DECEMBER 9, 2022
Pandeglang

Pukat Harimau Resahkan Nelayan Panimbang

post-img

PANDEGLANG - Puluhan kapal yang diduga melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan Tanjung Lesung, Keca­matan Panimbang, dengan menggunakan pukat harimau meresahkan nelayan. Ka­rena penggunaan pukat harimau dinilai dapat merusak ekosistem di laut. 

Sesuai Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan, membahayakan kelestarian sumber daya ikan, dan lingkungannya dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp2 Miliar.

Nelayan di Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang Mohamad Yeri mengatakan, keberadaan kapal penangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau telah merugikan ribuan nelayan di pesisir Panimbang.

"Saat ini ada 20 lebih kapal menggunakan pukat harimau. Mereka beroperasi di wilayah perairan Tanjung Lesung," kata Yeri ketika dihubungi Radar Banten, Minggu (28/8).

Menurutnya, penggunaan pukat harimau berdampak besar terhadap kerusakan laut. Pukat harimau akan menjaring ikan-ikan besar, kecil, hewan laut, dan merusak terumbu karang. 

"Penggunaan pukat harimau mengakibat­kan dasar laut menjadi keruh, karena lumpur ikut teraduk-aduk. Padahal, ter­umbu karang dan lumpur yang teraduk-aduk itu adalah tempat ikan meletakkan telurnya," jelasnya.

Pukat harimau sebagai alat tangkap ikan sudah lama dilarang. Pada 1980 pukat harimau telah dilarang penggu­naannya melalui Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1980 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

"Namun fakta di lapangan masih saja ada kapal menggunakan pukat harimau yang merugikan nelayan. Selain hasil tangkap menurun banyak jaring nelayan rusak akibat kena pukat harimau," te­rangnya.

Beberapa hari lalu, kata Yeri, jaring nela­yan ada yang hancur karena tertarik kapal menggunakan pukat harimau. Begitu diurus untuk diminta ganti rugi mereka tidak terima. "Pemilik kapal ngotot nggak mau mengganti. Akhirnya nelayan kecil yang menanggung kerugian," ujarnya.

Yeri berharap, kepada pihak terkait agar turun ke lapangan untuk melakukan upa­­ya penertiban kapal yang menggunakan pukat harimau.

"Kami harap aturan ditegakan karena jelas melanggar hukum. Bila persoalan ini tidak segera diselesaikan oleh penegak hukum atau pihak terkait dikhawatirkan akan terjadi konflik antara nelayan tradisional dan pengusaha kapal tangkap pengguna pukat harimau di Panimbang," ungkapnya.

Kepala Seksi Nelayan pada Dinas Perika­nan Kabupaten Pandeglang Herdiana membenarkan, secara lisan nelayan me­nge­luhkan akan adanya kapal yang beroperasi menggunakan pukat harimau.

"Penggunaan pukat harimau itu dilarang. Namun untuk kewenangan pengawasannya sudah diambilalih provinsi, sedangkan kabupaten lebih kepada pembinaan terhadap nelayan," jelasnya.

Ia berharap, dapat segera dilakukan operasi penertiban kapal tangkap ikan di perairan Tanjung Lesung. Pihak yang memiliki kewenangan, yaitu aparat pe­negak hukum dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

"Kalau ranahnya kan di provinsi. Sebelumnya memang di kabupaten namun sekarang sudah diambilalih provinsi," pungkasnya.(mg-01/tur)