkab Pandeglang," katanya kepada wartawan, kemarin.

Untuk itu, Hendri berharap sinergi antara BNN Banten dengan Pemkab Pandeglang ditingkatkan. Sehingga dapat meminima­lisasi ruang gerak pengedar narkoba di kabupaten yang dikenal dengan sebutan seribu ulama dan sejuta santri tersebut.

"Kita bersyukur, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Banten hanya Kabupaten Pandeglang yang memiliki Mal Pelayanan Publik," ujarnya.

Hendri berjanji akan menjalankan tugas dan amanah dalam mencegah peredaran narkoba di Pandeglang. Ke depan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan penanganan peredaran narkoba bersama aparat kepolisian dari Polres Pandeglang maupun Polda Banten.

"Hadirnya MPP di Pandeglang merupakan salah satu komitmen Pemkab Pandeglang dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang Ida Novaida mengatakan, kerja sama yang dilakukan itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nantinya, BNN menjadi salah satu pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pandeglang.

"Kerja sama ini dibangun sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masya­rakat," jelasnya.

Selain BNN, Pemkab juga menjalin kerja sama dengan beberapa instansi lainnya, seperti Polres Pandeglang dan Pengadilan Agama Pandeglang. Kerja sama yang terjalin itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan menekan peredaran narkoba di Pandeglang. "Semoga hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang optimal bisa terpenuhi dengan baik," ujarnya. (dib/tur)