PANDEGLANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang menemukan data ganda anggota partai politik peserta Pemilu 2024. Data ganda anggota Parpol ditemukan KPU saat verifikasi administrasi dokumen keanggotaan partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Ketua KPU Pandeglang Ahmad Suja'i me­ngatakan, saat ini tengah dilakukan proses verifikasi terhadap 41.822 orang warga yang masuk dalam daftar keanggo­taan partai politik peserta Pemilu 2024. 

"Hasil verifikasi ditemukan persoalan adanya kegandaan anggota Parpol. Kegandaan yang bagaimana, misal di partai A tercatat nama si B dan si B tercatat juga di partai si C," katanya kepada Radar Banten, Senin (29/8).

Adanya daftar nama yang secara keangg­otaan tercatat ganda atau ada di dua partai ini nanti dikembalikan kepada parpol. Selanjutnya parpol menyampaikan surat pernyataan status si B.

"Kalau misalkan hanya satu partai yang memberikan surat pernyataan berarti TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Sedangkan kalau misalkan dua-duanya menyampaikan maka harus ada proses klarifikasi dengan mengun­dang anggota parpol tersebut. Tujuannya untuk dipastikan kebenaran keanggotaannya, melalui siapa melalui penghubung parpol masing masing," jelasnya.

Jadi tahapan verifikasi saat ini masih berjalan. Masih melakukan rekapitulasi.

"Untuk kegiatan verifikasi keanggotaan parpol memang kami sudah berjalan, namun kemarin sudah terbit kembali perubahan Keputusan KPU Nomor 260 menjadi Keputusan Nomor 309. Adapun kaitan masalah adanya perubahan itu diantaranya pada BAB II, terkait rincian program dan jadwal," jelasnya.

Kaitan jadwal kegiatan verifikasi adminis­trasi dokumen keanggotaan parpol yang semula mulai dari 16 Agustus sampai 29 Agustus diperpanjang sampai 6 September 2022.

"Saat ini masih kegiatan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik," ungkapnya.

Ketua Divisi Penyelenggaraan KPU Pandeg­lang Ahmadi mengatakan, kader partai politik yang namanya tercantum dalam dua parpol akan diundang ke KPU.

"Nanti kader yang bersangkutan akan dipanggil untuk dimintai klarifikasinya. Untuk waktunya nanti 4 atau 5 September," katanya.

Ketua Bawaslu Pandeglang Ade Mulyadi mengungkapkan, sesuai tugas Bawaslu, mengawasi tahapan Pemilu 2024.

"Saat ini melakukan pengawasan pada kegiatan KPU yang melaksanakan verifikasi administrasi. Supaya tahapan ini dilaksanakan dengan SOP atau standar yang sudah ditentukan oleh KPU RI dan kami sebagai pengawas memastikan bahwa proses itu terjadi atau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," katanya.

Hasil dari pengawasan sampai saat ini berjalan dengan lancar apa yang dilakukan oleh KPU sudah sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 260 maupun Nomor 309.

"Kita baru mencatat progres setiap hari hasil verifikasi. Kita laporkan kegiatan harian KPU," katanya. (mg-01/tur)