KEBIJAKAN Bupati Irna Narulita yang meng­alo­kasikan anggaran Rp38 miliar untuk pengadaan sepeda listrik bagi RT/RW mendapat peno­la­kan dari empat fraksi di DPRD Pandeglang. Em­pat fraksi yang me­nolak pengadaan se­peda listrik, yaitu Fraksi Ge­rindra, Golkar, PKB, dan Fraksi PPP DPRD Kabupaten Pandeglang.

Sementara itu, enam fraksi di DPRD Pan­de­glang mendukung pe­ngadaan sepeda listrik, yaitu Fraksi De­mokrat, PDI Perjua­ngan, PKS, PAN-PBB, dan Fraksi Nasdem-Perindo. Gelombang penolakan terhadap kebijakan Irna Narulita juga datang dari pengurus RT, akademisi, dan aktivis mahasiswa di Pandeglang.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pandeglang menolak pengadaan sepeda listrik senilai Rp38 miliar untuk operasional Ketua RT dan RW di Pandeglang.

Penolakan disampaikan Ketua DPC GMNI Pandeglang TB Muhamad Afandi karena melihat kondisi jalan di Kota Badak banyak yang hancur, sehingga tidak akan efektif dilalui menggunakan sepeda listrik.

“Daripada membeli sepeda listrik, lebih baik untuk penambahan insentif Ketua RT dan RW. Kitapun mendorong kepada DPRD Pandeglang agar bisa mengkaji kem­bali secara rasional mengenai kebi­jakan yang akan direalisasikan pada 2024 tersebut,” kata TB Afandi.

“Pandangan temen-temen dari GMNI, bah­wa GMNI secara tegas menyikapi pem­belian sepeda ini tidak efektif kan be­gitu. Kalau memang Pemkab mau me­nyejahterakan RT dan RW, kenapa tidak dilarikan ke Insentif saja,” tegasnya.

Jadi alokasi anggaran Rp38 miliar itu diberikan tidak dalam bentuk sepeda tetapi berupa insentif yang ditambahkan. Misalkan harga sepeda kalau dipukul rata Rp3 juta, kenapa tidak yang Rp3 juta itu dikasih dalam bentuk insentif.

“Misalkan dijadikan insentif dalam jangka waktu satu tahun kan gitu. Sehingga di sisi lain segi ekonominya juga terbantu kan begitu, kalau sepeda tidak efektif ka­rena beberapa kondisi jalan tidak men­dukung juga kan,” ungkapnya.

Kalau anggaran yang ada tetap dialo­kasikan untuk sepeda listrik itu tidak logis. Sikap GMNI, kalau Pemkab ingin menyejahterakan RT dan RW tingkatkan insentif atau hal lain yang bisa dinikmati langsung.

“Karena kondisi jalan kurang bagus. Dan kami mendorong kepada DPRD yang ke­marin menyetujui untuk mengkaji ulang,” harapnya.

Jangan sampai, dikatakan TB Afandi, pem­belian sepeda ini dipaksakan. Dalam kondisi PAD dan APBD Pandeglang kecil. Ditambah lagi, selama ini Bupati Irna se­lalu menyatakan mengalami keter­batasan fiskal. Tapi, ini malah memaksakan membeli sepeda listrik yang tidak terlalu penting bagi pengurus RT dan RW di daerah.

“Ada enggak biaya buat perawatan sepeda listrik ketika rusak, kan enggak ada. Maka dari itu kita evaluasi, beberapa tahun lalu juga pernah beli sepeda tapi tidak di­gunakan, kenapa tidak belajar dari situ malahan sekarang mau diadakan sepeda listrik dengan kondisi jalan kurang bagus,” katanya.

Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang harus diprioritaskan. Jadi sangat disayangkan sikap Fraksi di DPRD Pandeglang yang menyetujui kebijakan tersebut.

“Alangkah lebih baik untuk mengkaji kem­bali. Kalau misalkan niat menye­jah­terakan tingkatkan insentif karena di sisi lain membantu pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19,” katanya.

Sementara itu, salah seorang Ketua RW di Kecamatan Panimbang yang enggan namanya disebutkan mengaku, kalau Ketua RT di wilayahnya lebih memilih insentif bulanan dinaikan ketimbang sepeda listrik.

“Saat ini kan kita hanya dikasih insentif Rp150 ribu. Daripada sepeda listrik mah mending naikan insentif lebih bermanfaat untuk menambah ekonomi keluarga,” tegasnya.

Kalau sepeda listrik secara ekonominya kurang begitu membantu. Malahan yang ada nanti menambah ribut dalam anggota keluarga. “Kalau anaknya satu, ya mending kalau ada empat ya nanti ribut. Minta dibeliin semua, nanti tambah repot,” ungkapnya.

Sebaiknya anggaran buat sepeda listrik dialihkan ke peningkatan insentif. Man­faatnya akan lebih besar terhadap keta­hanan ekonomi keluarga.

Hal berbeda dikatakan Ketua RT Ciakar, Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kurdi, ia meminta diberikan handphone dari pada sepeda listrik karena jalan di Desa tersebut masih rusak.

“Kalau sepeda listrik mah, tidak efektif lah karena jalannya juga rusak. Jadi kalau bisa ada pengganti, handphone lah untuk memudahkan komunikasi,” terangnya.

Kurdi mengatakan, kalau sepeda se­betulnya pada tahun 2018 lalu pernah diberikan. Akan tetapi tidak berguna karena kondisi akses jalannya.

“Kalau saya mintanya handphone android saja agar informasi bisa lebih cepat sampai ke masyarakat, karena kalau sepeda dengan kondisi jalan saat ini akan mubajir,” pa­parnya.

Bupati Irna Narulita mengungkapkan, penga­daan sepeda listrik sudah disetujui DPRD Pandeglang. “Intinya sudah disetujui semua, karena APBD itu bukan miliknya legislatif saja, bukan hanya usulan legislatif saja tapi juga ada usulan kebutuhan legislatif dan eksekutif. Dan kedua usulan itu bukan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan rakyat, masyarakat,” ungkap Bupati perempuan pertama di Pandeglang ini.

Bupati menilai, kalau tidak manfaat lalu bagaimana kata ketua RT dan RW yang bekerja siang dan malam. Sementara dikasih insentif Rp150 ribu.

“Hampir puluhan tahun mereka meng­abdi, tapi tidak ada perhatian sama sekali. Jadi tidak ada penghamburan uang, tidak ada kepentingan tertentu tapi kepen­tingan rakyat,” klaim Irna.

Irna mengaku, tidak bisa menggaji Ketua RT dan RW sesuai UMK. Sepeda listrik untuk kepentingan operasional bukan ke­pen­tingan RT dan RW. Mereka hanya mem­bantu kita dengan kendaraan opera­sional, untuk memudahkan dan memper­cepat melayani masyarakat. “Kami enggak bisa, tiap tahun begini kita enggak bisa, enggak ada tapi di satu saat kalau memang mereka harus diapresiasi, ya kita apresiasi. Enggak ada itu kepentingan bupati,” tegasnya.

Sepeda listrik untuk kepentingan mem­ban­tu organisasi pemerintah desa, ke­camatan, dan kabupaten. Anggaran Rp38 miliar sebagai bentuk apreasi kepada semua RT dan RW di Pandeglang.

“Mereka siang malam bantu kita. Ada yang sakit ngetok rumah RT, mau nganter ke rumah sakit, punya motor kagak ada,” katanya.

Belum lagi, ada orang telepon minta bantu urusan mau nikahan dan hal lainnya. “Disangkanya RT/RW punya bupati, punya semua. RT/RW ada yang berafiliasi kuning, ada berafiliasi biru dan ada berafiliasi me­rah juga,” kata Irna. (mg01-dib/air)