^{TOLAK KENAIKAN: Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said Dimyati menemui puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam AMPERA saat berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, di depan DPRD Banten, Kota Serang, Rabu (28/9).}

SERANG-Ratusan mahasiswa dan serikat buruh di Banten menuding program Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM, sebagai bentuk pembungkaman gerakan rakyat. Khususnya pembungkaman terhadap gerakan mahasiswa dan buruh yang melakukan penolakan kenaikan harga BBM.

Tudingan tersebut disampaikan mahasiswa dan buruh saat menggelar unjukrasa menolak kenaikan harga BBM dan refleksi Hari Tani Nasional tahun 2022, di depan Kantor Gubernur dan DPRD Banten pada Rabu (28/9).

Massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (AMPERA) Banten mulai mendatangi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang sekira pukul 14.30 WIB.

Dengan membawa spanduk berisi penolakan terhadap kebijakan pemerintah menaikan harga BBM, pengunjukrasa mengawali aksinya di depan Gerbang Kantor Gubernur Banten.

"Mahasiswa, buruh dan rakyat Banten akan terus melakukan unjukrasa, bila pemerintah tidak membatalkan kenaikan harga BBM," kata salah seorang pengunjukrasa dalam orasinya.

Sementara itu, Koordinator Aksi AMPERA Obie mengatakan, unjukrasa menolak kenaikan harga BBM tidak akan berhenti hingga tuntutan mahasiswa, buruh dan rakyat dikabulkan pemerintah.

"Berkedok pembengkakan dana APBN 2022, Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf terus mencari alasan untuk menaikkan harga BBM yang menyengsarakan rakyat," katanya.

Ia melanjutkan, naiknya harga BBM tidak hanya memicu kenaikan harga bahan pokok, namun juga tarif angkutan umum serta melemahkan daya beli masyarakat yang dua tahun telah dihantam pandemi Covid-19.

"Bukannya meringankan beban rakyat, pemerintah justru melakukan pembungkaman gerakan rakyat yang menolak kenaikan harga BBM. Salah satunya dengan memberikan Bantuan langsung tunai (BLT) untuk sebagian kecil masyarakat yang terdampak kenaikan BBM," bebernya.

Masih dikatakan Obie, BLT BBM sebesar Rp600 ribu yang diberikan dalam empat tahap, dimana setiap bulannya sebesar Rp150 ribu bukan solusi. Sebab yang terdampak kenaikan harga BBM bukan hanya kelompok penerima manfaat (KPM) BLT BBM.

"Bantuan itu sekali lagi hanya pembungkaman gerakan rakyat, untuk membodohi rakyat yang sedang menderita akibat kenaikan harga BBM," tegasnya.

Setelah puas melakukan orasi, massa aksi kemudian melanjutkan unjukrasa di depan Gedung DPRD Banten.

Berbeda dengan aksi di depan Kantor Gubernur Banten, aksi mahasiswa di depan gedung dewan mendapat respon positif dari pimpinan DPRD Banten.

Namun massa aksi menolak untuk melakukan audiensi, mereka meminta pimpinan DPRD menemui pengunjukrasa untuk mendengarkan langsung aspirasi mereka.

Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said akhirnya bersedia menemui massa aksi. Politikus Demokrat tersebut menerima langsung tuntutan para pengunjukrasa.

"Kami dari awal telah menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat yang menolak kenaikan BBM, terutama dari elemen mahasiswa dan buruh yang telah melakukan aksi menolak kenaikan harga BBM," katanya.

Nawa melanjutkan, secara kelembagaan DPRD Banten juga telah mengirimkan surat ke DPR RI, sesuai tuntutan mahasiswa dan buruh.

"Surat DPRD Banten sudah dikirimkan ke DPR RI, karena kenaikan harga BBM kewenangan pemerintah pusat bukan pemerintah daerah," katanya. (den/nda)