KRAGILAN – Pemerintah Kecamatan Kragilan kewalahan menangani sampah liar di wilayahnya. Karena sudah sering di­bersihkan namun kondisinya me­numpuk lagi hingga menimbulkan bau dan kumuh. 

Camat Kragilan Epon Anih Ratnasih mengatakan, di wilayahnya ada dua lokasi tempat pembuangan sampah liar. Yakni di Kampung Curug Bonteng dan Kampung Dumus, Desa Pematang.

"Sudah kita bersihkan, eh tadi (ke­marin) lewat lagi di Kampung Curug Bon­teng sudah numpuk lagi," kata Epon kepada Radar Banten, Selasa (30/8).

Dijelaskan Epon, lokasi pembuangan sampah itu lahannya milik perusahaan swasta dan akan dibangun perumahan, namun malah dijadikan tempat pem­buangan sampah liar oleh warga.

Menurutnya, hal itu terjadi akibat banyaknya perumahan dan pedagang sehingga penanganan sampah tidak tertangani. Selain itu para pekerja yang berangkat subuh melempar sampah ke lokasi tersebut.

“Saya dapat laporan dari warga, jadi ngebuangnya pas subuh sekalian berangkat kerja, ada juga sampah ram­but dari toko salon gitu,” tuturnya.

Pihaknya mengaku sudah melakukan berbagai cara agar warga tidak mem­buang sampah di pinggir jalan ka­bupaten tersebut. “Kami pasang span­duk larangan buang sampah, tapi besoknya udah hilang tuh spanduk,” ucapnya.

Pihaknya bersama Pemerintah Desa Pematang akan mengirimkan surat kepada pihak pemilik lahan agar memasang pagar supaya tidak ada penumpukan sampah lagi.

Epon mengungkapkan, di wilayahnya ada lebih dari sepuluh perumahan. Namun baru beberapa perumahan yang bekerja sama dengan pemerintah kecamatan terkait penanganan sampah seperti Perumahan Ciujung Damai, Senopati, Sakinah, Bumi Citra Rahayu. “Jujur saya kewalahan ngurusin sampah, enggak beres-beres,” keluhnya.

Dikatakan Epon, di wilayahnya juga ada dua desa yang memiliki mesin pengolah sampah yakni Desa Cisait dan Desa Tegal Maja. Namun tidak cukup menampung volume sampah se-Kecamatan Kragilan.

Kades Pematang Deden Bukhari mengatakan, pihaknya rutin melakukan pengawasan di lokasi tersebut setiap pagi. Akan tetapi kebiasaan warga membuang sampah di lokasi itu tak bisa tertangani. “Susah, makanya kami minta perusahaan pemilik lahan bangun pagar saja,” tegasnya. (drp/jek)