Pemprov Banten tengah mematangkan opsi penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas (randis). Hal itu untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Inpres tersebut, ada tiga skema pergantian mobil listrik menjadi randis. Yakni, pembelian, sewa, maupun konversi kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM).

“Tiga opsi itu yang akan kita godok, me­nyesuaikan kemampuan anggaran pro­vinsi. Bisa jadi untuk tahap awal meng­gunakan skema sewa mobil listrik atau konversi kendaraan dengan mesin pembakaran menjadi mobil listrik atau hybrid. Dan pembelian menjadi opsi terakhir,” kata Plt Kepala Dinas Energi Sum­ber Daya Mineral (ESDM) Banten Deri Dariawan saat menjadi narasumber diskusi tentang pergantian mobil listrik menjadi kendaraan dinas di Sekretariat Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, Kamis (29/9).

Menurutnya, butuh waktu cukup lama untuk menyesuaikan arahan dari pe­merintah pusat dalam memilih tiga opsi tersebut.

“Kan sejak Inpres ini terbit, ada empat tahapan yang harus dilalui sebelum me­ngambil keputusan terkait opsi mana yang akan diambil Pemprov Banten,” tuturnya.

Empat tahapan tersebut adalah tahap pertama, terkait sarana dan prasarana untuk menunjang mobil listrik menjadi kendaraan dinas.

“Tahap awal ini adalah pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), khususnya di KP3B,” bebernya.

Tahap kedua yaitu penguatan regulasi­nya, baik itu Pergub maupun Perda. Ta­hap berikutnya menunggu pedoman Ke­menterian Keuangan untuk pengang­garan mobil listrik, dan tahap terakhir atau keempat aturan teknis terkait stan­dar prosedur spesifikasi mobil listrik.

“Untuk regulasi yang menjadi ke­we­nangan Pemprov saat ini sudah dalam pem­bahasan, yakni Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED),” paparnya.

Dikatakan Deri, Raperda RUED se­benarnya sudah digagas DPRD Banten sejak tahun 2019, namun gagal ditetap­kan menjadi Perda lantaran dinilai pe­merintah pusat tidak selaras dengan UU Omnibus Cipta Kerja.

“Tapi dengan terbitnya Inpres dan Keppres, pembahasan Raperda RUED kembali dilanjutkan. Bahkan ditargetkan rampung akhir tahun ini,” tegasnya.

Bila Perda RUED sudah ditetapkan akhir tahun ini, lanjutnya, tahun 2023 pem­prov bekerjasama dengan instansi terkait akan membangun SPKLU di Kota Serang.

“Minimal tahun depan sudah ada SPKLU di KP3B, sehingga begitu keluar Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri ESDM, Pemprov sudah bisa mengaloka­sikan anggaran di tahun 2024 sesuai de­ngan tiga opsi yang diambil, bisa sewa, beli atau konversi,” tegasnya.

Informasi yang diterima dari PLN, saat ini Provinsi Banten baru memiliki lima SPKLU, di antaranya di AEON Mall Tangerang Selatan, Supermall Karawaci Tangerang, Mall Tangerang City, Kantor PLN Unit Induk Distribusi (UID) Banten dan yang terbaru hadir di Aeropolis Tangerang. “PLN sendiri telah siap untuk menyediakan tiga SPKLU tahun depan, yaitu di KP3B, Me­rak dan Kota Serang,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Ban­ten M Nawa Said mengungkapkan, pe­ngadaan mobil listrik tidak mungkin dilakukan Pemprov Banten pada tahun 2022 dan 2023.

“Paling cepat tahun 2024, itu pun ka­lau sarana dan prasarananya sudah ada,” katanya.

Ia melanjutkan, kemampuan anggaran Pemprov Banten masih sulit untuk meng­alokasikan pengadaan mobil listrik, oleh karena itu pemprov harus matang dalam mengkaji skema penga­daannya.

“Idealnya pengadaan awal mobil listrik tahun anggaran 2025, setelah Pilgub Banten 2024,” tuturnya.

Kendati demikian, Nawa mendukung bila Raperda RUED bisa segera dipari­purnakan menjadi Perda akhir tahun 2022.

“Semua daerah menyusun Raperda ini, sehingga Pemprov Banten pun harus mempercepat pembahasannya,” te­gasnya.

Diakhir paparannya, Nawa berharap pengadaan mobil listrik untuk pejabat pemerintah pusat dan daerah tidak sam­pai mengganggu anggaran untuk pem­bangun­an infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

“Prinsipnya tidak sampai menganggu layanan dasar, makanya Perda RUED harus memastikan bahwa pembangunan di Banten tetap berjalan sesuai dengan cita-cita awal pendirian Provinsi Banten,” bebernya. (den/nda)